– Indonesia menegaskan komitmennya untuk penyediaan akses pembiayaan perdagangan (trade finance) yang inklusif, andal, dan efisien bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri pada sesi exchange view dalam Pertemuan The 42nd COMCEC Ministerial Session di Istanbul, Turki, Senin (2/11). Sesi tersebut mengangkat tema “Developing Effective Trade Financing Tools for Increasing Export in the OIC Member Countries”.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global, akses pembiayaan perdagangan yang terjangkau menjadi kunci utama dalam mendorong daya saing ekspor. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang menyumbang sekitar 61 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai lebih dari USD 500 miliar pada 2025. Namun, tantangan seperti keterbatasan pemahaman terkait persyaratan pembiayaan, agunan, dan riwayat kredit masih menghambat UMKM untuk mendapatkan pembiayaan ekspor guna menembus pasar internasional,” ujar Wamendag Roro.

Lebih lanjut, untuk mengatasi tantangan tersebut, Wamendag Roro menyambut baik rekomendasi kebijakan yang telah diformulasikan oleh COMCEC Trade Working Group, terutama yang berfokus pada perluasan solusi pembiayaan syariah, penilaian kredit berbasis arus kas (cash-flow-based credit assessment), digitalisasi dokumen perdagangan, dan skema penjaminan bagi UMKM.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pembiayaan perdagangan regional, Indonesia juga mendukung gagasan kerja sama konkret antarnegara anggota OKI. Adapun beberapa program terkait hal tersebut meliputi peningkatan kapasitas, fasilitas pembiayaan bersama, jaminan kredit, serta asuransi ekspor terutama bagi UMKM.

Selain pembiayaan perdagangan, Wamendag Roro menekankan pentingnya penguatan digitalisasi pembayaran lintas batas termasuk pemanfaatan transaksi dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing (Local Currency Transactions/LCT). Hal tersebut diperlukan guna mendongkrak kinerja ekspor khususnya bagi UMKM di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Untuk mengatasi tantangan likuiditas dan kelangkaan dolar AS yang terjadi di beberapa negara anggota, Indonesia mendorong penggunaan transaksi dengan mata uang lokal atau LCT. Hal ini akan mendukung terciptanya perdagangan yang efisien dan berketahanan di Kawasan OKI,” tandas Wamendag Roro.

Seiring dengan meningkatnya perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) antarnegara, Indonesia memandang pentingnya sistem pembayaran digital yang aman, nyaman, dan saling terhubung menggunakan sistem pembayaran berbasis QR-Code. Inisiatif ini dinilai efektif untuk memudahkan transaksi, memperkuat konektivitas ekonomi, serta membantu UMKM berpartisipasi aktif dalam perdagangan melalui sistem elektronik lintas negara.

“Pengalaman Indonesia dalam mengembangkan interkoneksi pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara seperti yang telah berjalan dengan Malaysia, Singapura, Jepang dan beberapa negara lainnya menunjukkan potensi besar sistem pembayaran digital berbasis standar QR dalam mempermudah transaksi UMKM dan memperluas jangkauan pasar mereka di kawasan OKI,” tutur Wamendag Roro.

Sebagai wujud komitmen nyata, Indonesia secara aktif memanfaatkan mekanisme pendanaan proyek COMCEC (COMCEC Project Funding) untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia khususnya terkait upaya pengembangan instrumen pembiayaan perdagangan serta pengembangan produk dan jasa halal di kawasan OKI.

“Mari kita wujudkan aspirasi kawasan OKI menjadi aksi nyata. Dengan mengatasi kesenjangan pembiayaan serta memperkuat kapabilitas UMKM di Kawasan OKI, kita dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha lokal untuk menjadi eksportir yang percaya diri dan kompetitif, baik di kawasan OKI maupun di lingkup yang lebih luas,” tutup Wamendag Roro.

Indonesia optimistis, melalui solidaritas yang lebih kuat, kolaborasi praktis, serta komitmen terhadap inklusivitas, negara-negara anggota OKI mampu membangun ekosistem pembiayaan perdagangan yang efektif dan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.

Pertemuan dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Turki, Cevdet Yılmaz dan dihadiri delegasi 57 negara anggota OKI yang mayoritas diwakili oleh pejabat level menteri dan wakil menteri.

--selesai--