Kementerian Perdagangan menyelenggarakan rapat final pembahasan konsep Opening Statement dan Practical Arrangement dalam First Substantive Meeting (FSM) Sengketa DS593 di Hotel Novotel, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22 Apr). Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.
Wamendag Jerry mengatakan bahwa Indonesia harus menyusun strategi dengan sangat baik guna menjaga akses pasar kelapa sawit dan produk turunannya di Uni Eropa yang merupakan pasar tujuan utama ekspor nomor 3 terbesar di dunia setelah India dan Tiongkok. Selain itu, perlu adanya penanganan secara komprehensif karena secara bersamaan, Uni Eropa merupakan negara yang menerapkan hambatan teknis perdagangan paling banyak terhadap kelapa sawit dan produk turunannya.
Lebih lanjut, Wamendag mengatakan, Indonesia perlu memperkuat bukti awal dalam mematahkan penjelasan dalam First Written Submission negara tersebut. Dibutuhkan argumentasi hukum, data teknis, dan fakta guna menunjukkan pada Panel DS593 bahwa Indonesia telah mampu mengidentifikasi ukuran yang melanggar beberapa Perjanjian GATT/WTO dalam kebijakan energi terbarukan Uni Eropa.
Agenda pada FSM yaitu Pemerintah Indonesia selaku pihak bersengketa akan menyampaikan pernyataan yang secara umum mencakup First Written Submission (FWS) Indonesia serta menanggapi FWS Uni Eropa.
Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain menyampaikan concern melalui surat resmi dari Presiden RI, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dan surat bersama Indonesia-Malaysia terkait Palm Oil and The EU Delegated Regulation, Supplementing European Union Renewable Energy Directive (RED) II kepada pihak Uni Eropa pada tahun 2017–2019.
Acara ini turut dihadiri Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Didi Sumedi; Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati; perwakilan kementerian/lembaga terkait; tim ahli sawit; tim kuasa hukum; dan asosiasi pelaku industri kelapa sawit. Turut hadir secara virtual Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono serta Duta Besar RI di WTO, Syamsul Bahri Siregar.