Implementasi Sistem Resi Gudang di Perdesaan Diperkuat

Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di perdesaan. Kehadirannya diharapkan mampu membantu para petani menjaga kestabilan harga produk pertanian.

Kepala Bappebti Tjahya Widayanti mengatakan gudang SRG merupakan salah satu instrumen penting penggerak sistem perekonomian di wilayah perdesaan, khususnya yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Koperasi Potensial. Upaya penguatkan peran SRG dilakukan dengan Pertemuan Teknis Sinergi dan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Terkait dengan Penguatan dan Implementasi SRG di Solo, Jawa Tengah.

Bumdes atau koperasi sebagai lembaga penggerak ekonomi di wilayah perdesaan diharapkan mampu membantu para petani menjaga kestabilan harga produk pertanian. "Pada saat panen raya, Bumdes atau koperasi diharapkan dapat menampung hasil panen petani di SRG,” ujar Tjahya, melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 November 2019.
 
Tjahya melanjutkan Bumdes yang memenuhi persyaratan sebagai lembaga SRG dapat menjadi pengelola gudang SRG. Sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan dapat berperan sebagai penyimpan barang yang mengumpulkan komoditas dari petani anggotanya untuk disimpan di gudang SRG.
 
Bappebti Kemendag bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian PDTT akan mengidentifikasi koperasi dan Bumdes potensial untuk didorong menjadi pengelola gudang SRG. Adapun Kemendes PDTT menyampaikan sudah ada dua Pemerintah Kabupaten di Indonesia yang telah memiliki Bumdes yang baik.
 
"Telah berbentuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT), yaitu Dompu dan Lebak. Pada kedua lokasi tersebut, SRG berpotensi dikelola oleh Bumdes. Sementara itu, Kemenkop UKM akan mengidentifikasi koperasi yang potensial untuk menjadi pengelola gudang SRG di delapan lokasi lainnya,” ungkap Tjahya.
 
Selain itu, Tjahya menyampaikan, keberadaan gudang SRG sangat diperlukan untuk pengembangan bisnis Bumdes. Berdasarkan data Kemendes PDTT, saat ini terdapat lebih dari 1.300 Bumdes binaan yang sudah memiliki skala ekonomi dan pasar yang sangat memerlukan gudang SRG.
 
Untuk itu, Bappebti mengupayakan agar Bumdes dapat mengakses gudang SRG dan insentif sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pada kesempatan sosialisasi itu, pihak Kemenko Perekonomian juga mengingatkan mengenai pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan SRG ini dapat berjalan dengan baik.
 

** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini.