Jakarta, 23 Juli 2026 – Kementerian Perdagangan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London dan Nobody's Child menggelar seminar web (webinar) bertajuk “Style Meets Standard: Understanding the Digital Product Passport in the Fashion Industry for the UK Market” pada Rabu, (22/7). Webinar ini merupakan langkah strategis untuk membekali para pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menghadapi implementasi Digital Product Passport (DPP), yaitu sistem perekaman digital untuk mengetahui asal muasal produk. Inggris dan Uni Eropa sedang mendorong implementasi DPP untuk mendukung keterlacakan suatu produk.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, dalam kesempatan terpisah mengungkapkan komitmen Kemendag dalam meningkatkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar global. Menurutnya, DPP bukan lagi sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan produk Indonesia memenuhi standar internasional, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing dalam rantai pasok global. 

“DPP menjadi standar baru yang akan memperkuat aspek transparansi, ketertelusuran, dan keberlanjutan produk di pasar Inggris dan Uni Eropa. Kami harap, webinar ini dapat memberikan wawasan praktis bagi pelaku usaha agar mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang dari penerapan standar baru tersebut,” kata Puntodewi.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur Kemendag, Deden Muhammad Fajar Shidiq memaparkan, sektor manufaktur sebagai tulang punggung ekspor Indonesia. Sepanjang Januari–Mei 2026, ekspor manufaktur tumbuh 5,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur ekspor Indonesia juga semakin bergeser dari komoditas mentah menuju produk manufaktur bernilai tambah, termasuk tekstil, garmen, dan produk fesyen.

“Perubahan preferensi pasar global menunjukkan, daya saing produk tidak lagi hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga oleh aspek keberlanjutan, transparansi, dan ketertelusuran rantai pasok. Penerapan DPP akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas dan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar internasional, khususnya Inggris dan Uni Eropa," terang Deden.

Deden juga menjelaskan, ekspor TPT Indonesia pada Januari–Mei 2026 mencapai USD 4,79 miliar dengan surplus perdagangan sekitar USD 962 juta. Komoditas utama yang diekspor, antara lain, serat viskosa, pakaian rajut berbahan katun, dan bra. Bagi Indonesia, Inggris menjadi salah satu pasar TPT potensial dengan pertumbuhan ekspor sebesar 2,43 persen pada Januari–Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya serta mencatat surplus perdagangan sekitar USD 69 juta.

Lebih lanjut, Deden menyampaikan, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk beradaptasi dengan perkembangan standar perdagangan global. Saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian perdagangan preferensial dan perdagangan bebas dengan lebih dari 30 negara yang mencakup sekitar 70 persen tujuan ekspor Indonesia.

Selain itu, proses perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) telah memasuki tahap akhir. Perjanjian ini diharap dapat membuka peluang yang lebih besar bagi ekspor produk tekstil dan manufaktur Indonesia ke pasar Eropa di masa mendatang.

Webinar dibuka Duta Besar RI untuk Inggris, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) Desra Percaya. Kegiatan ini diikuti ekportir produk tekstil dan pemangku kepentingan terkait. Webinar menghadirkan Pendiri Nobody's ChildAndrew Xeni, Disigner Nobody’Child Chloe Jones, serta Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, sebagai narasumber.

Desra menyampaikan, transformasi perdagangan global melalui penerapan DPP menjadi momentum penting bagi industri tekstil dan fesyen Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Uni Eropa mulai menerapkan DPP secara bertahap mulai 2027 dengan sektor tekstil dan fesyen sebagai salah satu sektor prioritas. Melalui sistem tersebut, setiap produk akan memiliki identitas digital yang memuat informasi mengenai asal bahan baku, proses produksi, hingga rantai pasoknya.

“Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan melalui promosi dagang, penguatan kapasitas, dan kemitraan internasional agar eksportir Indonesia siap memenuhi standar baru di pasar Inggris dan Uni Eropa,” tambahnya.

Sementara itu, Chloe menjelaskan, preferensi konsumen fesyen di Inggris telah berubah signifikan. Menurutnya, konsumen kini semakin selektif dalam berbelanja dan tidak lagi hanya mengikuti tren fesyen yang berkembang cepat. Keputusan pembelian lebih didasarkan pada nilai yang diusung suatu merek seperti keberlanjutan, praktik bisnis yang etis, kualitas produk, serta transparansi. Chloe juga menekankan, eksportir dan desainer Indonesia perlu membangun identitas merek yang kuat, konsisten, dan autentik, alih-alih hanya mengikuti tren fesyen yang bersifat sementara. 

Kemudian, Andrew Xeni menjelaskan, DPP merupakan evolusi dari berbagai standar keberlanjutan yang selama ini telah diterapkan industri fesyen. Melalui DPP, informasi asal-usul bahan baku, komposisi produk, proses produksi, sertifikasi, hingga dampak lingkungan akan tersedia secara digital dan dapat diakses konsumen melalui kode respons cepat (QR). Menurutnya, regulasi yang dipelopori Uni Eropa berpotensi diadopsi Inggris, Australia, Jepang, Tiongkok, serta sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Pelaku usaha perlu mulai mempersiapkan sistem ketertelusuran data di seluruh rantai pasok.

Di lain pihak, Anne Patricia menjelaskan, industri tekstil dan garmen merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan sumbangan sekitar 4,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan pada industri garmen, kain rajut dan tenun, serta serat sintetis, serta didukung rantai pasok yang lengkap dan tenaga kerja yang kompeten. Anne pun optimistis daya saing industri akan semakin meningkat seiring implementasi berbagai perjanjian perdagangan, termasuk IEU-CEPA, yang diharapkan mempermudah akses pasar sekaligus memberikan ruang dialog untuk memenuhi berbagai standar baru di Uni Eropa.

Pada periode Januari–Mei 2026, total perdagangan Indonesia dengan Inggris mencapai USD 1,08 miliar. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 654,80 juta, sedangkan impor mencapai USD 423,60 juta, sehingga Indonesia membukukan surplus perdagangan sebesar USD 231,20 juta. Sementara itu, sepanjang 2025, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar USD 1,60 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia mencapai USD 1,07 miliar dan impor sebesar USD 540,20 juta. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD 529,80 juta.

--selesai--