Menteri Perdagangan, Budi Santoso membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20 Nov). Rakernas yang mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi: Data Kredibel untuk Indonesia Maju” ini dilaksanakan pada 20--21 November 2025.
Mendag menyampaikan, data harga barang kebutuhan pokok (bapok) yang akurat, objektif, dan kredibel adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga nasional, sekaligus komponen penting dalam pengendalian inflasi. Data harga bapok ini menjadi acuan Pemerintah dalam menentukan kebijakan tepat untuk mendukung Indonesia maju.
Mendag menambahkan, Kemendag terus mendorong standar pelaporan yang seragam, peningkatan kompetensi kontributor di daerah, serta digitalisasi sistem pencatatan harga di pasar rakyat. “Kredibilitas data SP2KP akan menentukan langkah kita dalam mengantisipasi gejolak harga. Karena itu, integritas dan ketepatan data menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah".
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal S. Shofwan dalam laporannya mengungkapkan, SP2KP kini telah melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93 persen. Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa kerja sama pusat dan daerah mampu menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Kemendag dan BPS. Sinergi ini telah menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung perumusan kebijakan strategis.
Rakernas Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok ini turut dihadiri oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan; Para Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Perdagangan; 400 peserta dari seluruh Indonesia, yang tediri atas kepala dinas yang membidangi perdagangan hingga para kontributor Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) secara daring dan luring.