Adapun kebijakan pemerintah untuk mendorong daya saing dan mewujudkan pembangunan inklusif, untuk jangka pendek yaitu perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS), fasilitasi insentif perpajakan, pengembangan program vokasi, prosedur mengurangi biaya ekspor, dan pemilihan komoditas ekspor unggulan. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, yaitu pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM.
Dalam sambutannya, Mendag memaparkan mengenai sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam merespon perubahan kondisi perekonomian daerah, nasional, dan global. Mendag menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan lanskap perekonomian global dan domestik dari konvensional menjadi digital. Digitalisasi infrastruktur industri dan sosial semakin cepat di seluruh dunia. Transformasi digital menjadi pilar kebijakan industri.
Dalam menghadapi transformasi digital, pemerintah melakukan penguatan daya saing dan konektivitas untuk mendukung perdagangan dan partisipasi dalam rantai pasok global. Selain itu, pemerintah dan pelaku usaha juga melakukan sinergitas untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014.
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan kamil serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Perkasa Roeslan melakukan pemukulan gong menandai pembukaan Musyawarah Provinsi VII KADIN Jawa Barat dengan tema "Sinergitas Dunia Usaha Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Menuju Jabar Juara" yang berlangsung di Hotel Aston, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (7/2).