Kepala Biro Advokasi Perdagangan, Nugraheni Prasetya Hastuti melantik 37 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung di Auditorium Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (9 Nov).
Pelantikan dan pengangkatan sumpah PPPK dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1837 Tahun 2023.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Advokasi Perdagangan mengatakan bahwa PPPK sebagai aparatur negara memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Sesuai dengan tuntutan saat ini, ASN harus menjadi aparatur yang mengedepankan layanan publik yang prima serta mampu mewujudkan akuntabilitas, sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Para PPPK yang baru saja diambil sumpahnya diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta bekerja sama dan saling mendukung dalam upaya mencapai target bidang perdagangan. (apn)