Kementerian Perdagangan mengadakan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (7 Juni). Agenda utama yang dibahas pada rapat ini ialah RKP dan RAK K/L tahun anggaran 2023 serta minyak goreng dan barang kebutuhan pokok lainnya.
Rapat kerja berlangsung terbuka untuk umum dan dipimpin oleh Ketua Komisi VI DR RI, Faisol Riza. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi; Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga; para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Perdagangan; serta Anggota Komisi VI DPR RI.
Rapat kerja kali ini menghasilkan kesimpulan, antara lain Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kemendag Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.140.206.191.000. Anggaran tersebut terdiri atas program perdagangan dalam negeri, program perdagangan luar negeri, dan program dukungan manajemen.
Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp459.661.160.000 untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja 2023. Nilai tersebut ditujukan untuk pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan bantuan sarana perdagangan, penyelenggaraan ITPC baru, pemindahan kantor perwakilan perdagangan luar negeri, serta kegiatan promosi di luar negeri pascapandemi.
Tambahan anggaran 2023 juga untuk mendukung penyelenggaraan Akademi Metrologi dan Instrumentasi, peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas aparatur Kemendag, peningkatan pelayanan kalibrasi, peningkatan pelayanan pengujian mutu barang, peningkatan tertib ukur, pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen, standardisasi dan pengendalian mutu. Selain itu, anggaran difokuskan untuk sosialisasi, edukasi, literasi perdagangan berjangka komoditi, dan revitalisasi Bappebti.
Komisi VI DPR RI mendesak Kemendag agar melakukan optimalisasi pengawasan distribusi dan pengendalian harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya di seluruh wilayah Indonesia hingga sesuai dengan HET. (apn)