Jakarta, 20 Januari 2026 – Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Pemerintah Inggris melalui United Kingdom Mission to ASEAN menyelenggarakan Forum Koordinasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Jakarta, Senin (19/1). Kegiatan dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri atas Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan, perwakilan Kedutaan Besar Inggris, pelaku usaha, dan asosiasi.
“Forum ini bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa, sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem Indonesian Market Surveillance (INAMS) sebagai basis data nasional hasil pengawasan,” jelas Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang.
INAMS merupakan digitalisasi pelaporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa dengan penerapan pendekatan berbasis risiko (risk based approach) yang dikembangkan untuk mengintegrasikan, mengonsolidasikan, dan mengelola data pengawasan dari seluruh tingkatan pemerintahan sehingga dapat mendukung pelaporan dan pengelolaan hasil pengawasan barang beredar di Indonesia. Moga menambahkan, peran aktif seluruh pemangkau kepentingan diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang timbul dalam pengawasan barang beredar dan jasa utamanya pada era digital.
“Melalui pemanfaatan sistem INAMS sebagai platform pencatatan, pemantauan, dan analisis hasil pengawasan secara nasional, saat ini, telah tercatat sebanyak 2.553 masukan laporan hasil pengawasan dari seluruh daerah. Data ini menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan pengawasan yang lebih akurat, terintegrasi, dan responsif,” ujar Moga.
Moga juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Inggris melalui United Kingdom Mission to ASEAN atas dukungan dan pendampingan yang telah diberikan untuk mendukung penguatan sistem INAMS. Menurutnya, hal ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan pasar di Indonesia, sekaligus mendukung upaya harmonisasi standar pengawasan di kawasan ASEAN.
Dalam kesempatan ini, Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Inggris juga memberikan penghargaan dalam bentuk INAMS Award kepada Dinas Perdagangan Provinsi yang telah menunjukkan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa, serta aktif berpartisipasi dalam pemanfaatan INAMS.
Penghargaan diberikan kepada sepuluh dinas di tingkat provinsi yang membidangi perdagangan, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh, dan Papua Barat.
Sejak disosialisasikan pada 2023, hingga saat ini, jumlah provinsi yang telah berpartisipasi menyampaikan laporan melalui INAMS sebanyak 37 dinas provinsi yang membidangi perdagangan. ”Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, serta tersusunnya integrasi data pengawasan secara nasional,” imbuh Moga.
Dalam kesempatan yang sama, Ditjen PKTN juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) yang ditandatangani Dirjen PKTN, Moga Simatupang dan Ketua Umum idEA, Hilmi Adrianto. Penandatanganan ini menjadi bentuk nyata sinergi pemerintah dengan idEA dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dan tertib niaga pada perdagangan melalui sistem elektronik. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati ruang lingkup kerja sama dalam hal pertukaran data dan informasi, perlindungan dan pemberdayaan konsumen, hingga pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik.
Salah satu peserta, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Provinsi DKI Jakarta, Nurhidayat, yang turut menerima penghargaan INAMS Award menyampaikan kebanggaannya atas apresiasi yang diberikan Kementerian Perdagangan. Beliau menyampaikan komitmennya untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
”Penghargaan ini akan meningkatkan motivasi kami untuk memaksimalkan pengawasan, koordinasi dengan instansi pembina yaitu Kementerian Perdagangan, dan antar instansi pemerintah daerah, khususnya terkait dengan masuknya barang beredar dan peredaran barang di kota-kota sekitar Jakarta,” tuturnya.
Nurhidayat juga berharap dukungan yang lebih maksimal dari Kementerian Perdagangan kepada pemerintah daerah sehingga bisa melaksanakan kinerja secara optimal dan memenuhi harapan dari ketentuan maupun peraturan di bidang pengawasan terkait barang beredar di Indonesia.
”Melalui penyelenggaraan rangkaian kegiatan hari ini, Kementerian Perdagangan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan perlindungan konsumen serta menjaga ketertiban niaga demi mendukung pertumbuhan perdagangan yang berkelanjutan,” tutup Moga.
--selesai--