Mendag, Budi Santoso (tengah), saat diwawancarai wartawan usai mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (3/10/2025)
JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO di Kamerun tahun depan, Indonesia menegaskan sikap sebagai motor penggerak reformasi sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, dan berbasis aturan.
Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menekankan pentingnya memperkuat sistem penyelesaian sengketa di WTO agar kembali berfungsi penuh dan dapat diakses oleh semua anggota.
Indonesia menghargai upaya WTO dalam menjaga kepercayaan antar anggota, serta memastikan perdagangan berperan sebagai pendorong pemulihan ekonomi global dan pembangunan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Budi saat melaksanakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, di sela-sela Trade and Investment Ministerial Meeting (TIMM) G20 di Gqeberha, Afrika Selatan, Jumat (10/10/2025).
“Indonesia percaya bahwa sistem perdagangan multilateral yang kuat, inklusif, dan berbasis aturan merupakan pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi global yang adil dan berkelanjutan,” ujar Budi lewat keterangan pers, Selasa (14/10/2025).
Pertemuan itu juga membahas sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus forum KTM ke-14 di Yaoundé, Kamerun, pada Maret 2026 mendatang. Beberapa di antaranya adalah pertanian, subsidi perikanan, bea masuk atas transmisi elektronik (customs duties on electronic transmission/CDET), perdagangan elektronik, serta reformasi kelembagaan WTO.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah reformasi sistem penyelesaian sengketa di bawah WTO, yang dinilai vital untuk menjaga kredibilitas lembaga tersebut.
“Proses reformasi ini harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, inklusivitas, dan transparansi agar dapat memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak,” paparnya.
Mendag juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dengan seluruh negara anggota dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral.
Sementara itu, Dirjen Ngozi mengungkapkan bahwa komitmen Indonesia untuk tetap mengedepankan proses pengambilan keputusan secara konsensus di WTO sangat bermakna.
Hal ini akan menjadi kontribusi penting di KTM ke-14 mendatang, terutama di tengah meningkatnya fenomena procedural blockages dalam berbagai perundingan di WTO.
Penulis: Suparjo Ramalan
** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (kompas.com)