Bappebti Optimalkan Peran Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas di Lampung
MOU SRG dan PLK Bappebti./
JAKARTA, Bisnistoday– Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus berupaya mengoptimalkan implementasi peran Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Khususnya di Lampung, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan antara Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung Mahdi Yusuf di Kantor PT KBI, Jakarta, pada Jumat, (7/3).
"Bappebti berupaya mengoptimalkan peran SRG dan PLK untuk mempercepat pembangunan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meneken MoU dengan PT KBI dan PT BPD Lampung mengenai kerja sama optimalisasi dan perluasan implementasi SRG dan PLK di Provinsi Lampung,” ujar Tirta.
Tirta menjelaskan, SRG dan PLK merupakan dua instrumen perdagangan di bawah pengawasan Bappebti. Kedua instrumen tersebut mendukung program strategis Kementerian Perdagangan, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor.
“Sebagai salah satu instrumen kunci dalam mendukung program prioritas Kementerian Perdagangan, pengembangan SRG dan PLK membutuhkan sinergi yang kuat antara berbagai pihak terkait,” tegas Tirta.
Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK Heryono Hadi Prasetyo menguraikan, implementasi SRG di Provinsi Lampung didukung tujuh gudang yang dibangun Kementerian Perdagangan. Ketujuh gudang SRG tersebut tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Selatan Natar.
Didukung Dua Gudang Swasta
Heryono menambahkan, Provinsi Lampung juga memiliki dua gudang swasta yang terletak di Bandar Lampung dan Metro. Menurut Heryono, total transaksi SRG di Provinsi Lampung mencapai Rp27,01 miliar dengan total pembiayaan sebesar Rp3,92 miliar pada 2014-2024.
Lebih lanjut, Heryono menjelaskan, SRG merupakan instrumen yang bermanfaat bagi pemilik barang, seperti petani, nelayan, pembudidaya, petambak, UMKM, dan pelaku usaha lainnya. Selain itu, SRG berfungsi sebagai sarana penyimpanan komoditas saat harga berfluktuasi, sehingga dapat dijual kembali pada harga terbaik.
“Di samping itu, SRG juga memberikan alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank bagi pemilik barang di gudang SRG selama masa penyimpanan. Dengan skema ini, SRG berperan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas,” ungkap Heryono.
Heryono melanjutkan, PLK merupakan instrumen pemasaran komoditas yang menciptakan efisiensi rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, serta penyediaan bahan baku berkualitas bagi industri pengolahan atau pabrikan. Berdasarkan data Bappebti, total transaksi PLK mencapai Rp642,2 juta pada 2022 dan meningkat menjadi Rp3,629 miliar pada 2023. Bahkan, transaksi PLK melonjak pesat hingga Rp11,79 miliar pada 2024. Adapun komoditas yang ditransaksikan meliputi lada, kopi, jahe, mocaf, dan beras.
Sementara, Direktur Utama PT BPD Lampung Mahdi Yusuf mengutarakan, penandatanganan MoU ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui instrumen SRG dan PLK. Dengan begitu, SRG dan PLK diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mewujudkan ketahanan pangan, serta mendorong ekspor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Lampung.
“Dengan banyaknya komoditas pertanian potensial di Provinsi Lampung, PT BPD Lampung, sebagai bagian penting dalam implementasi SRG dan PLK di Provinsi Lampung berharap kedua instrumen ini semakin kuat agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” papar Mahdi.
Penulis: HAR
** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (bisnistoday.co.id)