Bappebti Berikan Sosialiasi dan Penguatan Bursa CPO pada Pelaku Usaha Perkebunan Sawit di Kalbar
Plt Kepala Bappebti Kasan saat berfoto bersama dengan para peserta kegiatan Literasi Penguatan Bursa CPO Indonesia di Hotel Aston Kota POntianak, Kamis 4 Juli 2024.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menggelar literasi penguatan Bursa CPO Indonesia pada sejumlah pelaku usaha kelapa sawit di Kota Pontianak. Kegiatan Literasi tersebut juga turut mensosialisikan keberadaan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Pontianak pada Kamis 4 Juli 2024 itu diikuti oleh sejumlah pelaku usaha dan organisasi petani sawit di Kalimantan Barat.
Plt Kepala Bappebti Kasan saat membuka kegiatan mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk dalam tata kelola CPO, pihaknya telah membentuk Bursa CPO Indonesia yang diresmikan pada 13 Oktober 2023 lalu. Menurutnya melalui transaksi di Bursa CPO, diharapkan terbentuk harga CPO yang menjadi rujukan baik di pasar domestik maupun pasar internasional karena harga yang tercipta di Bursa diperoleh secara transparan, adil, dan real time.
"Selama 8 bulan terakhir keberadaan Bursa CPO yang beranggotakan 51 pelaku usaha dan memfasilitasi perdagangan CPO secara fisik dan futures yang transaksinya terpotret menggembirakan," ujarnya.
Dirinya memaparkan bahwa pada periode Januari hingga Juni 2024 transaksi yang terpotret mencapai 17.356 lot (86.780 Ton) pada Januari-Juni 2024 (as of 21 Juni). Walaupun transaksi secara fisik, masih perlu dioptimalkan.
Kasan juga menyampaikan bahwa Permendag terkait Harga Referensi Ekspor CPO (HR CPO) telah menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia sebagai pembobot terbesar. Selanjutnya, untuk penetapan HR CPO ke depannya diharapkan tidak lagi menggunakan Bursa Malaysia dan Rotterdam namun sepenuhnya bersumber dari harga Bursa CPO Indonesia.
Ia menambahkan harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia harus menjadi rujukan pada penetapan harga produk hulunya seperti TBS maupun penetapan harga referensi di produk hilirnya seperti biodisel. "Saya berharap agar Kementerian Pertanian dapat terus mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam penetapan TBS," katanya
"Begitu pula Kementerian ESDM dalam kebijakan penetapan harga acuan biodiesel dapat menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi mengatakan bahwa kegiatan literasi sejalan dengan program sosialiasi berkelanjutan yang dijalankan ICDX terkait implementasi Bursa CPO di Indonesia. "Untuk itu, tugas kami sebagai bursa untuk memberikan edukasi kepada para pemangku kepentingan di sektor CPO ini di seluruh Indonesia,” katanya.
Ia mamaparkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam industri kelapa sawit nasional.
Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan, saat ini terdapat lahan seluas 3,4 juta hektar lahan kebun kelapa sawit yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Data dari Badan Pusat Statistik meyebutkan, Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi kedua sebagai provinsi di Indonesia yang memiliki luas kebun sawit terbesar di Indonesia.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menyebutkan luas lahan kebun kelapa sawit diseluruh Indonesia mencapai 14,9 juta hektar.
Penulis: Hamdan Darsani
** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (pontianak.tribunnews.com)