Search

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI tentang RUU Kadin

  Dengarkan Berita Ini


Menteri Perdagangan, Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16 Nov). Raker kali ini dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Pada raker ini, Mendag Busan mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, selaku koordinator penyusunan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Pemerintah.

Mendag Busan menyampaikan bahwa Kadin memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kadin berperan menghimpun aspirasi dunia usaha, menyampaikan masukan terhadap kebijakan, serta membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya hingga terhubung dengan rantai pasok dan pasar global.

Komisi VI DPR RI menyepakati pembahasan RUU tentang Kadin dilaksanakan melalui Panja RUU Kadin yang akan diketuai oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto. Komisi VI DPR RI juga menargetkan pembahasan RUU tersebut dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Pada kesempatan tersebut, Mendag Busan menyerahkan DIM Pemerintah yang memuat masukan terhadap RUU tentang Kadin. DIM tersebut merupakan hasil masukan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah mengajukan enam pokok masukan untuk pembahasan RUU tersebut.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Sarmuji; Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto; Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza; dan Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Mohammad Rudy Salahuddin.