Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan kerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Kripto Indonesia (Aspakrindo) untuk memepermudah membentuk bursa kripto yang hingga kini masih belum rapung.
"Kerja sama ini sebagai tindak lanjut keseriusan Bappebti dalam membentuk bursa kripto," kata Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Dengan kolaborasi ini, Bappebti akan lebih mudah memperoleh informasi dari exchanger atau pelaku perdagangan. Selain itu, kedua belah pihak dapat memberlakukan tata kelola perdagangan aset kripto lebih baik. Aspakrindo bisa memberikan masukan kepada Bappebti selaku regulator, begitu juga sebaliknya. “Kami merangkul semua teman-teman pedagang agar regulasi terkait dengan perdagangan kripto bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Lewat kerja sama ini, lanjut Didid, Bappebti akan meningkatkan literasi perdagangan aset kripto kepada semua lapisan masyarakat. Berdasarkan data Bappebti per November 2022, jumlah pelanggan aset kripto mencapai 16,55 juta dengan 48% berusia 18-35 tahun atau termasuk milenial. “Seringkali pada generasi ini investasi yang dilakukan karena mengikuti teman-temanya saja,” kata dia.
Didid mengungkapkan bahwa pembentukan bursa kripto tidak mudah. Hingga saat ini belum ada negara lain yang mempunyai bursa kripto dengan model seperti di Indonesia. Sebagai informasi, bursa kripto akan menjadi pihak yang mengawasi tata kelola anggotanya. Didid menegaskan, meski tanggal pastinya belum bisa dipastikan, tetapi tahun ini bursa kripto akan terbentuk.
“Nantinya saat terbentuk, selama 2 tahun pertama akan di bawah Kemendag sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Setelah itu baru akan dipindahtangankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tunggu benar-benar rampung dan bagus,” kata dia.
Sebagai informasi, pembentukan bursa kripto sejatinya sudah digarap Bappebti sejak lama. Bahkan dijadwalkan berdiri pada tahun 2022 lalu. Mundurnya bursa kripto karena Bappebti ingin membangun semua ekosisitem berjalan baik. Namun mencari branch marking negara yang memiliki bursa kripto sesuai Indonesia tidak mudah. Hal ini membuat pembangunan ekosistem kripo di Tanah Air terseok-seok.
“Hasilnya saat ini hanya ada pedagang fisik dan pelanggan saja. Ketika terjadi masalah pada keduanya, menjadi tanggung jawab Bappebti, sehingga risiko itu tidak bisa dibagi dengan yang lain. Padahal jika bursa, kliring dan kustodian sudah dibangun, akan membagi risiko tersebut,” tambah Didid.
Didid mengatakan Bappebti menargetkan akan menyelesaikan pembangunan ekosistem aset kripto pada 2023. Hal ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah di masa peralihan UU P2SK. “Kita akan mengupayakan bursa ini bisa selesai. Kalau tidak Bappebti akan menanggung risiko itu semua, tidak bagus buat kami,” tutupnya.
Muhammad Ghafur Fadillah-Beritasatu.com
** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (Beritasatu.com)