Jakarta, 28 Agustus 2026 – Kementerian Perdagangan pada Kamis, (27/8) menyelenggarakan “Forum Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Berbasis Kewilayahan untuk Wilayah Jawa dan Sumatra”. Forum yang digelar secara daring tersebut diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri atas perwakilan dinas bidang perdagangan serta pelaku usaha dari berbagai daerah di wilayah Jawa dan Sumatra. Forum ini menyelaraskan berbagai program pengembangan ekspor dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan di masing-masing daerah.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, hadir membuka forum kali ini. Ia menyampaikan, forum koordinasi tersebut menjadi wadah untuk mengidentifikasi dan mengurai berbagai simpul yang menjadi tantangan pengembangan ekspor di setiap daerah. 

“Setiap daerah memiliki potensi unggulan sekaligus tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu menyelaraskan program pengembangan ekspor dengan kebutuhan di daerah dan bersama-sama mengurai simpul-simpul yang selama ini menjadi kendala,” ujar Puntodewi.

Menurut Puntodewi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi produk unggulan sekaligus mendampingi pelaku usaha agar semakin siap memasuki pasar global. Kemendag pun siap bersinergi dengan pemerintah daerah melalui program-program pengembangan ekspor yang dapat memaksimalkan komoditas potensial di daerah.

“Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) menyediakan berbagai layanan dan program untuk mendukung pelaku usaha. Sinergi Kemendag dengan pemerintah daerah akan memastikan potensi-potensi ekspor dari berbagai wilayah Indonesia dapat terus dikembangkan dan diperkenalkan ke pasar dunia,” tambah Puntodewi.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Sugih Rahmansyah, menggarisbawahi desain forum ini yang memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Kami tidak hanya menyampaikan program, tapi ingin mendengar langsung kebutuhan dan kendala dari daerah. Kami perlu mendengar masukan dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha,” ujar Sugih.

Dalam forum tersebut, Kemendag membawa menu lengkap berupa informasi dan program pendukung kinerja ekspor bagi pelaku usaha di Jawa dan Sumatra. Informasi dan program yang dimaksud meliputi informasi pasar, penguatan kapasitas eksportir, pengembangan produk, penjajakan bisnis (business matching), promosi dagang internasional, hingga akses pasar global.

Informasi dan program-program tersebut disampaikan dalam forum oleh narasumber-narasumber dari Ditjen PEN, yaitu Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur Deden Muhammad F.S., Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Bayu Nugroho, serta perwakilan Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer dan Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif.

Di sisi lain, terdapat dua pelaku usaha yang menyampaikan aspirasi dalam forum ini. Salah satunya adalah Yosefin Rosalia Wijaya dari PT Senarai Harta Indo Loka yang berasal dari Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Ia mengapresiasi kejelasan materi terkait ekspor yang disampaikan para narasumber dan berharap pembahasan dapat dibuat lebih mendalam serta aplikatif.

Terkait persiapan untuk ikut serta dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, Yosefin mengharapkan informasi terkait kriteria dan timeline kurasi dari Ditjen PEN dapat disampaikan lebih awal agar pelaku usaha punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. “Kami berharap pembahasan dapat dilakukan lebih mendalam dan aplikatif, khususnya terkait persiapan pelaku usaha menuju pasar ekspor,” ujar Yosefin. 

Pelaku usaha selanjutnya adalah Muhammad Syahrafiuddin, atau Raffi, dari PT Asya Syila Nusantara yang menggerakkan kopi dari Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, hingga Muara Enim di Sumatra Selatan. Raffi mengatakan, forum ini membuka wawasannya terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas kopi di daerah. “Kegiatan ini memberikan kami pemahaman yang lebih luas mengenai kesiapan produk untuk masuk ke pasar internasional mulai dari kualitas, standar, kelanjutan pasokan, hingga akses pasar ekspor,” ujar Raffi. 

Pertemuan Kemendag dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha wilayah Jawa-Sumatra bukanlah forum koordinasi pertama antara Kemendag dan pemerintah daerah. Sebelumnya, Kemendag menggelar forum serupa untuk Kalimantan dan Bali–Nusa Tenggara pada Kamis (16/7), serta Sulawesi, Papua, dan Maluku Kamis (30/7). Forum ini menjadi upaya merangkai peta ekspor berbasis kewilayahan dari ujung barat hingga timur Indonesia.

--selesai--