PP Nomor 39 Tahun 2026: Tonggak Baru Perlindungan Industri Dalam Negeri
Jakarta, 14 Oktober 2026 — Pemerintah Indonesia berhasil menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan (PP TPTATI) pada 22 September 2026 setelah melalui proses pembahasan yang panjang selama hampir satu dekade. Terbitnya regulasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan industri dalam negeri sekaligus memodernisasi instrumen hukum perdagangan Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan global.
PP TPTATI menjadi komitmen untuk memiliki landasan hukum yang memadai dalam menghadapi praktik perdagangan internasional yang tidak adil, lonjakan impor yang merugikan industri dalam negeri, serta berbagai perkembangan praktik perdagangan global. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, pengamanan pasar dalam negeri merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri nasional, memperkuat daya saing produk lokal, dan menciptakan iklim perdagangan yang sehat serta berkeadilan.
“Terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2026 merupakan capaian penting bagi pemerintah yang juga sesuai dengan program kerja utama Kemendag, yaitu pengamanan pasar dalam negeri. Peraturan ini tidak hanya memperbarui kerangka hukum tindakan pengamanan perdagangan, tetapi juga menghadirkan pengaturan yang lebih adaptif terhadap tantangan perdagangan global. Hal ini khususnya melalui pengaturan praktik penghindaran tindakan antidumping dan tindakan imbalan atau anti-circumvention,” ujar Mendag Busan.
Dalam praktik perdagangan global, penghindaran (circumvention) dapat melibatkan perubahan rute pengiriman, pengalihan negara asal, perubahan pola produksi, maupun bentuk transaksi lainnya yang berpotensi digunakan untuk menghindari tindakan perdagangan. Melalui PP Nomor 39 Tahun 2026, Indonesia untuk pertama kalinya menghadirkan pengaturan khusus mengenai anti-circumvention dalam kerangka regulasi TPTATI.
“Terobosan melalui pengaturan anti-circumvention menjadi langkah penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons pola perdagangan yang terus berkembang. Hal ini sekaligus menjaga agar tindakan antidumping dan tindakan imbalan yang telah diberlakukan tetap efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tambah Mendag Busan.
Pengaturan tersebut juga mencerminkan pergeseran menuju kebijakan perlindungan perdagangan yang lebih responsif. Perlindungan industri dalam negeri tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan tindakan pengamanan perdagangan, tetapi juga memerlukan mekanisme untuk mengantisipasi praktik yang berpotensi mengurangi efektivitas tindakan tersebut. Dengan demikian, pemerintah memiliki kerangka hukum yang lebih adaptif untuk menghadapi perubahan pola perdagangan internasional.
Selain pengaturan anti-circumvention, PP Nomor 39 Tahun 2026 menyempurnakan sejumlah substansi penting yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2011. Penyempurnaan tersebut antara lain mencakup penambahan pengaturan tindakan pengamanan bilateral dan regional dan pengaturan tindakan perdagangan di kawasan berfasilitas, serta penguatan mekanisme penyelidikan dan sinkronisasi pengaturan trade remedies dengan komitmen Indonesia di WTO.
Penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses penyelidikan dan penerapan tindakan perdagangan, memperjelas mekanisme koordinasi antarkementerian/lembaga, serta memberikan kepastian hukum bagi industri dalam negeri dan pelaku usaha. Penguatan tersebut juga penting untuk memastikan bahwa penerapan tindakan perdagangan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, bukti yang memadai, prosedur yang transparan, dan persyaratan hukum yang relevan.
“Melalui penguatan kerangka hukum tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa industri nasional memiliki kesempatan bersaing yang lebih adil di pasar domestik. Pada saat yang sama, kepastian prosedur dan penerapan tindakan perdagangan yang sesuai dengan ketentuan internasional diharapkan dapat mendukung iklim usaha yang lebih terprediksi dan berkelanjutan,” tutup Mendag Busan.
Terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2026 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan nasional melalui pembaruan regulasi yang menjawab kebutuhan industri dan tantangan global. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif, khususnya mengenai anti-circumvention, Indonesia memperkuat fondasi hukum untuk menjaga efektivitas perlindungan perdagangan, meningkatkan ketahanan industri dalam negeri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
--selesai--