Search

Dengarkan Berita Ini

Kemendag Perkuat Kompetensi Aparatur dalam Tata Kelola Perdagangan Digital ASEAN

Depok, 13 Oktober 2026 – Kementerian Perdagangan memperkuat kompetensi aparatur dalam tata kelola perdagangan digital ASEAN melalui Pelatihan Digital Trade Governance Readiness (Including ASEAN Digital Economy Framework Agreement/DEFA). Penguatan kompetensi tata kelola perdagangan digital menjadi makin penting seiring dengan perkembangan perundingan DEFA. Perjanjian tersebut diharapkan ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 pada November 2026.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono saat membuka Pelatihan Digital Trade Governance Readiness (Including ASEAN DEFA) di Kantor Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Aparatur Perdagangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/10). Pelatihan yang diselenggarakan Pusbangkom Aparatur Perdagangan bekerja sama dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ini berlangsung pada 13 Oktober 2026 hingga 20 Januari 2027. 

“Penandatanganan DEFA bukan garis akhir, melainkan titik tengah. Setelah itu ada ratifikasi, penyelarasan regulasi, interoperabilitas dengan mitra, pemantauan pelaksanaan, hingga upaya mempertahankan kebijakan nasional. Sebagian besar pekerjaan tersebut akan dijalankan oleh aparatur perdagangan, termasuk para peserta pelatihan ini,” ujar Djatmiko.

Djatmiko menambahkan, perdagangan digital kini menempati posisi penting dalam perundingan perdagangan internasional. Isu seperti arus data, pembayaran elektronik, identitas digital, dan perlindungan konsumen daring membutuhkan pemahaman mendalam serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, posisi Indonesia dalam perundingan perlu didukung kesiapan kebijakan domestik, termasuk regulasi perlindungan data pribadi, perdagangan melalui sistem elektronik, pembayaran, keamanan siber, dan persaingan usaha.

Setiap komitmen perdagangan digital, lanjut Djatmiko, perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan ruang bagi pemerintah untuk mengatur kepentingan nasional. Menurutnya, pemahaman terhadap konsekuensi setiap komitmen tersebut menjadi bekal bagi aparatur untuk merumuskan kebijakan yang tepat bagi perusahaan, konsumen, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi digital ASEAN sebagai salah satu pasar digital terbesar di kawasan. Namun, besarnya pasar perlu diikuti strategi agar Indonesia tidak hanya menjadi tujuan bagi platform digital negara lain, tetapi juga menjadi basis bagi perusahaan Indonesia untuk memperluas penjualan ke pasar ASEAN,” ungkap Djatmiko.

Pelatihan Digital Trade Governance Readiness (Including ASEAN DEFA) diikuti 40 peserta dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan ERIA. Adapun pengajar utamanya ialah Senior Adviser on Trade, Digital Trade and E-Commerce in Asia and the Pacific Sven Callebaut. Program pelatihannya dirancang dalam 10 sesi tatap muka dan daring, mencakup dasar-dasar tata kelola perdagangan digital, arsitektur dan bab-bab utama DEFA, studi kasus terapan, hingga dialog kebijakan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusbangkom Aparatur Perdagangan Bambang Jaka Setiawan mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari pengembangan Trade Corporate University Kementerian Perdagangan. Bambang juga menyampaikan apresiasi atas dukungan ERIA dalam penyelenggaraan program ini. “Widyaiswara kami terlibat sebagai peserta sekaligus fasilitator pendamping. Ke depan, kami berharap dapat menyelenggarakan pelatihan serupa bagi unit lain, baik di Kementerian Perdagangan maupun pemerintah daerah, sehingga pengetahuan tidak berhenti pada 40 orang,” ujar Bambang.

Turut hadir dalam pembukaan pelatihan yaitu Senior Policy Fellow ERIA Intan Murnira Ramli, Member of the ERIA Governing Board for Indonesia Dina Kurniasari, Sekretaris BPSDMP Kemendag Yan Triono, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kemendag Abu Amar, serta Direktur Perundingan ASEAN Kemendag Nugraheni Prasetya Hastuti.

Dalam kesempatan ini, Senior Policy Fellow ERIA Intan Murnira Ramli memgutarakan bahwa ASEAN DEFA akan menjadi tonggak penting bagi integrasi ekonomi kawasan. “Tugas kita bersama ialah mempersiapkan implementasinya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, para peserta pelatihan menyambut baik program tersebut. Negosiator Perdagangan Ahli Muda Kemendag Yuni Fatria Putrie menilai pelatihan ini bermanfaat bagi negosiator karena memperdalam pemahaman tentang kondisi kebijakan domestik dan penerapannya dalam perundingan internasional. Ia berharap program serupa dapat diselenggarakan secara berkelanjutan untuk memperkuat strategi negosiator dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Senada dengan Putrie, Negosiator Perdagangan Ahli Muda Kemendag Fandi Gunawan memandang pelatihan yang diberikan relevan dengan tugasnya yang mengawal isu perdagangan digital karena memperkuat kemampuan analisis dan pemahaman terhadap lanskap perdagangan nasional. Fandi juga berharap pelatihan selanjutnya dapat mencakup simulasi kebijakan serta praktik terbaik di bidang ekonomi digital.

--selesai--


Bagikan di
| Unduh
Siaran Pers