Dorong Kepatuhan Importir dan Lindungi Pasar Dalam Negeri, Kemendag Perkuat Pengawasan Post-Border Berbasis Risiko
Jakarta, 19 November 2026 - Kementerian Perdagangan terus memperkuat pengawasan barang impor post-border melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision) guna memastikan kepatuhan regulasi, melindungi konsumen dan industri dalam negeri, serta memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Post-Border Tahun 2026 dan Prioritas Pengawasan Perdagangan Berbasis Risiko di Jakarta, Senin (16/11).
Rapat digelar Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melalui Direktorat Tertib Niaga serta dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga National Single Window (LNSW. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang menegaskan secara terpisah, pengawasan post-border memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang impor dan perlindungan pasar dalam negeri.
“Pengawasan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Bagi importir yang patuh, pengawasan harus memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebaliknya, terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara tegas dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat, pengawasan memastikan barang impor yang beredar telah memenuhi ketentuan sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang semestinya,” ujar Moga.
Moga menambahkan, penerapan pengawasan berbasis risiko menjadi langkah penting untuk membangun sistem pengawasan yang lebih tepat sasaran. Hal ini sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang tertib, adil, dan memberikan kesempatan berusaha yang setara bagi seluruh pelaku usaha.
Pada Januari--Oktober 2026, tercatat 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam pelaksanaan pengawasan post-border. Dari jumlah tersebut, 67.790 PIB atau 39,75 persen teridentifikasi sebagai PIB Siap Inspeksi. Selanjutnya, 28.441 PIB dilakukan pemeriksaan kesesuaian dan 733 PIB yang menjangkau 169 pelaku usaha dilaksanakan Pemeriksaan Khusus.
Sebanyak 73 pelaku usaha (43,20 persen) memenuhi ketentuan sementara 96 pelaku usaha memerlukan tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, 51 pelaku usaha masih dalam proses klarifikasi, 27 pelaku usaha dikenakan surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, dan 18 pelaku usaha diberikan surat peringatan.
Plt. Direktur Tertib Niaga Sukoco menyampaikan, hasil pengawasan tersebut menjadi dasar penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan sekaligus menyempurnakan strategi pengawasan ke depan.
“Data hasil pengawasan memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan serta karakteristik risiko pelaku usaha dan komoditas. Informasi ini menjadi modal penting bagi kami untuk menyusun profil risiko yang lebih akurat, menentukan prioritas pengawasan secara lebih tepat, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang memerlukan pembinaan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan,” jelas Sukoco.
Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak semata-mata diukur dari banyaknya pemeriksaan atau tindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga dari kemampuannya mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Ia juga menuturkan, koordinasi dan pertukaran data antarinstansi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.
“Pengawasan perdagangan tidak dapat dilakukan secara optimal oleh satu instansi saja. Diperlukan keterpaduan informasi dan kesamaan pemahaman antarinstansi agar proses identifikasi risiko, pelaksanaan pengawasan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Data hasil pengawasan juga akan menjadi umpan balik untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui penguatan pengawasan post-border berbasis risiko, diharapkan kepatuhan importir makin meningkat, potensi pelanggaran dan pengulangan pelanggaran dapat ditekan, serta tindak lanjut hasil pengawasan menjadi makin efektif. Pada saat yang sama, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang patuh, melindungi konsumen dari peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan, serta menjaga keberlangsungan dan daya saing industri dalam negeri.
Kemendag juga terus memperkuat pemanfaatan dan integrasi data perizinan, kepabeanan, realisasi impor, serta riwayat kepatuhan pelaku usaha untuk mendukung pengawasan berbasis risiko. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan Indonesia Single Risk Management (ISRM) yang dikelola melalui LNSW.
Integrasi data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai profil pelaku usaha dan karakteristik komoditas impor. Dengan dukungan informasi yang lebih lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, menyusun prioritas pengawasan, serta menentukan langkah tindak lanjut secara lebih terarah.
“Pengawasan post-border berbasis risiko perlu didukung pemanfaatan data yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan profil risiko pelaku usaha dan karakteristik barang atau komoditas. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi juga perlu dipertukarkan dan dimanfaatkan untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan menghindari pemeriksaan berulang terhadap pelaku usaha yang sama,” jelas Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW Purnomo.
--selesai--
N. M. Kusuma Dewi
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Email:
pusathumas@kemendag.go.id
Sukoco
Plt. Direktur Tertib Niaga
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Kementerian Perdagangan
Email:
ditstandalitu@kemendag.go.id