Jakarta, 8 Oktober 2026 – Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong masyarakat untuk menjadi nasabah cerdas (smart traders) yang melek digital di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Ia menilai, trader yang memahami risiko dapat mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh janji keuntungan yang tidak realistis. Mendag Busan pun menekankan pentingnya literasi digital dalam memanfaatkan PBK di era digital saat ini.

Ia menyampaikan hal tersebut pada Pembukaan Bulan Literasi PBK 2026 hari ini, Kamis, (8/10) di Jakarta. Mengusung tema “Smart Traders, Wise Choices: Navigating Commodity Futures in the Digital Era”, kegiatan ini menjadi komitmen Kementerian Perdagangan untuk memberi wawasan dalam bertransaksi di tengah kemudahan akses dan perkembangan teknologi.

“Transformasi digital telah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan instrumen perdagangan. Masyarakat perlu menjadi digital traders sekaligus smart traders yang membekali diri dengan penguatan literasi. Traders yang cerdas mampu mengambil keputusan bijak dan tidak mudah tergiur janji keuntungan,” ujar Mendag Busan. 

Mendag Busan menjelaskan, PBK berperan dalam mendorong perekonomian nasional melalui perannya sebagai instrumen lindung nilai (hedging), pembentukan referensi harga (price discovery and price reference), dan diversifikasi investasi. Ia berharap, PBK dapat mendukung ekonomi digital Indonesia melalui akses perdagangan di sektor agrikultur, energi, dan komoditas unggulan.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, menjelaskan, pertumbuhan industri PBK perlu diiringi penguatan literasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat. Penguatan literasi PBK juga mencakup wawasan terkait implementasi “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)”.

“Bappebti bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi, pengawasan, hingga perlindungan masyarakat. Upaya ini untuk membangun industri PBK yang aman, sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing,” ujar Tirta.

Bulan Literasi PBK tahun ini menjadi penyelenggaraan tahun keempat oleh Bappebti. Pembukaan Bulan Literasi PBK 2026 dihadiri 300 peserta secara daring dan luring. Sebagai sinergi dalam memperkuat literasi PBK, turut hadir pimpinan ekosistem PBK, yang meliputi bursa, lembaga kliring, dan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Bulan Literasi PBK 2026 yang berlangsung hingga 8 November 2026 mendatang, akan diisi dengan seminar daring dan luring, gelar wicara (talkshow), siniar (podcast), sosialisasi “Trading Goes to Campus”, dan informasi terkini PBK (market update). Rangkaian kegiatan selama Bulan Literasi PBK digelar di lima kota besar, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Bulan Literasi PBK 2026 ditargetkan untuk menjangkau 1,5 juta peserta dari masyarakat umum, pelaku usaha, mahasiswa, serta pemangku kepentingan.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mengapresiasi digelarnya Bulan Literasi PBK 2026. Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat terhadap PBK merupakan hal penting di tengah era kemudahan transaksi digital. “Kami berharap, Bulan Literasi PBK 2026 dapat menjadi sarana untuk memperluas pemahaman masyarakat, memperkuat tanggung jawab pelaku usaha, dan meningkatkan kualitas perlindungan nasabah,” ujar Anggia.

Salah satu peserta Pembukaan Bulan Literasi PBK 2026 adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Akuntansi, yaitu Kesya Rizki Az Zahra. Ia tertarik dengan gelaran Bulan Literasi PBK dan berharap wawasannya mengenai PBK bertambah setelah berpartisipasi. “Harapannya, saya bisa mendapat wawasan yang lebih luas mengenai cara trader bekerja di era digital,” ujar Kesya.

Direktur PT Sentra Arta Maxima, Fridericus Wishnubroto, turut hadir sebagai perwakilan pelaku usaha penyelenggara sistem perdagangan alternatif di dalam industri PBK. Ia menilai, Bulan Literasi PBK 2026 bisa membuat PBK makin dikenal luas. “Untuk memajukan PBK, bulan literasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Melalui Bulan Literasi PBK 2026, kami harap PBK makin luas dikenal dan dipahami masyarakat,” ujar Fridericus.

Di momen yang sama, dilakukan penganugerahan Satya Niyama bagi pelaku usaha yang berkomitmen menerapkan tata kelola yang jujur, transparan, dan patuh pada regulasi PBK. Setelah itu, dilaksanakan dialog literasi PBK. Narasumber dialog, yaitu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Bappebti, Ima Siti Fatimah; Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo), Zulfan Syaiful Bahri; Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta, Syarifah Nuly Nazlia; Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Nursalam; dan Direktur Utama PT Indobursa Karisma Berjangka, Agung Rihayanto.

Transaksi 10,35 Juta Lot

Bappebti mencatat, total volume transaksi PBK sepanjang Januari—Agustus 2026 mencapai 10,35 juta lot, atau meningkat 9,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang sebesar 9,46 juta lot. Sementara itu, khusus Juli--Agustus 2026, tercatat jumlah nasabah aktif sebanyak 183 ribu nasabah. ⁠Selain itu, pasar fisik emas digital mencatat volume transaksi mencapai 115,9 ton dengan nilai transaksi pasar fisik emas digital mencapai Rp299,5 triliun atau meningkat 641,1 persen. Transaksi timah murni batangan dan kontrak sertifikat energi terbarukan (Renewable Energy Certificate/REC) juga meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sejumlah komoditas yang aktif diperdagangkan dalam PBK, yakni minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), olein, kakao, kopi, dan emas. Indonesia juga memiliki sektor komoditas strategis yang berpeluang untuk diperdagangkan, yang meliputi komoditas pertanian dan perkebunan seperti karet, kopra, kedelai, jagung, dan teh; pertambangan dan energi seperti nikel, batu bara, dan perak; serta produk perikanan dan kelautan. Pemanfaatan kontrak multilateral berbasis komoditas strategis pun dapat mengoptimalkan kinerja PBK Indonesia.

Kemendag melalui Bappebti juga senantiasa memperkuat pengawasan transaksi, pengawasan keuangan, pengawasan kepatuhan, serta pemenuhan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Pengawasan dilakukan secara tegas terhadap aktivitas perdagangan ilegal. Sepanjang Januari—September 2026, telah diblokir 812 situs perdagangan ilegal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem PBK yang aman sekaligus memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali risiko dan menghindari praktik perdagangan ilegal.

--selesai--