Tentang Kami

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

No. Posisi Tugas Pokok Fungsi
1.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional
  • a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya

  • b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya
  • c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya
  • d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

2.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
  • a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program dan pelaksanaan urusan administrasi kerja sama di bidang kerja sama perdagangan internasional
  • b. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama perdagangan internasional
  • c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan direktorat jenderal
  • dan d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.
3.

Direktorat Perundingan Multilateral

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan multilateral.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang pertanian, akses pasar barang non pertanian, fasilitasi dan aturan perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), investasi, lingkungan dan isu baru serta tinjauan ketentuan perdagangan dan notifikasi
  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang pertanian, akses pasar barang non pertanian, fasilitasi dan aturan perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), investasi, lingkungan dan isu baru serta tinjauan ketentuan perdagangan dan notifikasi
  • c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan akses pasar barang pertanian, akses pasar barang non pertanian, fasilitasi dan aturan perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), investasi, lingkungan dan isu baru serta tinjauan ketentuan perdagangan dan notifikasi
  • d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang pertanian, akses pasar barang non pertanian, fasilitasi dan aturan perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), investasi, lingkungan dan isu baru serta tinjauan ketentuan perdagangan dan notifikasi
  • dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
4.

Direktorat Perundingan ASEAN

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan perundingan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan di bidang kerja sama dan perundingan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional
  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional
  • c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan perundingan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional
  • d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional
  • dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
5.

Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan APEC, badan-badan PBB, badan-badan Non PBB serta organisasi komoditi internasional.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan APEC, badan-badan PBB, badan-badan Non PBB serta organisasi komoditi internasional
  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan APEC, badan-badan PBB, badan-badan Non PBB serta organisasi komoditi internasional
  • c. penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan APEC, badan- badan PBB, badan-badan Non PBB serta organisasi komoditi internasional
  • d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan APEC, badan-badan PBB, badan-badan Non PBB serta organisasi komoditi internasional
  • dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
6.

Direktorat Perundingan Bilateral

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Australia dan Pasifik, Eropa, Amerika dan Afrika
  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Australia dan Pasifik, Eropa, Amerika dan Afrika
  • c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Australia dan Pasifik, Eropa, Amerika dan Afrika
  • d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Australia dan Pasifik, Eropa, Amerika dan Afrika
  • dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
7.

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perundingan perdagangan jasa.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan peningkatan di bidang jasa yang meliputi sektor jasa bisnis, distribusi, keuangan, konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, lingkungan, jasa lainnya, rules, peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi
  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa yang meliputi sektor jasa bisnis, distribusi, keuangan, konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, lingkungan, jasa lainnya, rules, peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi
  • c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jasa yang meliputi sektor jasa bisnis, distribusi, keuangan, konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, lingkungan, jasa lainnya, rules, peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi
  • d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang jasa yang meliputi sektor jasa bisnis, distribusi, keuangan, konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, lingkungan, jasa lainnya, rules, peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi
  • dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
8.

Direktorat Perundingan Multilateral