Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono memimpin delegasi RI pada Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) World Trade Organization (WTO) yang diselenggarakan pada 26--29 Februari 2024 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA).
Djatmiko mengungkapkan, Indonesia kembali menyuarakan pentingnya sistem penyelesaian sengketa agar segera dipulihkan fungsinya secara penuh. Tujuannya untuk memastikan sistem perdagangan multilateral yang adil dan menjamin kepastian hukum.
Indonesia mendorong WTO untuk melanjutkan pembahasan mengenai program kerja niaga elektronik (e-commerce) yang diluncurkan sejak 1998 agar mendapat kejelasan definisi dan ruang lingkup Customs Duties on Electronic Transmission (CDET).
Indonesia bersama negara anggota G33, kelompok negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (African, Caribbean, and Pacific/ACP), serta negara-negara kurang berkembang (the least developed countries/LDCs) juga mendorong adanya kesepakatan mengenai public stockholding (Pemilikan Saham Publik/PSH) untuk ketahanan pangan.
Selain KTM13 WTO, Djatmiko akan menghadiri beberapa pertemuan lain, termasuk Pertemuan Tingkat Menteri Isu Pertanian G33, Konferensi Parlemen WTO, pertemuan bilateral, dan kegiatan pendukung lainnya. Selain Indonesia, pertemuan tesebut dihadiri oleh 163 negara anggota WTO dan dua anggota baru, yaitu Timor Leste dan Komoros.