Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menghadiri Rapat Paripurna DPR RI tentang Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022 secara virtual, Senin (16 Agustus). Sidang paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021—2022, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas, negara harus melakukan upaya terbaik untuk tetap menjalankan tugas sesuai tujuannya.
Pada kesempatan ini, Presiden RI, Joko Widodo juga menyampaikan pidatonya sebagai Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan.
Presiden RI menyatakan, sampai saat ini, pandemi Covid-19 belum berakhir. Tahun 2022, Indonesia masih dihadapkan dengan ketidakpastian yang tinggi. Indonesia juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Oleh karena itu, APBN Tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian, tetapi tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.
APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, Indonesia telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, serta mendorong kelangsungan dunia usaha.