Jakarta, 12 November 2026 – Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan keterbukaan informasi publik sebagai bagian penting dari tiga program prioritas Kementerian Perdagangan. Dukungan maksimal terhadap informasi publik akan mendukung efektivitas program, yang pada gilirannya akan memperluas manfaat yang diterima masyarakat. Mendag Busan pun memastikan Kemendag terus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dalam dan luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Mendag Busan dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Kemendag, di Jakarta pada Rabu (12/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP).

“Ketika pemerintah menyampaikan informasi, juga harus ada respons dari masyarakat. Pendekatan komunikasi dua arah tersebut sejalan dengan arah kebijakan utama Kemendag dalam tiga program prioritas, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, serta Dari Lokal untuk Global. Ketiga kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem perdagangan nasional dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta konsumen,” ujar Mendag Busan.

Dalam Program Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Kemendag berupaya memastikan besarnya pasar domestik dapat menjadi peluang bagi produk-produk dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan ekosistem perdagangan yang mencakup produksi, distribusi, akses pasar, perlindungan konsumen, hingga peningkatan daya beli masyarakat.

Sementara itu, Program Perluasan Pasar Ekspor dilakukan melalui peningkatan kerja sama dan perjanjian perdagangan dengan negara mitra. Setelah perjanjian berlaku, Kemendag memastikan berbagai fasilitas perdagangan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha melalui sistem pelayanan yang makin mudah. Salah satu bentuk fasilitasi tersebut adalah pemanfaatan tarif preferensi melalui Surat Keterangan Asal (SKA) otomatis. “Melalui sistem yang terintegrasi, pelaku usaha dapat memperoleh informasi dan memanfaatkan fasilitas tarif sesuai perjanjian perdagangan yang berlaku tanpa harus menghitung secara manual besaran tarif preferensi yang dapat digunakan,” ujar Mendag Busan.

Kemudian, Program Dari Lokal untuk Global memperkuat akses pasar bagi UMKM dan produk lokal melalui empat klaster, yaitu UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor); Desa BISA Ekspor; Kemitraan UMKM; dan Campuspreneur.

UMKM BISA Ekspor memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk menembus pasar internasional. Sejumlah kegiatan meliputi identifikasi produk potensial, penjajakan dengan calon buyer, pendampingan presentasi bisnis, hingga dukungan penerjemahan. Upaya ini berkembang positif. Nilai transaksi UMKM BISA Ekspor pada 2025 tercatat sebesar USD 134,8 juta. Sementara itu, sepanjang Januari–September 2026, nilainya telah mencapai USD 360 juta.

Kemendag juga terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan UMKM dan perluasan akses pasar ekspor. Menurut Mendag Busan, sebagian besar pelaku UMKM yang mengikuti program pendampingan merupakan perempuan. Untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produk mereka, Kemendag mendorong keterlibatan pembina dan agregator yang dapat berasal dari dinas, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya. Para pembina tersebut berperan mendampingi UMKM dalam meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar ekspor, hingga membangun jejaring pasar internasional.

Di lingkungan akademik, Campuspreneur telah terlaksana melalui kerja sama dengan 27 perguruan tinggi. Program ini memberikan pelatihan kewirausahaan dan ekspor, serta menghubungkan mahasiswa dengan jaringan buyer internasional melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Bahkan, sebanyak 20 perguruan tinggi peserta Campuspreneur telah ikut serta dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 dan mencatatkan potensi transaksi sebesar USD 24,5 juta.

Menurut Mendag Busan, berbagai kebijakan dan program tersebut perlu dikomunikasikan secara luas agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui sekaligus dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, Kemendag terus mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi, termasuk kanal digital dan siniar (podcast), untuk memperluas jangkauan informasi publik.

Pelayanan Informasi Publik Kemendag Makin Jangkau Masyarakat

Dalam aspek pelayanan informasi publik, pada Januari–Oktober 2026, Kemendag telah menerima 25.607 permohonan informasi. Sebagai perbandingan, jumlah permohonan informasi tercatat sebanyak 38.248 pada 2025 dan 52.631 pada 2024. Menurut Mendag Busan, penurunan jumlah permohonan informasi publik dalam beberapa tahun terakhir dapat menjadi salah satu indikasi bahwa penyediaan informasi secara proaktif melalui berbagai saluran komunikasi semakin menjangkau masyarakat.

“Ketika masyarakat sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui berbagai saluran komunikasi yang kami sediakan, kebutuhan untuk mengajukan permohonan informasi dapat berkurang. Namun, yang terpenting adalah bagaimana informasi tersebut benar-benar mudah diakses, dipahami, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Mendag Busan.

Untuk meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan, Kemendag mengembangkan aplikasi pusat bantuan terintegrasi HERO. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyampaikan pertanyaan, kendala, serta permohonan terkait berbagai layanan Kemendag. Hingga Oktober 2026, HERO Kemendag telah menyelesaikan 82.582 tiket dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai 4,9. Kemendag juga mengoptimalkan berbagai kanal komunikasi dan pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SP4N-LAPOR!, situs web, media sosial, dan podcast. 

Kemendag juga memberikan perhatian terhadap aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2026, penyediaan juru bahasa isyarat, serta pengembangan fitur aksesibilitas pada kanal informasi digital Kemendag.

Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dijalankan untuk menilai kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta standar layanan informasi publik. Rangkaian evaluasi meliputi pengisian kuesioner, verifikasi, klarifikasi, hingga presentasi atau uji publik yang dilanjutkan dengan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik. Dalam Uji Publik kali ini, Kemendag diuji oleh tiga panelis, yaitu Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidha, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara, serta Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2017–2022 Gede Narayana.

Tahun lalu, Kemendag berhasil meraih penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025. Penghargaan tersebut diraih setelah Kemendag memperoleh nilai 98,79 dalam Monev KIP 2025, sekaligus menempatkan Kemendag sebagai peringkat pertama dari 48 kementerian yang dinilai. Capaian ini melengkapi keberhasilan Kemendag mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama lima tahun berturut-turut sejak 2021.

--selesai--