Pemerintah Jadikan Swasembada Pangan sebagai Prioritas

Pemerintah Jadikan Swasembada Pangan sebagai Prioritas
                Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. FOTO: Kementerian Perdagangan

Pemerintah Jadikan Swasembada Pangan sebagai PrioritasJakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan kedaulatan pangan menjadi prioritas yang sedang dijalankan Pemerintahan Joko Widodo. Presiden menyadari betul ancaman tersebut sehingga meminta peningkatan produksi besar-besaran baik dari petani, korporasi, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Karena itu, mandat tersebut mesti dilanjutkan oleh pemerintahan hasil pemilu 2024 nanti. "Swasembada pangan merupakan mandat pemerintahan berikutnya yang harus disukseskan bersama," ujar Zulhas, dikutip dari Mediaindonesia.com, Selasa, 29 Agustus 2023.
Apalagi, visi kedaulatan pangan itu juga dia jalankan sejak dilantik menjadi Mendag oleh Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022 lalu. Itu ia lakukan misalnya saat menjalankan kebijakan dalam pengendalian pangan agar harga-harga kebutuhan pokok bisa dikendalikan saat hari-hari besar keagamaan.
Ia juga sempat meluncurkan Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Jakarta pada 16 Juni lalu, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Program yang dilakukan serentak pada 342 lokasi di 301 kabupaten/kota seluruh Indonesia itu, kemudian tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (Muri).
Zulhas percaya melalui Gerakan Pangan Murah, Bapanas bisa memperpendek rantai distribusi, sehingga rakyat mendapatkan harga terbaik. "Melalui Bapanas, pemerintah bisa mengendalikan stok pangan," ujar dia.
Bentuk kedaulatan pangan
Dia melanjutkan bentuk kedaulatan pangan lain yang juga penting yakni pengendalian impor pangan untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Sekitar dua minggu lalu, dirinya menandatangani persetujuan ASEAN Food Safety Regulatory Framework (AFSRF).
AFSRF ialah persetujuan untuk menciptakan pendekatan keamanan pangan yang komprehensif dan terintegrasi di ASEAN. MoU yang ditandatangani itu, jelas Zulhas, sejalan dengan visi ASEAN dalam memastikan terciptanya keamanan pangan di kawasan Asia Tenggara. Dia menambahkan ciri negara maju adalah yang mengurusi kesejahteraan pangan rakyatnya.
"Ciri negara maju adalah yang mengurusi pangan rakyatnya, bukan hanya berpikir komoditas pertaniannya," kata Zulhas.
Penulis: ABD

Dengarkan Berita Ini

Play Stop

By Kementerian Perdagangan RI

Rabu, 30 Agustus 2023 Pukul 16:04 WIB 2224

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. FOTO: Kementerian Perdagangan

Pemerintah Jadikan Swasembada Pangan sebagai Prioritas

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan kedaulatan pangan menjadi prioritas yang sedang dijalankan Pemerintahan Joko Widodo. Presiden menyadari betul ancaman tersebut sehingga meminta peningkatan produksi besar-besaran baik dari petani, korporasi, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Karena itu, mandat tersebut mesti dilanjutkan oleh pemerintahan hasil pemilu 2024 nanti. "Swasembada pangan merupakan mandat pemerintahan berikutnya yang harus disukseskan bersama," ujar Zulhas, dikutip dari Mediaindonesia.com, Selasa, 29 Agustus 2023.

Apalagi, visi kedaulatan pangan itu juga dia jalankan sejak dilantik menjadi Mendag oleh Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022 lalu. Itu ia lakukan misalnya saat menjalankan kebijakan dalam pengendalian pangan agar harga-harga kebutuhan pokok bisa dikendalikan saat hari-hari besar keagamaan.

Ia juga sempat meluncurkan Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Jakarta pada 16 Juni lalu, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Program yang dilakukan serentak pada 342 lokasi di 301 kabupaten/kota seluruh Indonesia itu, kemudian tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (Muri).

Zulhas percaya melalui Gerakan Pangan Murah, Bapanas bisa memperpendek rantai distribusi, sehingga rakyat mendapatkan harga terbaik. "Melalui Bapanas, pemerintah bisa mengendalikan stok pangan," ujar dia.

Bentuk kedaulatan pangan

Dia melanjutkan bentuk kedaulatan pangan lain yang juga penting yakni pengendalian impor pangan untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Sekitar dua minggu lalu, dirinya menandatangani persetujuan ASEAN Food Safety Regulatory Framework (AFSRF).

AFSRF ialah persetujuan untuk menciptakan pendekatan keamanan pangan yang komprehensif dan terintegrasi di ASEAN. MoU yang ditandatangani itu, jelas Zulhas, sejalan dengan visi ASEAN dalam memastikan terciptanya keamanan pangan di kawasan Asia Tenggara. Dia menambahkan ciri negara maju adalah yang mengurusi kesejahteraan pangan rakyatnya.

"Ciri negara maju adalah yang mengurusi pangan rakyatnya, bukan hanya berpikir komoditas pertaniannya," kata Zulhas.

Penulis: ABD

** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (www.medcom.id)