• a. koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan;
• b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perdagangan;
• c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perdagangan;
• d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
• g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

• a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja Kementerian Perdagangan;
  b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Perdagangan;
  c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja sama lintas sektoral dan regional;
  d. penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, dan administrasi kerja sama teknik luar negeri;
  e. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program; dan
  g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.
  

a. penyiapan koordinasi, pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, budaya kerja, manajemen risiko, serta reformasi birokrasi;
b. pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan penyusunan standar kompetensi jabatan;
c. perencanaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
d. pelaksanaan sistem manajemen kinerja, pelaksanaan penilaian kompetensi, manajemen talenta, dan pengembangan karier;
e. pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, serta layanan informasi dan dokumentasi sumber daya manusia;
f. pengelolaan sistem penghargaan, pembinaan disiplin, dan kesejahteraan;
g. koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.


• a. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, serta realisasi anggaran;
• b. koordinasi dan pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak;
• c. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara;
• d. koordinasi dan penyelenggaraan urusan gaji dan tunjangan kinerja;
• e. koordinasi, pelaksanaan, verifikasi, dan evaluasi akuntansi dan pelaporan keuangan;
• f. koordinasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara;
• g. koordinasi, penyusunan petunjuk teknis, dan pelaksanaan penatausahaan dan administrasi pengelolaan barang milik negara; dan
• h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan.

• a. koordinasi, analisis, penelaahan hukum, perancangan, perumusan, harmonisasi, evaluasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
• b. pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Perdagangan;
• c. pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum; dan
• d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum

• a. koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan dan penyiapan bahan pimpinan;
• b. koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan;
• c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan persuratan dan kearsipan Kementerian Perdagangan;
• d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan perlengkapan Kementerian Perdagangan;
• e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan perlengkapan Kementerian Perdagangan;
• f. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerumahtanggaan;
• g. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan pegawai;
• h. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
• i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

• a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan strategi komunikasi;
• b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
• c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan layanan informasi publik dan perpustakaan; dan
• d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat.

• a. pemberian advokasi dalam rangka perundingan dan perumusan perjanjian perdagangan internasional;
• b. pemberian advokasi dalam rangka penanganan sengketa perjanjian perdagangan internasional dan sengketa terkait pengenaan tindakan antidumping, imbalan, dan pengamanan perdagangan;
• c. pemberian advokasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait perjanjian perdagangan internasional;
• d. pemberian advokasi dalam pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kesesuaian kebijakan perdagangan negara mitra dengan komitmen perjanjian perdagangan internasional; dan
• e. pelaksanaan dokumentasi perjanjian perdagangan internasional dan urusan tata usaha serta rumah tangga Biro Advokasi Perdagangan.

• a. pendeteksian dini dan identifikasi, penyelarasan, dan penyusunan analisis isu strategis lintas sektoral yang berdampak terhadap perdagangan;
• b. penanganan dan pemantauan tindaklanjut penanganan isu strategis lintas sektoral yang berdampak terhadap perdagangan;
• c. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan strategis pimpinan;
• d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan arahan pimpinan;
• e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan isu prioritas; dan
• f. pelaksanaan administrasi Pusat Penanganan Isu Strategis.

• a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan;
• b. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan;
• c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan;
• d. pelaksanaan kerja sama dan promosi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan;
• e. pemantauan dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan; dan
• f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan.

• a. penyusunan kebijakan teknis pembinaan jabatan fungsional;
• b. penyiapan perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, serta pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
• c. pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit serta pemantauan dan evaluasi kinerja pejabat fungsional;
• d. penyiapan koodinasi dan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional;
• e. pelaksanaan penilaian kompetensi teknis;
• f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
• g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan layanan informasi jabatan fungsional;
• h. pelaksanakan pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi;
• i. pelaksanakan evaluasi pengembangan jabatan fungsional; dan
• j. pelaksanaan administrasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.

• a. penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan;
• b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan;
• c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan promosi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan;
• d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan; dan
• e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan.

• a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen data;
• b. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen data;
• c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen data;
• d. pemberian dan pengelolaan layanan data dan teknologi informasi dan komunikasi; dan
• e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi.