Kementerian Perdagangan menghadiri Workshop on State Capacity for National Development in Transition Economies in ASEAN and Cooperation between ASEAN and Korea, 5–6 Desember 2019 di Phnom Penh, Kamboja. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan diwakili oleh Inspektur I, Fajarini Puntodewi menjadi salah satu pembicara utama pada kegiatan ini.
Pada kesempatan ini, Irwil I menjelaskan bahwa reformasi kebijakan perdagangan di Indonesia dilakukan dengan memperluas akses pasar melalui pelaksanaan perundingan internasional dan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, di antaranya dengan melakukan deregulasi dan peningkatan pelayanan perizinan dan informasi yang terintegrasi.
Workshop ini dibuka oleh Secretary of State, Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Youk Bunna, dengan sambutan dari Executive Director KRI UNSW, Dr. Seung-Ho Kwon; Executive Director CSIS Myanmar, Dr. Ko-Ko Hlaing; dan Irwil I Kemendag. Acara ini membahas kapasitas negara dalam pembangunan nasional di ASEAN serta potensi kerja sama yang dapat dilakukan ASEAN dengan Korea terkait kebijakan publik. Selain itu, acara ini membahas pengalaman negara ASEAN dalam menghadapi tantangan, implikasi, serta rencana reformasi kebijakan publik yang akan datang.
Workshop diselenggarakan oleh Korean Research Institute (KRI) University of New South Wales (UNSW), Australia, sebuah pusat penelitian yang melakukan riset lintas disiplin di wilayah Asia Tenggara, Korea, dan Australia.
Para narasumber dalam workshop yaitu perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga dari 8 negara ASEAN, serta akademisi dan peneliti yang berasal dari UNSW, KRI, KDI School of Public Policy and Management Korea Selatan, Universiti Putra Malaysia, Yangon University of Economics Myanmar, dan Hansung University of South Korea. Pembicara utama yaitu Dr. Kan Zaw dari Myanmar, Prof. Raphael Perpetuo Lotilla dari Filipina, Prof. Michael O’Donnell dari Australia, dan Dr. Sanghoon Ahn dari Korea.
Workshop ini dihadiri sekitar 200 peserta, yaitu perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan peneliti dari Korea, Australia, Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Myanmar. Peserta Indonesia berasal dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta akademisi dari University of Manchester.