Tentang Kami

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

No. Posisi Tugas Pokok Fungsi
1.

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri
  • a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
  • b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi,
    penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
  • c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
  • d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
  •  
  •  
  • e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan
    produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
  • f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
  • dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
  • a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program dan pelaksanaan urusan administrasi kerja sama di bidang perdagangan dalam negeri
  •  

  • b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal
  •  
  • c. penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dalam negeri
  • dan d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.
3.

Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan pedoman, norma, standar,  prosedur,  dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang distribusi
    langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan,
    perdagangan melalui sistem elektronik, dan informasi
    perusahaan

  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi
    langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan,
    perdagangan melalui sistem elektronik, dan informasi
    perusahaan

  • c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan
    kriteria di bidang distribusi langsung, distribusi tidak
    langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem
    elektronik, dan informasi perusahaan

  • d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
    bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung,
    jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem
    elektronik, dan informasi perusahaan

  • e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
    distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa
    perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik,
    dan informasi perusahaan
  • dan
    f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
    Direktorat.
4.

Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penggunaan dan
pemasaran produk dalam negeri.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang
    pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha
    Mikro Kecil Menengah Perdagangan (MKMP),
    peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN),
    dan promosi dan peningkatan akses pasar
  •  

  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
    pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha
    MKMP, P2DN, dan promosi dan peningkatan akses
    pasar
  •  

  • c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
    kriteria di bidang pengembangan produk lokal, sarana
    dan iklim usaha MKMP, P2DN, dan promosi dan
    peningkatan akses pasar
  •  

  • d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
    bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim
    usaha MKMP, P2DN, dan promosi dan peningkatan
    akses pasar
  •  

  • e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang
    pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha
    MKMP, P2DN, dan promosi dan peningkatan akses
    pasar
  • dan
    f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
    Direktorat.
5.

Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang
    pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana
    distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau
    dan perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan
    perdagangan antar pulau

  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
    pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana
    distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau
    dan perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan
    perdagangan antar pulau

  • c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan
    kriteria di bidang pengembangan sarana distribusi,
    pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik,
    perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta
    pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar
    pulau

  • d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis
    dan supervisi di bidang pengembangan sarana
    distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama
    logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta
    pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar
    pulau

  • e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang
    pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana
    distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau
    dan perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan
    perdagangan antar pulau
  • dan
    f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
    Direktorat.
6.

Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang barang
kebutuhan pokok dan barang penting.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang barang
    kebutuhan pokok dan barang penting

  • b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
    barang kebutuhan pokok dan barang penting

  • c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan
    kriteria di bidang barang kebutuhan pokok dan barang
    penting

  • d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan
    teknis dan supervisi di bidang barang kebutuhan
    pokok dan barang penting
  •  

  • e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang barang
    kebutuhan pokok dan barang penting
  • dan
    f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
    Direktorat.