Search

Bappebti: 32 Pedagang Aset Kripto Sudah Terdaftar di Bursa Kripto

  Dengarkan Berita Ini

Bappebti: 32 Pedagang Aset Kripto Sudah Terdaftar di Bursa Kripto

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat sudah ada 32 pedagang aset kripto yang terdaftar di bursa kripto.

Warga beraktivitas di dekat logo mata uang kripto di Depok, Jawa Barat, Rabu (4/1/2023). Bisnis/Arief Hermawan

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan keberadaan bursa kripto akan terus berlanjut pada 2024. Tercatat, sudah ada 32 pedagang aset kripto yang terdaftar di bursa kripto.

Plt Kepala Bappebti Kasan mengatakan, bursa kripto menjadi salah satu dari enam program prioritas Bappebti pada 2024. “Para calon pedagang fisik aset kripto yang saat ini sudah ada 33, dan 32 di antaranya sudah terdaftar di bursa kripto,” ungkap Kasan dalam konferensi pers usai menggelar rapat kerja Bappebti 2024, Kamis (11/1/2024).

Di sisi lain, Bappebti juga tengah mempersiapkan peralihan tugas dan pengawasan bursa kripto dari Bappebti ke OJK, sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). “Termasuk tentu karena UU P2SK juga mengamanatkan selain bursa kripto yang merupakan salah satu jenis dari inovasi teknologi sektor keuangan, juga adalah dari praktik sektor keuangan itu juga bagian yang akan dialihkan ke OJK,” jelasnya.

Adapun, bursa kripto resmi diluncurkan pada Agustus 2023, usai diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX) pada Juli 2023.

Para calon pedagang diwajibkan untuk mendaftar sebagai anggota bursa kripto agar dapat naik status sebagai pedagang aset kripto. Selain bursa kripto, Bappebti pada tahun ini juga akan fokus pada lima hal lainnya, di antaranya tindak lanjut setelah dibentuknya bursa minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), penguatan pungutan perdagangan komoditi, serta optimalisasi sistem resi gudang (SRG) dan penguatan pasar lelang komoditas.

Terkait sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas, Kasan berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah, utamanya dari sisi kebijakan untuk mendukung kegiatan bisnis dari sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Bappebti juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan kepada calon nasabah untuk meminimalisir pengaduan yang masuk ke tempatnya.

“Kita ingin terus melanjutkan penguatan tata kelola dari pelayanan Bappebti sebagai badan pengawas,” pungkasnya.

Penulis : Ni Luh Anggela 

** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (ekonomi.bisnis.com)

  • Share