Minyakita Masih Mahal, Mendag Minta BUMN Pangan Guyur Pasokan
Foto: Aulia Damayanti
Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan telah mengumpulkan distributor MinyaKita, termasuk BUMN Pangan, ID Food dan Perum Bulog. Dalam pertemuan itu, BUMN pangan diperintahkan untuk menambah penyaluran MinyaKita ke pasaran.
Perintah itu dilakukan untuk mengintervensi harga MinyaKita yang diakui masih mahal sampai saat ini. Budi menyebut, harga rata-rata nasional saat ini masih di angka Rp 17.400 per liter. Sementara harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700/liter.
"Kemarin kita sudah mempertemukan ID Food, Bulog, dan 46 produsen. Jadi ada pasokan melalui Bulog, ID Food itu diperbanyak, karena ternyata banyak titik-titik yang masih merah, yang artinya masih mahal seperti Kalimantan Barat, kemudian di Indonesia bagian Timur, distribusinya sedikit, D1, D2 sedikit. Ini yang bisa menjangkau itu Bulog, ID Food," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Budi mengatakan perintah untuk BUMN pangan menambah pasokan dimulai pada Februari ini. Pihaknya akan mengawal terus agar langkah ini dapat menurunkan harga MinyaKita.
"Makanya mulai Februari ini. Februari ini ID Food dapat tambahan pasokan, terus langsung dikirim. Nah, kita kawal terus sampai harga turun, sampai harga normal, terutama menjelang lebaran ini," terangnya.
Penyaluran MinyaKita oleh BUMN disebut sempat terhambat karena karena ada wajib pungut atau wapu. Wapu adalah pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN) yang dilakukan BUMN pangan saat membeli MinyaKita.
Budi sempat meminta keringanan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar wapu ditiadakan untuk BUMN Pangan menyalurkan MinyaKita. Namun, keputusannya justru pembayaran wapu oleh BUMN pangan dilakukan dalam tahun berjalan. Meski demikian, ia menilai hal itu akan meringankan beban BUMN pangan, sehingga tetap bisa menambah pasokan MinyaKita ke pasaran.
"Kita minta supaya BUMN bayarnya itu tahun berjalan. Dulu kan karena BUMN itu bayarnya tahun berikutnya, sehingga kan produsen juga repot kan kalau bayar pasokannya harus tahun berikutnya. Nah sekarang sudah komitmen, mereka akan bayar tahun berjalan. Jadi wapu nggak ada masalah," terangnya.
Sebelumnya, Budi telah mengirimkan surat kepada Sri Mulyani terkait dengan relaksasi wajib pungut bagi BUMN pangan untuk mendistribusikan MinyaKita. Relaksasi wajib pungut itu diminta agar distribusi penyaluran MinyaKita oleh BUMN pangan tidak panjang. Jadi harga bisa ditekan dan dapat mengintervensi mahalnya minyak kemasan sederhana itu.
"Kami masih menunggu, menunggu dari Kementerian Keuangan, sebenarnya tujuannya adalah minyakita itu didistribusikan BUMN pangan Bulog, ID Food distribusi biar rantainya tidak panjang," kata Budi ditemui di Kementerian Perdagangan, Rabu (22/1).
Budi mengatakan dengan adanya wajib pungut distribusi minyakita agak terhambat karena rantai pasok yang panjang. Untuk itulah dia meminta agar wajib pungut untuk BUMN pangan direlaksasi.
Penulis: Aulia Damayanti
** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (detik.com)