Tentang Kami

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No. Posisi Tugas Pokok Fungsi
1.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen,
standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang,
tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa
di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
  • a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan
    konsumen, standardisasi perdagangan dan
    pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan
    barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta
    pengawasan kegiatan perdagangan


  • b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
    konsumen, standardisasi perdagangan dan
    pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan
    pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar,
    serta pengawasan kegiatan perdagangan

  • c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
    bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi
    perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib
    ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di%
2.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

melakukan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan
teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal.
  • a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana,  
    program, anggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan
    pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu
    barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar
    dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan
    perdagangan
  •  
    b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan telaah hukum,
    penyusunan rancangan peraturan perundangundangan,

    penyiapan bahan Kerja sama, serta
    pelayanan informasi publik di bidang pemberdayaan
    konsumen, standardisasi perdagangan dan
    pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan
    pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar,
    serta pengawasan kegiatan perdagangan

  • c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan Barang
    Milik Negara Direktorat Jenderal
  • dan
    d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian,
    organisasi, tata persuratan, dokumentasi, perlengkapan
    dan rumah tangga Direktorat Jenderal
3.

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan  norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi
dan pelaporan di bidang standardisasi dan pengendalian
mutu.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumusan
    dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu,
    verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan
    fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan
    standardisasi

  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan
    dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu,
    verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan
    fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan
    standardisasi

  • c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
    kriteria di bidang perumusan dan penerapan standar,
    bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu,
    pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji
    mutu barang dan kelembagaan standardisasi
  • d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis
    dan supervisi di bidang perumusan dan penerapan
    standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu,
    pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji
    mutu barang dan kelembagaan standardisasi

  • e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perumusan
    dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu,
    verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan
    fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan
    standardisasi
  • dan
    f. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian,
    keuangan, dan rumah tangga Direktorat.
4.

Direktorat Pemberdayaan Konsumen

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa
    perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan
    konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha,
    fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring
    perlindungan konsumen

  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa
    perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan
    konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha,
    fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring
    perlindungan konsumen

  • c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar,
    prosedur, dan kriteria di bidang analisa perlindungan
    konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan
    konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan,
    dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen

  • d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
    pelaksanaan kebijakan di bidang analisa perlindungan
    konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan
    konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan,
    dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen

  • e. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian,
    keuangan, dan rumah tangga Direktorat
  • dan
    f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur
    Jenderal.
5.

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan
    produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan
    produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan
    jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan
    bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan
    Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri SipilPerlindungan

    Konsumen (PPNS-PK), serta penegakan
    hukum perlindungan konsumen

  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
    produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan
    produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan
    jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan
    bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan
    Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri SipilPerlindungan

    Konsumen (PPNS-PK) dan penegakan
    hukum perlindungan konsumen
  • c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
    kriteria di bidang pengawasan produk logam, mesin dan
    elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia
    dan aneka, pengawasan jasa, analisa kasus
    perlindungan konsumen dan bimbingan operasional
    Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik
    Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK),
    serta penegakan hukum perlindungan konsumen

  • d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan
    supervisi di bidang pengawasan produk logam, mesin
    dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian,
    kimia dan aneka, pengawasan jasa, bimbingan
    operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ)
    dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan
    Konsumen (PPNS-PK), serta penegakan hukum
    perlindungan konsumen

  • e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan
    produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan
    produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan
    jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang
    dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri SipilPerlindungan
    Konsumen (PPNS-PK), serta penegakan
    hukum perlindungan konsumen
  • dan
    f. 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan,
    dan rumah tangga Direktorat.
6.

Direktorat Metrologi

melaksanakan
perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan,
penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa
    kemetrologian, kelembagaan dan penilaian
    kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan
    Perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian
    dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian, serta
    penegakan hukum dan bimbingan operasional
    kemetrologian

  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa
    kemetrologian, kelembagaan dan penilaian
    kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan
    Perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian
    dan evaluasi Jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional
    kemetrologian

  • c. penyiapan penyusunan 
  • norma, 
  • standar, prosedur,
    dan kriteria di bidang analisa kemetrologian,
    kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat
    Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan
    standar ukuran, penilaian dan evaluasi Jabatan
    Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum
    dan bimbingan operasional Kemetrologian

  • d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis
    dan supervisi di bidang analisa kemetrologian,
    kelembagaan dan penilaian kemetrologian, Alat
    Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan
    standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan
    Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum
    dan bimbingan operasional kemetrologian

  • e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa
    kemetrologian, kelembagaan dan penilaian
    kemetrologian, Alat Ukur, Takar, Timbang dan
    Perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian
    dan evaluasi jabatan Fungsional Kemetrologian, serta
    penegakan hukum dan bimbingan operasional
    kemetrologian
  • dan
    f. 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian,
    keuangan, dan rumah tangga Direktorat.
7.

Pusat Pengawasan Mutu Barang

Melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang mutu barang.
  • a. penyiapan dan pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelayanan di bidang mutu barang
  • b. penyiapan dan pelaksanaan jaminan mutu, pembinaan dan pengembangan kerja sama di bidang mutu barang
  • c. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, penilaian dan evaluasi sumber daya manusia fungsional Penguji Mutu Barang (PMB)
  • dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
8.

Direktorat Tertib Niaga

melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tertib
niaga.
  • a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan
    dan pendaftaran barang K3L (Keamanan, Keselamatan,
    Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas
    Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
    Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan
    di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar
    negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta
    penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang
    pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta
    kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan
    peraturan perundang-undangan

  • b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan
    dan pendaftaran barang K3L (Keamanan, Keselamatan,
    Kesehatan dan Lingkungan Hidup) analisa kasus
    perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas
    Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
    Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan
    di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar
    negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta
    penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang
    pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta
    kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan
    peraturan perundang-undangan

  • c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
    kriteria di bidang bidang pengawasan dan pendaftaran
    barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan
    Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan,
    bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga
    (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan
    (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang
    perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan
    bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum
    terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang
    penting dan barang yang diatur, serta kegiatan
    perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan
    perundang-undangan
  •  
  • d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan
    supervisi di bidang bidang pengawasan dan pendaftaran
    barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan
    Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan,
    bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga
    (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan
    (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang
    perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan
    bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum
    terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang
    penting dan barang yang diatur, serta kegiatan
    perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan
    perundang-undangan

  • e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan
    dan pendaftaran barang K3L (Keamanan, Keselamatan,
    Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus
    perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas
    Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
    Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan
    di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar
    negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta
    penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang
    pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta
    kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan
    peraturan perundang-undangan
  • dan
    f. 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan,
    dan rumah tangga Direktorat.