Tentang Kami

Sekretariat Jenderal

No. Posisi Tugas Pokok Fungsi
1.

Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
  • a. koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan
  • b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perdagangan
  • c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perdagangan
  • d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
  • e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum
  • f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
  • g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2.

Biro Perencanaan

Melaksanakan koordinasi penyusunan, analisis rencana, program dan anggaran, kerja sama dan bantuan luar negeri serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perdagangan.
  • a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kementerian Perdagangan
  • b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Perdagangan
  • c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan administrasi bantuan luar negeri serta kerja sama lintas sektoral dan regional
  • d. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kementerian Perdagangan
  • e. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah
  • f. persiapan koordinasi dan pelaksanaan rapat Menteri
  • g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Kementerian
  • dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
3.

Biro Organisasi dan Kepegawaian

Melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta mutasi dan data kepegawaian.
  • a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, analisis, dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan di bidang perdagangan
  • b. penyiapan koordinasi dan penyusunan, analisis, dan pengembangan serta evaluasi kinerja organisasi, jabatan dan beban kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan
  • c. penyiapan koordinasi dan penyusunan, analisis, dan evaluasi sistem dan prosedur kerja, prestasi kerja dan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan
  • d. penyiapan koordinasi dan perencanaan formasi dan pengadaan pegawai, pengembangan pegawai, pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Perdagangan
  • e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, mutasi kepegawaian, pemberhentian dan pemensiunan pegawai, serta pengelolaan pengembangan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan
  • dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
4.

Biro Keuangan

Melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan serta Barang Milik Negara.
  • a. penelaahan usulan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan anggaran
  • b. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara
  • c. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan pelaporan keuangan
  • d. pelaksanaan pengelolaan, administrasi penghapusan, pemanfaatan, dan pelaporan Barang Milik Negara
  • dan e. penyelenggaraan urusan gaji Sekretariat Jenderal, tata usaha dan rumah tangga Biro.
5.

Biro Hukum

Melaksanakan penelaahan, perancangan dan perumusan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan dan bantuan hukum, administrasi hukum umum serta mengelola dokumentasi dan informasi hukum.
  • a. penyiapan koordinasi, analisis, penelaahan hukum, perancangan dan perumusan peraturan perundang-undangan serta perjanjian di bidang perdagangan dalam negeri, standardisasi dan perlindungan konsumen
  • b. penyiapan koordinasi, analisis, penelaahan hukum, perancangan dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor
  • c. pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum dalam bentuk litigasi penanganan sengketa perdagangan di peradilan umum, tata usaha negara, dan sengketa peraturan perundang-undangan serta pelayanan hukum dalam bentuk non litigasi
  • d. pelaksanaan administrasi hukum umum, dokumentasi dan informasi hukum
  • dan e. pelaksanaan ketatausahaan Biro.
6.

Biro Umum

Melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan, pengelolaan dan penataan aset, kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan pegawai, dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian.
  • a. penyiapan pembinaan ketatausahaan Kementerian
  • b. pelaksanaan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas Kementerian
  • c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan Kementerian
  • d. penyiapan pembinaan perlengkapan Kementerian
  • e. pelaksanaan urusan penatausahaan dan pengelolaan aset Kementerian
  • f. pelaksanaan kerumahtanggaan dan pengamanan Kementerian
  • g. pelayanan kesehatan pegawai Kementerian
  • h. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian
  • dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
7.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan

Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai dan sumber daya manusia sektor perdagangan.
  • a. perumusan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pegawai dan sumber daya manusia sektor perdagangan
  • b. pengembangan tenaga kependidikan, sistem dan tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
  • c. kerja sama pendidikan dan pelatihan
  • d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
  • dan e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
8.

Biro Hubungan Masyarakat

Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan bidang media massa dan publikasi, hubungan antar lembaga, serta informasi publik
  • a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan media massa dan publikasi
  • b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga
  • c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan informasi publik dan perpustakaan
  • dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
9.

Biro Advokasi Perdagangan

Melaksanakan advokasi dalam negosiasi, perjanjian, dan implementasi perjanjian, penanganan sengketa perdagangan internasional dan praktik perdagangan lain.
  • a. pelaksanaan analisis, penelaahan yuridis, dan advokasi dalam rangka negosiasi, kesepakatan dan/atau perjanjian perdagangan internasional
  • b. pelaksanaan analisis, penelaahan yuridis, dan advokasi implementasi perjanjian dan penanganan sengketa perdagangan internasional
  • c. pemberian pertimbangan yuridis dalam perumusan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan komitmen perjanjian perdagangan internasional
  • d. penyiapan analisis dan penelaahan kesesuaian kebijakan nasional dan mitra dagang dengan komitmen perjanjian perdagangan internasional
  • dan e. pelaksanaan dokumentasi perjanjian perdagangan internasional dan ketatausahaan Pusat.
10.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian

11.

Pusat Data dan Sistem Informasi

melaksanakan koordinasi, penyusunan, perumusan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, arsitektur dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi, manajemen data, pengembangan dan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi Kementerian Perdagangan.

  • a. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, arsitektur, dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan


  • b. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan metodologi, standardisasi pengelolaan, perencanaan, penyiapan, pengumpulan, penyimpanan, pengelompokan, validasi, penelaahan pemanfaatan, pengolahan, pengembangan, analisis, pengelolaan rujukan, kompilasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan dan publikasi data dan informasi perdagangan


  • c. Koordinasi dan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi, sistem basis data, sistem jaringan dan infrastruktur, serta penyediaan layanan dan dukungan teknis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
  • dan

    d. Koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi Kementerian Perdagangan.
12.

Pusat Penanganan Isu Strategis