Mendag Zulhas Ajak Kades di Lampung Bersama Kendalikan Angka Inflasi
Lampung - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak kepala desa di Lampung untuk bersama-sama mengendalikan inflasi. Inflasi yang terkendali maka membuat masyarakat mendapatkan kemudahan untuk menjangkau harga bahan pokok dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Sampai hari ini saya keliling pasar, inflasi bisa terkendali yakni kata kuncinya kerja sama tanpa kerja sama mustahil," kata Zulhas di acara Rapat Koordinasi dengan Gubernur Lampung dan Para Kepala Desa, Bandar Lampung, Selasa (5/12/2023).
Zulhas yang juga Ketum PAN ini mengatakan kepala desa memiliki posisi strategis untuk mengendalikan inflasi di setiap daerah. "Tentu paling depan adalah kepala desa berikutnya wali kota, bupati, dan gubernur. Kemendag itu kebijakan. Dalam pelaksanaan aksinya kepala desa, wali kota, bupati, dan gubernur karena adanya di daerah," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengakui beras turun menyumbang inflasi di Indonesia. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan itu terjadi, salah satunya cuaca. "Tetapi karena cuaca kemarin produksi kita memang menurun makanya itu satu-satunya yang mengalami kenaikan harga yang menimbulkan inflasi yakni beras. Hari ini (harga beras) sudah terkendali, tidak turun tapi tidak naik lagi. Belum turun tapi tidak naik lagi," terang Zulhas.
Menurutnya, ada sejumlah strategi yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi beras, salah satunya dengan mengatur kebijakan harga beli gabah dan beras di Bulog. "Saya minta satu hal ke pak Jokowi, dulu Bulog kalau beli gabah di situ diatur harga tertinggi. Bulog kalau beli gabah harga tertinggi dulu sekarang udah naik Rp 4.450 dulu sekarang sudah naik. Kalau lebih (dari harga tertinggi) masuk penjara. Bulog beli beras harga tertinggi dulu Rp 8.000 sekian," jelasnya.
"Ini kita ubah, bulog beli gabah harga terendah Rp 5.000 sekian. Bulog beli beras harga terendah Rp 9.000. Bulog sekarang bisa beli harga gabah di atas Rp 6.000 boleh bukan masalah lagi. Bulog boleh beli beras Rp 9.000, Rp 10.000, dan Rp 11.000 dari rakyat tidak masalah. Jualnya lebih murah. Kalau belinya Rp 11.000 jualnya Rp 10.000 subsidi itu lah yang ditanggung pemerintah," sambungnya.
Menurutnya, langkah itu merupakan strategi pemerintah agar petani bisa mendapatkan untung. Sebab selama ini petani kerap merasa dirugikan. "Puluhan tahun lalu itu yang jadi korban petani. Karena kita menekan inflasi harga beli gabah dan beras itu tidak bisa tinggi, akhirnya petani tidak bisa Makmur," jelasnya.
Tak hanya itu, dia mengatakan untuk mengendalikan inflasi pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) sebesar beras 10 kg selama 3 bulan berturut-turut. Adapun periodenya yakni September, Oktober, dan November 2023. Dia menambahkan bansos tersebut bakal diberikan kembali hingga awal tahun 2024 mendatang.
"Pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan bansos 10 kg 3 bulan berturut-turut September, Oktober, dan November. Kita perpanjang lagi Desember, Januari, Februari, dan Maret (2024). Sudah ketok palu," tutup Zulhas
Penulis: Dea Duta Aulia
** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini. (finance.detik.com)