REVITALISASI PASAR
RESI GUDANG
Mempunyai usia simpan yang cukup lama (di atas 3 bulan) Harga berluktuasi: rendah (musim panen), dan tinggi (musim tanam/paceklik)Mempunyai standar-mutu tertentu Mempunyai pasar dan informasi harga yang jelas Komoditi potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional.
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
KINERJA EKSPOR-IMPOR
TARIFF
PUTARAN DOHA (DOHA ROUND)
b. Doha Development AgendaKeputusan-keputusan yang telah dihasilkan KTM IV ini dikenal pula dengan sebutan Agenda Pembangunan Doha (Doha Development Agenda) mengingat didalamnya termuat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang paling terbelakang (Least developed countries/LDCs), seperti: kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara terbelakang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO.Mengenai perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment), Deklarasi tersebut telah mencatat proposal negara berkembang untuk merundingkan Persetujuan mengenai Perlakuan khusus dan berbeda (Framework Agreement of Special and Differential Treatment/S&D), namun tidak mengusulkan suatu tindakan konkrit mengenai isu tersebut. Para menteri setuju bahwa masalah S&D ini akan ditinjau kembali agar lebih efektif dan operasional.c. Isu-isu yang disetujui untuk dirundingkan lebih lanjutDeklarasi Doha mencanangkan segera dimulainya perundingan lebih lanjut mengenai beberapa bidang spesifik, antara lain di bidang pertanian. Perundingan di bidang pertanian telah dimulai sejak bulan sejak bulan Maret 2000. Sudah 126 anggota (85% dari 148 anggota) telah menyampaikan 45 proposal dan 4 dokumen teknis mengenai bagaimana perundingan seharusnya dijalankan. Salah satu keberhasilan besar negara-negara berkembang dan negara eksportir produk pertanian adalah dimuatnya mandat mengenai pengurangan, dengan kemungkinan penghapusan, sebagai bentuk subsidi ekspor. Mandat lain yang sama pentingnya adalah kemajuan dalam hal akses pasar, pengurangan substansial dalam hal program dukungan/subsidi domestik yang mengganggu perdagangan (trade-distorting domestic suport programs), serta memperbaiki perlakukan khusus dan berbeda di bidang pertanian bagi negara-negara berkembang.Paragraf 13 dari Deklarasi KTM Doha juga menekankan mengenai kesepakatan agar perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang akan menjadi bagian integral dari perundingan di bidang pertanian. Dicatat pula pentingnya memperhatikan kebutuhan negara berkembang termasuk pentingnya ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan.
b. Kesepakatan Juli 2004 Setelah gagalnya KTM V WTO di Cancun, Meksiko pada tahun 2003, Sidang Dewan Umum WTO tanggal 1 Agustus 2004 berhasil menyepakati Keputusan Dewan Umum tentang Program Kerja Doha, yang juga sering disebut sebagai Paket Juli. Pada kesempatan tersebut berhasil disepakati kerangka (framework) perundingan lebih lanjut untuk DDA (Doha Development Agenda) bagi lima isu utama yaitu perundingan pertanian, akses pasar produk non-pertanian (NAMA), isu-isu pembangunan dan impelementasi, jasa, serta Trade Facilitation dan penanganan Singapore issues lainnya. Keputusan Dewan Umum WTO melampirkan Annex A sebagai framework perundingan lebih lanjut untuk isu pertanian. Keputusan untuk ketiga pilar perundingan sektor pertanian (subsidi domestik, akses pasar dan subsidi ekspor) adalah:Subsidi domestikNegara maju harus memotong 20% dari total subsidi domestiknya pada tahun pertama implementasi perjanjian pertanian. Pemberian subsidi untuk kategori blue box akan dibatasi sebesar 5% dari total produksi pertanian pada tahun pertama implementasi. Negara berkembang dibebaskan dari keharusan untuk menurunkan subsidi dalam kategori de minimis asalkan subsidi tersebut ditujukan untuk membantu petani kecil dan miskin. Subsidi eksporSemua subsidi ekspor akan dihapuskan dan dilakukan secara paralel dengan penghapusan elemen subsidi program seperti kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran melebihi 180 hari. Memperketat ketentuan kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran 180 hari atau kurang, yang mencakup pembayaran bunga, tingkat suku bunga minimum, dan ketentuan premi minimum. Implementasi penghapusan subsidi ekspor bagi negara berkembang yang lebih lama dibandingkan dengan negara maju.Hak monopoli perusahaan negara di negara berkembang yang berperan dalam menjamin stabilitas harga konsumen dan keamanan pangan, tidak harus dihapuskan.Aturan pemberian bantuan makanan (food aid) diperketat untuk menghindari penyalahgunaannya sebagai alat untuk mengalihkan kelebihan produksi negara maju.Beberapa aturan perlakuan khusus dan berbeda (S&D) untuk negara berkembang diperkuat.Akses PasarUntuk alasan penyeragaman dan karena pertimbangan perbedaan dalam struktur tarif, penurunan tarif akan menggunakan tiered formula. Penurunan tarif akan dilakukan terhadap bound rate. Paragraf mengenai special products (SP) dibuat lebih umum dan tidak lagi menjamin jumlah produk yang dapat dikategorikan sebagai sensitive product. Negara berkembang dapat menentukan jumlah produk yang dikategorikan sebagai special products berdasarkan kriteria food security, livelihood security, dan rural development.
PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ( FREE TRADE AGREEMENT / FTA )
ASEAN-CHINA FTA (AC-FTA)
PENDAFTARAN NPB
Nomor Pendaftaran Barang (NPB) adalah pendaftaran barang yang harus dimiliki oleh produk dalam negeri maupun impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib oleh Kementerian Teknis. Daftar Barang yang wajib didaftarkan NPB menurut Permendag Nomor 26 Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran II http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/2108/2
Pendaftaran NPB baru dapat dilakukan secara online di OSS (https://simpktn.kemendag.go.id/download/link/um_panduan_layanan_npb_oss), sementara pendaftaran perubahan dilakukan di SIMPKTN (https://simpktn.kemendag.go.id/download/link/um_panduan_layanan_npb). Login Kedua website menggunakan SSO dari OSS (hak akses dan password OSS)
Saat ini tidak ada istilah perpanjangan NRP. NRP yang habis masa berlakunya harus didaftarkan NPB Baru di OSS (Panduan pengajuan dapat dilihat pada https://simpktn.kemendag.go.id/download/link/um_panduan_layanan_npb_oss dan https://www.kemendag.go.id/s/videotutorial_NPB). Istilah NRP saat ini juga telah diganti menjadi NPB Dalam Negeri.
Saat ini seluruh perizinan di Kemendag (termasuk perizinan di SIMPKTN) menggunakan single sign on (SSO) dari OSS artinya menggunakan hak akses OSS (user password dari OSS)
Saat ini tidak ada istilah perpanjangan NPB. NPB yang habis masa berlakunya harus didaftarkan NPB Baru di OSS (panduannya dapat dilihat pada https://simpktn.kemendag.go.id/download/link/um_panduan_layanan_npb_oss dan https://www.kemendag.go.id/s/videotutorial_NPB).
Silahkan hubungi pihak OSS (Call Center : 169, Email: kontak@oss.go.id, Konsultasi https://antrian.bkpm.go.id/registrasi/, Whatsapp: 08116774642)
Kemungkinan NIB belum berlaku efektif/belum migrasi ke OSS 1.1
Silakan hubungi pihak OSS (Call Center : 169
Email: kontak@oss.go.id, Konsultasi https://antrian.bkpm.go.id/registrasi/, Whatsapp: 08116774642
Dokumen persyaratan pengajuan NPB adalah SPPT SNI, NIB dan Surat pernyataan* (info lengkap lihat https://www.kemendag.go.id/s/SP_NPB)
NPB akan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen diterima lengkap dan benar. Progress pengajuan dapat dilihat pada menu tracking di SIMPKTN. NPB baru dapat dicetak di OSS sementara NPB perubahan dicetak di SIMPKTN.
Pembuatan SPPT SNI/sertifikasi SNI dapat dilakukan di LSPro yang telah ditunjuk oleh kementerian teknis yang memberlakukan wajib SNI. Daftar nama LSPro untuk produk SNI wajib Kemenperin dapat dilihat pada http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib
Silahkan cek Lartas Produk tersebut melalui https://insw.go.id/intr/. Masukan HS Code Produk tersebut tanpa tanda pemisah/titik atau dapat dilihat lampiran II Permendag No 26 Tahun 2021 (http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/2108/2)
Masa berlaku NPB mengikuti masa berlaku SPPT SNI. Untuk NPB impor tipe 1 NPB tersebut hanya berlaku untuk 1 kali shipment.
NPB yang diterbitkan wajib dicantumkan pada barang/kemasan di bawah tanda SNI sebelum barang diperdagangkan di pasar. NPB harus dicantumkan di tempat yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak.
Untuk NPB Impor terdapat kewajiban pencantuman NPB dalam PIB setiap kali melakukan importasi.
Jika ada kendala atau pertanyaan terkait teknis pendaftaran NPB silahkan hubungi Whatsapp 082285566670 atau direct call 021-8717901
Jika ada kendala atau pertanyaan terkait teknis LPK silahkan hubungi kami di Whatsapp 082285566670 atau direct call 021-8717901
PENDAFTARAN LPK
LPK (lembaga Penilaian Kesesuaian) yang wajib mendaftar di Kemendag adalah LPK yang melakukan sertifikasi produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib (Detil ketentuan dapat dibaca pada http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/2108/2)
- Pendaftaran Baru LPK Swasta dilakukan melalui portal oss.go.id pada menu PB-UMKU setelah mendapat id izin klik pemenuhan persyaratan pada sistem K/L lalu silahkan unduh tata cara pendaftaran LPK melalui link berikut https://bit.ly/UM_LPK untuk melanjutkan pendaftaran ke sistem SIMPKTN
- Pendaftaran Baru LPK Pemerintah dilakukan melalui portal simpktn.go.id melalui link https://simpktn.kemendag.go.id/index.php/portal/menu/pendaftaran silahkan unduh tata cara pendaftaran LPK melalui link berikut https://bit.ly/UM_LPK untuk melanjutkan pendaftaran
- LPK Swasta menggunakan single sign on (SSO) dari OSS artinya menggunakan hak akses OSS (user password dari OSS)
- LPK Pemerintah menggunakan username dan password yang di dapat ketika melakukan pendaftaran Hak Akses di SIMPKTN.
Untuk login SIMPKTN silahkan klik melalui menu " MASUK LPK" pada homepage SIMPKTN
Persyaratan pengajuan pendaftaran LPK adalah:
- NIB (khusus LPK Swasta) atau NPWP (LPK pemerintah)
- Sertifikat Akreditasi KAN beserta lampirannya
- Surat penunjukkan atau Penugasan LPK dari Kementerian/Lembaga yang memberlakukan SNI wajib produk
- Surat Pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis (khusus LPK yang memiliki ruang lingkup produk peralatan listrik dan elektronika
Detil dapat dilihat pada https://www.kemendag.go.id/s/SP_LPK
Pendaftaran LPK akan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen diterima lengkap dan benar. Perkembangan proses pengajuan dapat dilihat pada menu tracking di SIMPKTN dan akan diberikan notifikasi melalui e-mail terdaftar saat melakukan pengajuan hak akses.
Dapat dilakukan pada menu Pelaporan Sertifikat >> Pelaporan Nihil. Panduan detil dapat diunduh pada https://bit.ly/UM_LPK
SERTIFIKASI SNI
Untuk mengetahui produk saya wajib SNI atau tidak dapat dicek melalui:
https://intr.insw.go.id/. dengan memasukan kode HS atau
http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib (untuk produk yang diberlakukan SNI wajib dari Kemenperin) atau
dapat mengecek di http://jdih.esdm.go.id dan kemudian ketik di pencarian terkait pemberlakuan standar nasional indonesia (untuk produk yang diberlakukan SNI wajib dari KESDM) atau
https://bsn.go.id/main lalu pilih menu SNI>>Regulasi Teknis>>Regulasi Teknis (SNI yang diwajibkan)
41 hari kerja untuk sertifikasi Tipe 5 dan 15 hari kerja untuk sertifikasi tipe 1. Durasi ini dimulai dari dokumen persyaratan permohonan lengkap dan sesuai hingga sertifikat terbit. Durasi ini di luar waktu pembayaran invoice, waktu pengiriman sample, dan waktu pengujian sample di laboratorium sampai diterimanya sertifikat hasil uji.
Mohon mengirimkan jenis produk dan luas lokasi produsen ke email lsproppmb@gmail.com agar dapat kami kirimkan Perkiraan Biayanya
Mohon mengirimkan jenis produk dan lokasi produsen ke e-mail lsproppmb@gmail.com agar dapat kami kirimkan daftar persyaratan dan formulir yang perlu diisi.
PENGUJIAN MUTU BARANG
Ya, Laboratorium BPMB telah terakreditasi untuk berbagai jenis komoditi, diantaranya termasuk lingkup pengujian kimia mikrobiologi, pengujian fisika mekanika dan pengujian kelistrikan. Data parameter dan komoditi terakreditasi dapat dilihat pada lampiran akreditasi SNI ISO 17025:2017 BPMB Attach file : Lampiran Akreditasi KAN BPMB sesuai SNI ISO IEC 17025 :2017
- Silakan mengisi formulir permohonan pengujian
- Sampel dapat dikirimkan langsung ke kantor BPMB atau dikirimkan melalui kurir/ paket
- Sampel yang diterima akan diidentifikasi dan dilakukan proses pengujian
- Invoice pengujian akan disampaikan kepada pelanggan
- Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui rekening BPMB sesuai yang tercantum pada lampiran surat permohonan pengujian
- Sertifikat hasil uji dapat disampaikan baik secara elektronik maupun diambil langsung di kantor BPMB
- Prosedur pelayanan pengujian dapat diakses di website lab-bpmb.kemendag.go.id
Lama waktu pengujian tergantung pada jenis produk/komoditi dan parameter yang diuji, serta mempertimbangkan lama antrian sampel. Untuk standar waktu pelayanan pengujian dapat dilihat pada file SLA BPMB.
Untuk sementara ini BPMB belum ada layanan penyelesaian kilat. Penyelesaian laporan sertifikat pengujian kami lakukan sesuai antrian FIFO (First In First Out) /antrian sampel sesuai prinsip ISO 17025:2017
Tarif pengujian tergantung pada jenis produk dan parameter pengujian, sesuai PP Tarif No.31/2017
Parameter yang ingin diujikan tergantung kebutuhan pengujian
1. Untuk produk SNI Wajib, parameter uji sesuai SNI yang berlaku
2. Untuk produk ekspor, parameter uji sesuai regulasi negara tujuan
3. Untuk produk UMKM, parameter uji sesuai regulasi yang berlaku, misalnya untuk produk pangan bisa mengacu pada peraturan BPOM, dll
Metode yang kami gunakan mengacu kepada standar nasional maupun internasional, seperti SNI, ISO, ICE, ASTM, BAM dll. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kirim email ke pelayanan.bpmb@kemendag.go.id atau kirimkan message ke WA layanan pengujian di 0811-1622-762
Jumlah sampel minimum yang diperlikan dapat dilihat sesuai dengan data yang tercantum pada file SLA BPMB
Attach file : Data SLA BPMB
Operasional layanan pengujian pada kondisi normal mulai hari Senin â Jumat pkl. 08.00 â 16.30 WIB (istirahat selama 1 jam pada pkl. 12.00).
Jam layanan dapat berubah sewaktu-waktu pada kondisi tertentu yaitu selama masa puasa dan pandemi COVID 19.
Informasi pelayanan pada masa tersebut dapat ditanyakan melalui email ke pelayanan.bpmb@kemendag.go.id atau kirimkan message ke WA layanan pengujian di 0811-1622-762
Apabila sertifikat telah selesai maka Invoice atau tagihan akan dikirimkan dari email keubpmb@gmail.com yang menandakan sertifikat telah selesai dan dapat diambil apabila telah melakukan pembayaran.
Mengingat hal tersebut PENTING bagi pelanggan untuk mencantumkan alamat email saat proses permohonan pengujian di loket pelayanan atau proses penawaran harga melalui email.
Untuk informasi penyelesaian dapat ditanyakan melalui email ke keubpmb@gmail.com atau kirimkan message ke WA layanan pengujian di 0811-1622-762.
Untuk tarif pengujian hanya menerima pembayaran non tunai ke BPMB yaitu Rekening BPN175 BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG dengan No. Rekening: 0329-01-001902-30-4 Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Pusat.
Pembayaran dilakukan setelah Invoice/Tagihan diterbitkan dan diterima perusahaan/pelanggan (kirimkan bukti setor ke email keubpmb@gmail.com atau pelayanan.bpmb@kemendag.go.id dengan mencantumkan nama perusahaan.
Pelanggan dapat menerima soft file hasil pengujian (hanya boleh dalam bentuk pdf atau jpg) via email sebelum hard file diterima jika sudah mempersyaratkan pada saat pembuatan SPK (Surat Perintah Kerja).
Untuk pengaduan dan saran dapat dilakukan kapan saja sebagai umpan balik peningkatan bagi BPMB. Untuk perbaikan atau revisi sertifikat hasil pengujian apabila ada informasi atau hasil uji yang tidak sesuai dapat dilakukan terhitung 90 hari kerja sejak tanggal penerbitan sertifikat pengujian.
Saran dan pengaduan pada BPMB dilakukan secara langsung di loket pelayanan BPMB atau melalui email pelayanan.bpmb@kemendag.go.id atau dapat menghubungi petugas kami melalui WhatsApp ke 0811-1622-762, telepon (021) 8703881 Instagram (@bpmb_kemendag).
Informasi tentang layanan BPMB dapat menghubungi petugas kami melalui WhatsApp ke 0811-1622-762, telepon (021) 8703881 Instagram (@bpmb_kemendag), surel (pelayanan.bpmb@kemendag.go.id) atau datang langsung ke BPMB, Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta Timur
LAYANAN KALIBRASI
Kalibrasi peralatan berguna untuk menjamin bahwa peralatan memberikan hasil pengukuran/pembacaan yang akurat dan aman digunakan oleh operator. Mengabaikan aktivitas layanan yang penting ini akan mengubah pengukuran menjadi pekerjaan yang hanya menebak-nebak. Seiring waktu, keakuratan peralatan menjadi kurang dapat diandalkan. Kalibrasi peralatan yang dijadwalkan secara berkala ditambah akan meningkatkan masa pakai dan keakuratan peralatan secara signifikan.
Untuk alat-alat yang dapat dikalibrasi, dapat dilihat pada Brosur Balai Kalibrasi. Semua metode pengujian yang Balai Kalibrasi gunakan sudah melalui serangkaian validasi metode. Seluruh aspek ISO 17025 telah diterapkan baik itu untuk parameter akreditasi ataupun parameter non-akreditasi. sehingga keabsahan hasil pengujian yang Balai Kalibrasi lakukan bisa dipertanggungjawabkan.
Tergantung jenis dan jumlah alat yang akan dikalibrasi, untuk lebih jelasnya, silahkan kirimkan email ke balaikalibrasipelayanan@gmail.com atau kirimkan message ke WA layanan kalibrasi di 0811-1624-511. Penyelesaian laporan sertifikat kalibrasi kami lakukan sesuai antrian FIFO (First In First Out) pada petugas sesuai prinsip ISO 17025:2017, namun jangka waktu penyelesaian sertifikat yang dapat kami janjikan adalah 14 hari kerja sejak alat diterima.
Untuk sementara ini Balai Kalibrasi belum ada layanan penyelesaian kilat. Penyelesaian laporan sertifikat kalibrasi kami lakukan sesuai antrian FIFO (First In First Out) pada petugas sesuai prinsip ISO 17025:2017
Sebenarnya hal ini tergantung kebutuhan dari pelanggani, tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai interval kalibrasi. Tetapi pada umumnya, alat perlu dikalibrasi satu tahun satu kali. Tetapi dalam beberapa kasus bisa saja perlu dikalibrasi 3 atau 6 bulan sekali atau hingga 2 tahun sekali tergantung kebijakan di masing-masing perusahaan.
Pada alat-alat tertentu dengan penyimpangan tertentu bisa, contoh untuk pH Meter tipe tertentu ada menu untuk melakukan adjustment pada saat dilakukan kalibrasi. Tetapi apabila penyimpangan sudah terlalu besar, maka mungkin diperlukan perbaikan sebelum kalibrasi. Sedangkan pada alat-alat lainnya, kalibrasi hanya menunjukkan penyimpangan, tetapi tidak memperbaiki penyimpangan tersebut.
Metode yang kami gunakan mengacu kepada standar internasional, seperti ISO, ASTM, JIS dll. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kirim email ke balaikalibrasipelayanan@gmail.com atau kirimkan message ke WA layanan kalibrasi di 0811-1624-511.
Bisa jika sudah mempersyaratkan pada saat pembuatan SPK (Surat Perintah Kerja).
Lokasi kalibrasi tergantung dari jenis alat yang akan dikalibrasi, contoh untuk alat-alat volumetrik, hydrometer, caliper, thermometer gelas / digital, kalibrasi dilakukan di Lab Balai Kalibrasi. Sedangkan untuk alat-alat seperti : Oven, Spectrophoto, Balance, pH Meter dll, kalibrasi dilakukan di Lab customer.
Tarif kalibrasi dapat di download di sini. Apabila kalibrasi dilakukan di perusahaan tempat alat maka akan dikenakan biaya operasional tambahan berupa biaya akomodasi, biaya transportasi dan uang saku harian petugas yang besarnya ditentukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021, Tanggal 8 Juni 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Untuk lebih jelasnya, silahkan kirimkan email ke balaikalibrasipelayanan@gmail.com atau kirimkan message ke WA layanan kalibrasi di 0811-1624-511.
Untuk pelaksanaan kalibrasi di Balai Kalibrasi pelanggan dapat langsung datang dengan membawa peralatan dan dokumen surat pengantar kalibrasi dari perusahaan, kemudian mengisi Formulir Permintaan Kalibrasi.
Operasional layanan kalibrasi pada kondisi normal mulai hari Senin â Jumat pkl. 08.00 â 16.30 WIB (istirahat selama 1 jam pada pkl. 12.00).
Jadwal pendaftaran peralatan adalah mulai pkl. 08.00 â 11.00 WIB dilanjutkan mulai pkl. 13.00 â 15.30 WIB.
Jam layanan dapat berubah sewaktu-waktu pada kondisi tertentu yaitu selama masa puasa dan pandemi COVID 19.
Informasi pelayanan pada masa tersebut dapat ditanyakan melalui email ke balaikalibrasipelayanan@gmail.com atau kirimkan message ke WA layanan kalibrasi di 0811-1624-511.
Apabila sertifikat telah selesai maka Invoice atau tagihan akan dikirimkan dari email balaikalibrasipelayanan@gmail.com yang menandakan sertifikat telah selesai dan dapat diambil apabila telah melakukan pembayaran.
Mengingat hal tersebut PENTING bagi pelanggan untuk mencantumkan alamat email saat proses penerimaan alat di loket atau proses penawaran harga melalui email.
Untuk informasi alat selesai dikalibrasi dapat ditanyakan melalui email ke balaikalibrasipelayanan@gmail.com atau kirimkan message ke WA layanan kalibrasi di 0811-1624-511.
Untuk tarif kalibrasi hanya menerima pembayaran non tunai ke Balai Kalibrasi yaitu Rekening BPN175 BALAI KALIBRASI PPMB dengan No. Rekening: 0008926012 Bank BNI 46 Cabang Jatinegara Jakarta Timur.
Pembayaran dilakukan setelah Invoice/Tagihan diterbitkan dan diterima perusahaan/pelanggan (kirimkan bukti setor ke email balaikalibrasipelayanan@gmail.com dengan mencantumkan nama perusahaan).
Untuk biaya operasional tambahan kalibrasi di perusahaan tempat alat dibayarkan secara tunai kepada petugas kalibrasi dan kuitansi akan diserahkan oleh petugas langsung di lokasi.
Biaya materai dan transfer dibebankan kepada perusahaan dan tidak dipotong dari biaya kalibrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 âPihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai atas perjanjian atau surat-surat yang dipegangnyaâ
Sesuai dengan PP No. 58 tahun 2020, apabila dalam 1 (satu) bulan sejak invoice diterbitkan, perusahaan Saudara belum melunasi pembayarannya, maka dikenakan sanksi berupa denda 2% per bulan dari total terutang dan kelebihan hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1994 karena penghasilan Balai Kalibrasi dimasukkan dalam penerimaan pemerintah pusat maka Balai Kalibrasi tidak termasuk subjek pajak penghasilan dan pendapatan dari Balai Kalibrasi merupakan PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) sehingga tidak dikenai pajak dalam bentuk apapun.
Bisa, tetapi pada kwitansi dan kelengkapan pendukungnya, kami tidak dapat mencantukan nilai pajak tersebut.
Pelanggan dapat menerima soft file hasil kalibrasi (hanya boleh dalam bentuk pdf atau jpg) via email sebelum hard file diterima jika sudah mempersyaratkan pada saat pembuatan SPK (Surat Perintah Kerja).
Bisa, selama alat telah selesai dikalibrasi dan telah dilakukan pembayaran lunas atas seluruh peralatan dalam satu SPK (Surat Perintah Kerja). Informasi alat selesai dikalibrasi lebih lanjut silahkan kirimkan email ke balaikalibrasipelayanan@gmail.com atau kirimkan message ke WA layanan kalibrasi di 0811-1624-511.
Boleh diwakilkan dengan syarat membawa print bukti pembayaran dan Tanda Terima Alat.
Alat/sertifikat dapat kami kirimkan dengan syarat pelanggan yang melakukan order dengan pihak pengiriman/ekspedisi. Kami melayani antar/jemput alat/sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah total tarif kalibrasi dari seluruh alat yang dikalibrasi minimal mencapai Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atau
- Jumlah UUT / alat minimal 30 pcs.
- Lokasi antar â jemput di area Jabotabek
Untuk pengaduan kerusakan alat hanya diterima secara langsung di pelayanan Balai Kalibrasi saat pelanggan mengambil alat dan kami tidak menerima pengaduan kerusakan alat apabila peralatan telah keluar dari area Balai Kalibrasi.
Pengaduan ketidaksesuaian hasil kalibrasi dilakukan secara langsung di pelayanan Balai kalibrasi atau melalui email kalibrasipengaduan@gmail.com.
Batas waktu pengaduan ketidaksesuaian hasil kalibrasi adalah 90 hari kerja sejak sertifikat kalibrasi diterima oleh pelanggan.
Gratifikasi merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana baik bagi pihak yang memberi maupun menerima.
Apabila menemukan bentuk gratifikasi dan penyuapan segera kirimkan email ke laporgratifikasi.ditstandalitu@gmail.com.
Informasi tentang layanan Balai Kalibrasi dapat menghubungi petugas kami melalui WhatsApp dan telepon ke 0811-1624-511, Instagram (@balai_kalibrasi), surel (balaikalibrasipelayanan@gmail.com) atau datang langsung ke Balai Kalibrasi.
PENDAFTARAN TPP
Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR adalah pendaftaran yang wajib dimiliki oleh Eksportir Produsen SIR sebelum melakukan Ekspor. Daftar jenis SIR yang Produsennya wajib memiliki TPP SIR sesuai dengan Permendag Nomor 26 Tahun 2021.
Detil ketentuan dapat dibaca pada http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/2108/2
Pendaftaran TPP SIR baru dapat dilakukan secara online di OSS, sementara pendaftaran perubahan dilakukan di SIMPKTN. Panduan pendaftaran dapat dilihat pada tautan berikut https://simpktn.kemendag.go.id/download/link/um_panduan_layanan_tpp
Login Kedua website menggunakan SSO dari OSS (hak akses dan password OSS)
Untuk pengajuan perubahan dan perpanjangan TPP SIR, dapat dilakukan di SIMPKTN dengan Login menggunakan SSO dari OSS (hak akses dan password OSS)
Saat ini seluruh perizinan di Kemendag (termasuk perizinan di SIMPKTN) menggunakan single sign on (SSO) dari OSS. Silakan menghubungi pihak OSS (Call Center : 169, Email: kontak@oss.go.id, Konsultasi https://antrian.bkpm.go.id/registrasi/, Whatsapp: 08116774642)
Persyaratan pengajuan baru dan perpanjangan TPP SIR:
a. Sertifikat kesesuaian (SPPT SNI)
Persyaratan pengajuan perubahan TPP SIR:
a. Sertifikat kesesuaian (SPPT SNI) perubahan
b. Sertifikat kesesuaian (SPPT SNI) lama
c. TPP lama
Info detil dapat dilihat pada https://www.kemendag.go.id/s/SP_TPPSIR
TPP SIR akan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen diterima lengkap dan benar. Perkembangan proses pengajuan dapat dilihat pada menu tracking SIMPKTN.
Isi form pengajuan permohonan => isi form pelaporan bulanan TPP SIR >> tambah >> kirim laporan (panduan dapat diunduh melalui https://simpktn.kemendag.go.id/download/link/um_panduan_layanan_tpp)
Dapat dilihat pada menu TRACKING>>klik nomor sebelah kiri pada data permohonan>>pilih aksi data bulanan (panduan dapat diunduh melalui https://simpktn.kemendag.go.id/download/link/um_panduan_layanan_tpp)
Tetap melaporkan dengan menginput angka 0 dan isi alasan pada keterangan.
Jika ada kendala atau pertanyaan terkait teknis pendaftaran TPP SIR silakan hubungi kami di Whatsapp 082285566670 atau telepon 021-8717901.