Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, pemerintah dan para pemangku kepentingan siap mengawasi dan memantau perkembangan harga dan pasokan minyak goreng di daerah masing-masing.
Hal ini diperlukan untuk memastikan pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng, khususnya menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
"Kami menggelar rakor untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok, terutama minyak goreng, agar terjaga dengan baik dalam persiapan menyambut momen Nataru dan Lebaran 2025. Dalam rakor, kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pemantauan di wilayah masing-masing agar harga, distribusi, dan pasokan MINYAKITA dapat terjaga dengan baik," kata Budi, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).
Hal tersebut disampaikan disampaikan pada rapat koordinasi (rakor) minyak goreng yang digelar Kamis (28/11) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta yang dipimpin langsung oleh Budi bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha yang terdiri atas asosiasi dan distributor.
Budi menekankan upaya pengawasan diperlukan untuk memastikan perkembangan harga dan pasokan minyak goreng yang stabil, sehingga stabilitas ekonomi dapat terus terjaga. Pengawasan akan dijalankan bersama-sama oleh Kemendag, Satuan Tugas (Satgas) Pangan, dan dinas-dinas yang membidangi perdagangan di berbagai daerah.
"Harga MINYAKITA saat ini relatif stabil. Pasokan tidak ada masalah," ujar Budi.
"Pergerakan harga minyak goreng berkorelasi terhadap andil inflasi sehingga perlu upaya bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga," sambungnya.
Menurut Budi, saat ini harga MINYAKITA secara nasional berada di kisaran rata-rata Rp 17.100/liter, masih di atas HET Rp 15.700/liter dengan gap yang tidak terlalu tinggi. Bahkan, di beberapa wilayah terpantau harga MINYAKITA masih sesuai HET.
"Kenaikan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia timur karena permintaan meningkat. Oleh karena itu, kami sampaikan, daerah-daerah tertentu akan segera mendapat kiriman pasokan sebagai respons tingginya permintaan," ungkap Budi.
"Jadi, dari sisi pasokan, tidak ada masalah," lanjutnya.
Budi menambahkan pengawasan akan dilakukan secara intensif ke jaringan distribusi dan melakukan penindakan atas pendistribusian dan HET yang tidak sesuai dengan ketentuan apabila diperlukan. Budi juga mengatakan seluruh stakeholder sepakat untuk berkolaborasi dalam menjaga pasokan MINYAKITA agar tersedia di seluruh Indonesia, sehingga harga MINYAKITA tetap stabil menjelang Nataru.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Deputi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Perindustrian, Bulog, ID Food, pelaku usaha, produsen dan distributor, satgas pangan, serta kepala dinas yang membidangi perdagangan di provinsi, kabupaten, dan kota.
Sementara itu, Budi didampingi oleh Inspektur Jenderal Kemendag Putu Jayan Danu Putra, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang, dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin.
Penulis: Hana Nushratu
** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (Detik.com)