Dukung Visi Indonesia Emas, Kemendag Kebut Penyusunan Renaksi & Renstra
Foto: dok. Bappebti
Jakarta - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengebut Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 2024 dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Langkah itu dilakukan agar selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut diungkap Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko saat Kick off Meeting Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 2024 dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 di Tangerang, Rabu (4/10/2023).
"Kegiatan ini bertujuan merumuskan rencana aksi tahun depan dan menggali arah kebijakan Bappebti jelang 2025-2029 agar selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan," kata Didid dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).
Didid mengatakan penyusunan rencana langkah strategis tersebut disusun lebih awal untuk memperoleh masukan, koreksi, dan inisiatif dalam menentukan langkah strategis Bappebti ke depan. Selain itu, juga memberi ruang bagi Bappebti untuk melakukan penyesuaian sejalan dengan perkembangan tren dan arah kebijakan.
Menurutnya, perkembangan megatrend global seperti persaingan sumber daya alam, teknologi, demografi, perdagangan internasional, keuangan internasional, dan perubahan situasi geopolitik merupakan tantangan perdagangan Indonesia. Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi adalah inflasi, resesi global, krisis pangan dan energi, serta perkembangan teknologi seperti AI dan metaverse.
Oleh karena itu, Kemendag melalui Bappebti memiliki peran penting dalam peningkatan perdagangan berjangka komoditi serta mendorong penguatan perdagangan dalam dan luar negeri. Dia menjelaskan Adapun fokusnya yakni peningkatan peran dalam rantai pasok komoditas serta ekosistem perdagangan di pasar lokal dan global.
Bappebti melalui penguatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) dapat mendukung peningkatan ekspor komoditas dan menjaga inflasi, di samping sebagai fasilitas pembentukan harga acuan komoditas strategis Indonesia. Bappebti mengambil peran dalam memperkuat perdagangan nasional dan global melalui tiga pilar yaitu PBK, sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK).
Kebijakan pembentukan bursa crude palm oil (CPO), orientasi optimalisasi SRG untuk ekspor dan integrasi PLK dengan SRG merupakan beberapa fokus Bappebti ke depan dalam mendukung kinerja Kementerian Perdagangan.
"Kami menyadari belum semua target yang diamanatkan undang-undang tercapai. Pembentukan harga acuan komoditas strategis dan optimalisasi pemanfaatan SRG dan PLK masih menjadi pekerjaan rumah bagi Bappebti. Sehingga, Bappebti harus memperbaiki sasaran program, kinerja serta langkah ke depan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Bappebti juga terus menguatkan kolaborasi dan membangun orkestra yang baik dengan seluruh kementerian dan lembaga termasuk daerah," jelasnya.
Adapun arah kebijakan Bappebti pada Renaksi 2024 dan Renstra 2025-2029 akan fokus pada pengembangan komoditi strategis di bursa berjangka Indonesia, penguatan pengawasan berbasis digital, optimalisasi dan penguatan SRG dan PLK, serta peningkatan kapasitas dan organisasi/sumber daya manusia (SDM) Bappebti. Sekaligus peningkatan literasi berkelanjutan dengan harapan dapat terwujudnya pembentukan harga acuan komoditas strategis melalui perdagangan berjangka Indonesia.
Pembahasan ini tertuang dalam empat tema penting yang diusung pada Kick Off Meeting yaitu Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Komoditi Strategis, Penguatan Pasar Lelang Komoditas dan Sinergitas dengan Sistem Resi Gudang dalam Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan/Masyarakat Kecil sekaligus Mendorong Ekspor, Penguatan Pengawasan PBK, SRG dan PLK Berbasis Digital, dan Optimalisasi dan Penguatan Peran Dukungan Manajemen.
Sementara itu, Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Laksmi Kusumawati memberikan apresiasi kepada Bappebti karena mengambil langkah cepat dan tepat. "Kami mengapresiasi langkah Bappebti yang berinisiatif melakukan pembahasan rancangan Renstra lebih awal dari jadwal Bappenas untuk penyusunan rancangan teknokratik Renstra Kementerian dan Lembaga pada November 2023," kata Laksmi.
"Peran strategis Bappebti dalam mendukung pengembangan perdagangan terlebih melalui kebijakan pembentukan bursa CPO juga merupakan peluang emas bagi pertumbuhan ekonomi nasional," sambungnya.
Dukungan pun turut diungkapkan oleh Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ismariny. Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Bappebti bisa menjadi tolok ukur bagi kementerian dan lembaga dalam merencanakan langkah strategis dan lebih bersinergi.
Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menegaskan rumusan diskusi pada kesempatan ini antara lain penguatan peran PBK melalui kajian komoditi strategis dan proyek percontohan (pilot project) bursa berjangka sebagai pembentukan harga acuan, penguatan pengawasan dan penindakan di bidang PBK, penguatan ekosistem dan kelembagaan SRG dan PLK, serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan dukungan manajemen Bappebti.
"Melalui kegiatan ini diharapkan tercapai hasil yang selaras dengan arah kebijakan Kementerian Perdagangan dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 dan visi Indonesia Emas 2045," tutup Olvy.
Penulis: Dea Duta Aulia
** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (finance.detik.com)