Search

Dengarkan Berita Ini

Kemendag Dorong Kepatuhan Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Bandung, 19 November 2026 – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) bekerja sama dengan Yayasan Jiva Svastha Nusantara menyelenggarakan Diskusi Publik Penguatan Kepatuhan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dan Perlindungan Konsumen di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11). Dengan mengusung tema “Mewujudkan Perlindungan Konsumen melalui Edukasi Kepatuhan Depot Air Minum Isi Ulang yang Aman, Sehat, dan Berdaya Saing”, kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak konsumen untuk memperoleh air minum yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan kesehatan.

Peningkatan kepatuhan pelaku usaha DAMIU merupakan aspek penting dalam mewujudkan kegiatan usaha yang bertanggung jawab dan memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen. Hal ini mencakup pemenuhan ketentuan di bidang perdagangan, khususnya persyaratan teknis penyelenggaraan usaha DAMIU, serta penerapan standar higiene dan sanitasi. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian yaitu Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya yang mengatur tata cara penjualan dan penggunaan wadah pada DAMIU. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan produk air minum yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

Diskusi publik dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung, Dudy Prayudi yang mewakili Wali Kota Bandung. Kemudian, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Sri Sugy Atmanto dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mendorong kepatuhan penyelenggaraan usaha DAMIU. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, khususnya dalam pemenuhan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sekaligus merumuskan langkah penyelesaian bersama dengan instansi terkait.

“Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi dan pertukaran informasi, tetapi juga menghasilkan komitmen serta tindak lanjut konkret dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memperluas kepemilikan SLHS, dan memperkuat perlindungan konsumen. Pemenuhan standar keamanan, higiene, dan sanitasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan masyarakat memperoleh air minum yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan kesehatan,” ujar Sri Sugy Atmanto.

Diskusi publik menghadirkan empat narasumber dari kalangan akademisi, asosiasi pelaku usaha, dan instansi pemerintah daerah, yaitu Prof. Johannes Gunawan; Wakil Ketua Umum Asosiasi Usahawan Depot Air Minum Sehat Indonesia (AUDAMSI), Desmanjon Purba; Ahli Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ni Luh Widyastuti; serta Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dede Didin Jadidin. Diskusi membahas aspek perlindungan konsumen, pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi, serta perizinan berusaha sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan usaha DAMIU yang sesuai ketentuan.

Ni Luh Widyastuti menjelaskan bahwa keamanan dan kualitas air minum isi ulang harus menjadi perhatian utama pelaku usaha karena air yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, antara lain diare, tifus, dan hepatitis A. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan seluruh tahapan operasional memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, mulai dari kelayakan tempat usaha, kebersihan peralatan pengolahan, kualitas sumber air baku, proses filtrasi dan sterilisasi, hingga kebersihan penjamah serta wadah air minum. Ia juga menekankan pentingnya kepemilikan SLHS, pemeriksaan kualitas air secara berkala, serta pengawasan dan pembinaan berkelanjutan untuk memastikan air minum yang diproduksi aman dikonsumsi masyarakat.

Sementara itu, Dede Didin Jadidin menjelaskan bahwa penyelenggaraan usaha DAMIU wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan klasifikasi KBLI 11052, usaha DAMIU termasuk dalam kategori risiko menengah tinggi sehingga pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), berupa SLHS. Pemenuhan aspek legalitas dan perizinan tersebut perlu diiringi dengan penerapan standar operasional yang memperhatikan keamanan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan peralatan, serta sanitasi lingkungan usaha.

Salah satu peserta diskusi publik yang juga merupakan pelaku usaha DAMIU, Yusran Mubaraq, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha. Ia menilai, diskusi publik ini menjadi kesempatan yang baik untuk memperoleh informasi sekaligus berinteraksi langsung dengan para narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Banyak hal baru yang kami dapatkan, khususnya mengenai aspek hukum, kesehatan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS. Penjelasan dari para narasumber memberikan wawasan yang lebih luas bagi kami dalam menjalankan usaha DAMIU,” jelasnya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang menegaskan bahwa kepatuhan pelaku usaha DAMIU tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan perizinan dan standar teknis, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab dalam melindungi hak konsumen. Setiap pelaku usaha harus memastikan air minum yang diproduksi dan diperdagangkan memenuhi standar keamanan, kualitas, higiene, dan sanitasi. “Perlindungan konsumen harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan usaha. Kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kualitas produk merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan usaha DAMIU yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya saing,” ujar Moga.

Selanjutnya Moga menyampaikan bahwa peningkatan perlindungan konsumen juga perlu didukung oleh kesadaran masyarakat untuk memahami dan menggunakan hak-haknya sebagai konsumen. Masyarakat diimbau untuk bersikap kritis dalam memilih produk dan jasa serta tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila mengalami kerugian dalam bertransaksi. Untuk memfasilitasi hal tersebut, Kementerian Perdagangan menyediakan layanan pengaduan konsumen melalui WhatsApp di nomor 0853 1111 1010, surat elektronik pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, serta telepon di (021) 3441839. Berbagai kanal layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan fasilitasi penyelesaian pengaduan terkait perlindungan konsumen.

“Kementerian Perdagangan membangun sinergi dan komitmen berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan usaha DAMIU. Upaya tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penguatan pembinaan dan pengawasan, percepatan pemenuhan persyaratan SLHS, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan standar higiene dan sanitasi. Dengan demikian, usaha DAMIU dapat berkembang secara legal, sehat, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen dalam memperoleh air minum yang sehat, aman dan berkualitas,” pungkas Moga.

--selesai—


Bagikan di
| Unduh
Berita Perdagangan DITJENPKTN