Merdeka.com - Menteri perdagangan Agus Suparmanto mengaku sudah menyusun beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja perdagangan yang disesuaikan dengan arahan presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya yaitu akselerasi peningkatan ekspor dan penguatan pasar di dalam negeri. "Pertama yaitu akselerasi peningkatan ekspor, meliputi menjaga neraca perdagangan dengan mendorong ekspor dan mengendalikan impor secara selektif, dan mengoptimalkan peran dan kinerja kementerian perdagangan di luar negeri," kata Agus saat konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/3).
Strategi kedua yaitu penguatan pasar di dalam negeri, khususnya bagi perdagangan dalam negeri yang selama ini dinilai kurang berhasil dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, dan inflasi pangan selama lima tahun terakhir. Namun, menurutnya masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang harus dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendag menggelar rapat kerja (raker) kementerian perdagangan dengan tema 'Akselerasi peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri menuju Indonesia maju'. Raker ini sendiri dihadiri sekitar 450 orang yang terdiri dari kementerian, pimpinan kerja eselon 1 dan 2, jajaran kementerian perdagangan, dan perwakilan di luar negeri dan dinas dari 34 provinsi.
Dalam raker ini juga akan dilakukan dua penandatanganan nota kesepakatan MoU pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara menteri perdagangan dan pariwisata, serta menteri UKM. Tujuannya untuk penguatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. "Kedua nota kesepakatan antara perdagangan bertujuan meningkatkan peran sinergi daerah dalam peningkatan ekspor dalam negeri," ujarnya.
Sebelumnya menteri perdagangan sudah mengadakan pra-raker dengan menyampaikan beberapa fokus reformasi dan penguatan kelembagaan perwakilan perdagangan di luar negeri, serta strategi peningkatan perdagangan, sebagaimana diketahui ada lima program prioritas presiden dan wakil presiden dalam lima tahun ke depan, tahun 2020-2024, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
"Program prioritas tersebut disusun untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan presiden dalam mewujudkan Indonesia maju mandiri berdaulat, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Memang hambatan dan tantangan yang di pasar global semakin berat, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini, beberapa kendala masih dihadapi, antara lain masih terjadinya defisit negara Indonesia sebesar USD 3,2 miliar pada tahun 2019," jelasnya. Di sisi lain, dia juga mendapat masukan untuk memperbaiki prosedur perizinan lintas ekspor agar lebih mudah bagi pelaku bisnis, sekaligus menjadi tantangan Indonesia. "Sehingga pekerjaan rumah kita tidak sedikit, untuk itu Kemendag akan terus mewujudkan kepentingan itu untuk mencapai tujuan," pungkasnya.
** Tulisan ini berasal dari tautan berikut ini.