RI Ekspor Perdana Perhiasan Emas Rp107 Miliar ke UEA
Pertama Kalinya RI Ekspor Perhiasan Emas ke UEA. (Foto: Okezone.com/Kedubes RI untuk UEA)
JAKARTA - Indonesia untuk pertama kalinya melakukan ekspor perhiasan emas ke United Arab Emirates (UAE) dalam kerangka I-UAE CEPA. Hal ini dilakukan PT Untung Bersama Sejahtera, yang ditujukan kepada 3 buyer yang berlokasi di Dubai, yaitu Bafleh Jewellery, Thangam Jewel dan Zumuruda Jewellers.
Adapun perhiasan emas dengan total nilai sebesar USD6,98 juta atau setara Rp107,3 miliar (kurs Rp15.384 per USD) tiba di Dubai pada hari Jumat 8 September 2023. Serah terima perhiasan emas dilakukan Dubes RI untuk UAE, selaku perwakilan Indonesia, kepada buyer yang diwakili oleh Bafleh Jewellery. Serah terima disaksikan oleh Konsul Jenderal RI di Dubai, YM Chandra K. Negara; Kepala ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) Dubai, Muhammad Khomaini, Atase Keuangan Eko NM Saputro; The Executive Director of Policy and Legislation Dubai Custom Mansoor Almalik.
Kemudian The Executive Director of Finance Dubai Custom. Rashid Alsharid, Executive Director of Inspection Dubai Customs Abdullah Busenad dan Director of Economic Development Ministry of Economy Rashed Al Taneiji. “Alhamdulillah, Indonesia berhasil melaksanakan ekspor perhiasan pertama ke UAE dalam kerangka I-UAE CEPA. Ini merupakan pertanda yang baik dan saya berharap akan banyak ekspor lainnya yang terlaksana termasuk untuk produk-produk Indonesia yang mendapatkan pembebasan tarif bea masuk. Penguatan ekspor Indonesia ke UAE saya yakini dapat menarik minat investasi yang lebih besar ke Indonesia kedepannya,” Dubes Husin Bagis, Sabtu (9/9/2023).
I-UAE CEPA berlaku 1 September 2023 memberikan manfaat besar bagi Indonesia karena UAE memberikan pembebasan dan pengurangan tarif bea masuk secara bertahap sebanyak 7.124 Pos Tarif dari total 7.581 Pos Tarif, atau mencakup 94%.
Sebanyak 5.523 Pos Tarif (72,9% dari total Pos Tarif) akan mendapat pembebasan tarif (menjadi 0%) pada saat I-UAE CEPA diimplementasikan. 1.474 Pos Tarif (19,4% dari total Pos Tarif) akan dieliminasi secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun setelah berlaku. Selain itu, 127 Pos Tarif (1,7% dari total Pos Tarif) mendapatkan tarif preferensi dengan skema khusus.
Penulis: Kharisma Rizkika Rahmawati
** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (economy.okezone.com)