PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :  03/M-DAG/PER/2/2006

T E N T A N G

 

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, serta untuk menjamin terciptanya kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;

 

 

b.

bahwa untuk mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

 

 

 

 

Mengingat

:

1.                   

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

 

 

2.                                                          

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

 

 

 

3.                                                          

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);

 

 

4.                                                          

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

 

 

5.                                                          

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

 

 

6.                                                          

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

 

 

7.                                                          

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang  Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

 

 

8.                                                          

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

 

 

9.

 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

 

 

10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

 

 

11.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;

 

 

 

 

12.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

 

 

13.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

 

 

14.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/Kp.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

 

 

15.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen  Perdagangan;

 

 

16.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006;

 

 

2

 

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

 

 

 

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

 

 

1.

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.

 

 

2.

Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan rakyat, dan Hijauan Makanan Ternak.

 

 

3.

Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura termasuk usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, dan usaha budidaya tanaman hijauan makanan ternak yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

4.

Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian, saling bekerjasama untuk meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

5.

Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, SP-36, ZA, dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda, dan PT. Petrokimia Gresik.

 

 

6.

Distributor adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui  Pengecer yang ditunjuknya.

 

 

7.

Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.

 

 

8.

Pihak lain adalah pelaku usaha selain Produsen, Distributor, dan Pengecer.

 

 

9.

Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari Produksi Dalam Negeri dan/atau Impor.

 

 

10.

Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Produsen sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.

 

 

11.

Wilayah tanggung jawab adalah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, Distributor, dan Pengecer dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.

 

 

12.

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai Pupuk Urea, SP-36, ZA dalam kemasan 50 Kg, dan NPK dalam kemasan 20 Kg dan/atau 50 Kg oleh Pengecer di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.

 

 

 

 

 

13.

Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.

 

 

14.

Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.

 

 

15.

Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.

 

 

16.

Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

 

 

17.

Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

 

 

18.

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

 

 

19.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

(1)

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari Urea, SP-36, ZA, dan NPK sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 

 

 

(2)

Jenis-jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).

 

 

 

 

 

BAB II

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Produsen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

 

 

(2)

Perubahan wilayah tanggung jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

 

 

(3)

Produsen wajib mengutamakan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di dalam negeri.

 

 

 

 

(4)

Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai rencana kebutuhan yang ditetapkan Menteri Pertanian.

 

 

(5)

Produsen, Distributor, dan Pengecer bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing dengan pengaturan tanggung jawab berjenjang sebagai berikut :

 

 

 

a.

Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;

 

 

 

b.

Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;dan

 

 

 

c.

Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV.

 

 

(6)

Produsen wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi setiap bulannya untuk periode 3 (tiga) bulan ke depan di setiap wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian serta Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

 

(1)

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :

 

 

 

a.

Produsen melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di gudang Lini III Produsen kepada  Distributor di wilayah tanggung jawabnya;

 

 

 

b.

Distributor melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada Pengecer di wilayah tanggung jawabnya;dan

 

 

 

c.

Pengecer melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV kepada  Petani/Kelompok Tani.

 

 

(2)

Produsen wajib melakukan penjualan langsung di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani, apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar atau tidak mungkin dilaksanakan.

 

 

 

 

Pasal 5

 

 

(1)

Apabila salah satu Produsen tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan menetapkan realokasi pasokan kepada Produsen lain setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.

 

 

(2)

Produsen lain yang menerima realokasi pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kekurangan pasokan tersebut.

 

 

(3)

Kewajiban pemenuhan kekurangan pasokan oleh Produsen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyalurannya dapat dilaksanakan sendiri atau dialihkan kepada Produsen penanggung jawab wilayah yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

BAB III

PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI YANG BERASAL DARI IMPOR

 

 

Pasal 6

 

 

(1)

Produsen dapat melakukan importasi Pupuk Bersubsidi, apabila pengadaan Pupuk Bersubsidi oleh Produsen Dalam Negeri tidak mencukupi kebutuhan sektor pertanian.

 

 

(2)

Besarnya jumlah importasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, atas rekomendasi Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

 

 

(3)

Produsen yang telah merealisasikan importasi Pupuk Bersubsidi wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan importasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

 

 

(4)

Pelaksanaan importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya diberlakukan untuk jenis Pupuk Bersubsidi melalui subsidi harga.

 

 

 

 

 

Pasal 7

 

 

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berasal dari impor mengikuti ketentuan pengaturan sebagaimana penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi di dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN, DISTRIBUTOR, DAN PENGECER

 

 

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Produsen

 

 

Pasal 8

 

 

(1)

Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.

 

 

(2)

Produsen wajib menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan Pupuk, dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi.

 

 

(3)

Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.

 

 

(4)

Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dari Gudang di Lini III Kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.

 

 

(5)

Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini II-nya berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini II sebagai gudang Lini III.

 

 

(6)

Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan HET.

 

 

 

 

 

Pasal 9

 

 

Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c/q Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Distributor

 

 

Pasal 10

 

 

(1)

Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV pada wilayah tanggung jawabnya.

 

 

(2)

Tugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.  

 

 

(3)

Distributor menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Pengecer yang di cantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.

 

 

(4)

Penunjukan dan pemberhentian Distributor ditetapkan oleh Produsen sesuai persyaratan penunjukan sebagai Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

 

 

(5)

Dalam melakukan pembelian pupuk dari Produsen, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya.

 

 

(6)

Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Produsen Dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

 

 

(7)

Distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota setempat, Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian, paling lambat tanggal 1 Maret tahun berjalan.

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pengecer

 

 

Pasal 11

 

 

(1)

Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan Distributor berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani .

 

 

(2)

Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya.

 

 

(3)

Tugas dan tanggung jawab Pengecer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

 

 

(4)

Penunjukan dan pemberhentian Pengecer Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan persetujuan dari Produsen, sesuai persyaratan penunjukan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

 

 

(5)

Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Distributor Dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

BAB V

PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI

 

 

Pasal 12

 

 

(1)

Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III Produsen dengan harga tebus memperhitungkan HET.

 

 

(2)

Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer di Gudang Lini III Distributor dengan harga tebus memperhitungkan HET.

 

 

(3)

Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani. 

 

 

(4)

Pengecer menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani dengan harga tidak melampui HET

 

 

(5)

HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

 

 

 

 

 

 

Pasal 13

 

 

Produsen wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

 

 

Pasal 14

 

 

Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

 

 

 

 

 

 

BAB VI

PELAPORAN

 

 

Pasal 15

 

 

(1)

Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, serta Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

 

 

(2)

Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi di Propinsi yang menjadi wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Propinsi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) setempat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

 

 

(3)

Dalam keadaan yang mengisyaratkan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian serta Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

 

 

(4)

Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota terkait, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

 

 

(5)

Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

BAB VII

PENGAWASAN

 

 

Pasal 16

 

 

(1)

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi serta waktu pengadaan dan penyaluran.

 

 

(2)

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

 

 

 

a.

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di masing-masing wilayah tanggung jawabnya;

 

 

 

b.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;

 

 

 

c.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;

 

 

 

d.

Guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah  kerjanya;

 

 

 

e.

Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian;dan

 

 

 

 

 

f.

Apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi.

 

 

(3)

Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan ketentuan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Pejabat Departemen Perdagangan, atau Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat atau Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk, atau Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi /Kabupaten/Kota.

 

 

(4)

Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi,  Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

 

 

Pasal 17

 

 

(1)

Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (7), Pasal 12 ayat (1),  Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri.

 

 

(2)

Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, Menteri merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menangguhkan atau tidak dibayarkannya subsidi kepada Produsen yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 18

 

 

(1)

Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),  Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Menteri.

 

 

(2)

Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Menteri.

 

 

 

(3)

Distributor dan Pengecer yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

 

 

Pasal 19

 

 

(1)

Produsen yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  ayat (5) huruf a,  dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

 

 

(2)

Distributor yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, dan Pasal 14, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

 

 

(3)

Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, Pasal 12 ayat  (3)  dan Pasal 14,  dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

 

 

(4)

Pihak lain yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan Pupuk Bersubsidi, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

 

 

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

 

 

Pasal 20

 

 

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

 

 

 

 

 

Pasal 21

 

 

Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004  tetap berlaku hingga tanggal 30 Maret 2006.

 

 

 

 

Pasal 22

 

 

Importir Terdaftar Pupuk (IT Pupuk) yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya IT Pupuk perusahaan yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

 

 

Pasal 23

 

 

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Pasal 24

 

 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan

Kepala Biro Hukum

 

 

 

 

Djunari I. Waskito

Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal  16 Pebruari 2006

MENTERI PERDAGANGAN  R.I.

 

ttd

MARI ELKA PANGESTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

 

 

1.       Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

 

 

2.       Menteri Pertanian;

 

 

3.       Menteri Perindustrian;

 

 

4.       Menteri Keuangan;

 

 

5.       Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

 

 

6.       Gubernur di seluruh Indonesia;

 

 

7.       Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

 

 

8.       Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan.

 

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR

:

03/M-DAG/PER/2/2006

TANGGAL

:

16 Februari 2006

 

 

 

TENTANG

 

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN

 

1.            LAMPIRAN I        : DAFTAR PRODUSEN PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI.

2.            LAMPIRAN II       : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR.

3.            LAMPIRAN III     : PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI DISTRIBUTOR.

4.            LAMPIRAN IV      : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SPJB PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR.

5.            LAMPIRAN V       : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGECER.

6.            LAMPIRAN VI      : PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI PENGECER.

7.            LAMPIRAN VII     : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN KONTRAK/SPJB PUPUK BERSUBSIDI

               ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGECER.      

8.            LAMPIRAN VIII    : LAPORAN REALISASI PENGADAAN, PENYALURAN , DAN PENGADAAN

                        PUPUK.

9.            LAMPIRAN IX      : LAPORAN REKAPITULASI MUTASI PERSEDIAAN PUPUK.

10.        LAMPIRAN X       : LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR.

11.        LAMPIRAN XI      : LAPORAN BULANAN PENGECER.

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan

Kepala Biro Hukum

 

 

 

 

 

Djunari I. Waskito

 
 

 


MENTERI PERDAGANGAN R.I.

 

ttd

 

MARI ELKA PANGESTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

 

 

 

                                           Nomor    : 03/M-DAG/PER/2/2006

 

 

 

                                           Tanggal  : 16 Februari 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PRODUSEN PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO.

JENIS PUPUK/

WILAYAH TANGGUNG JAWAB

KABUPATEN/KOTA

PENANGGUNG JAWAB

PROPINSI

A.

PUPUK UREA

 

 

 

 

I

PT. PUPUK ISKANDAR MUDA

 1. 

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

1.

Aceh Selatan

 

 

 

 

2.

Aceh Tenggara

 

 

 

 

3.

Aceh Timur

 

 

 

 

4.

Aceh Tengah

 

 

 

 

5.

Aceh Barat

 

 

 

 

6.

Aceh Besar

 

 

 

 

7.

Pidie

 

 

 

 

8.

Aceh Utara

 

 

 

 

9.

Simeulue

 

 

 

 

10.

Aceh Singkil

 

 

 

 

11.

Bireuen

 

 

 

 

12.

Aceh Barat Daya

 

 

 

 

13.

Gayolues

 

 

 

 

14.

Aceh Jaya

 

 

 

 

15.

Nagan Raya

 

 

 

 

16.

Aceh Tamiang

 

 

 

 

17.

Bener Meriah

 

 

 

 

18.

Kota Banda Aceh

 

 

 

 

19.

Kota Sabang

 

 

 

 

20.

Kota Lhokseumawe

 

 

 

 

21.

Kota Langsa

 

 

 

 

 

 

II

PT. PUPUK SRIWIDJAJA

1.

SUMATERA UTARA

1.

Tapanuli Tengah

 

 

 

 

2.

Tapanuli Utara

 

 

 

 

3.

Tapanuli Selatan

 

 

 

 

4.

Nias

 

 

 

 

5.

Langkat

 

 

 

 

6.

Karo

 

 

 

 

7.

Deli Serdang

 

 

 

 

8.

Simalungun

 

 

 

 

9.

Asahan

 

 

 

 

10.

Labuhan Batu

 

 

 

 

11.

Dairi

 

 

 

 

12.

Toba Samosir

 

 

 

 

13.

Mandailing Natal

 

 

 

 

14.

Nias Selatan

 

 

 

 

15.

Pakpak Barat

 

 

 

 

16.

Humbang Hasundutan

 

 

 

 

17.

Samosir

 

 

 

 

18.

Serdang Bedagei

 

 

 

 

19.

Kota Medan

 

 

 

 

20.

Kota Pematang Siantar

 

 

 

 

21.

Kota Sibolga

 

 

 

 

22.

Kota Tanjung Balai

 

 

 

 

23.

Kota Binjai

 

 

 

 

24.

Kota Tebing Tinggi

 

 

 

 

25.

Kota Padangsidempuan

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SUMATERA BARAT

1.

Pesisir Selatan

 

 

 

 

2.

Solok

 

 

 

 

3.

Sawah Lunto/Sijunjung

 

 

 

 

4.

Tanah Datar

 

 

 

 

5.

Padang Pariaman

 

 

 

 

6.

Agam

 

 

 

 

7.

Lima Puluh Kota

 

 

 

 

8.

Pasaman

 

 

 

 

9.

Kep. Mentawai

 

 

 

 

10.

Dharmasraya

 

 

 

 

11.

Solok Selatan

 

 

 

 

12.

Pasaman Barat

 

 

 

 

13.

Kota Padang

 

 

 

 

14.

Kota Solok

 

 

 

 

15.

Kota Sawahlunto

 

 

 

 

16.

Kota Padang Panjang

 

 

 

 

17.

Kota Bukittinggi

 

 

 

 

18.

Kota Payakumbuh

 

 

 

 

19.

Kota Pariaman

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

RIAU

1.

Kampar

 

 

 

 

2.

Indragiri Hulu

 

 

 

 

3.

Bengkalis

 

 

 

 

4.

Indragiri Hilir

 

 

 

 

5.

Palalawan

 

 

 

 

6.

Rokan Hulu

 

 

 

 

7.

Rokan Hilir

 

 

 

 

8.

Siak

 

 

 

 

9.

Kuantan Sengingi

 

 

 

 

10.

Kota Pekanbaru

 

 

 

 

11.

Kota Dumai

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

KEPULAUAN RIAU

1.

Kepulauan Riau

 

 

 

 

2.

Karimun

 

 

 

 

3.

Natuna

 

 

 

 

4.

Lingga

 

 

 

 

5.

Kota Batam

 

 

 

 

6.

Kota Tanjung Pinang

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

JAMBI

1.

Kerinci

 

 

 

 

2.

Merangin

 

 

 

 

3.

Sarolangun

 

 

 

 

4.

Batang Hari

 

 

 

 

5.

Muaro Jambi

 

 

 

 

6.

Tanjung Jabung Barat

 

 

 

 

7.

Tanjung Jabung Timur

 

 

 

 

8.

Bungo

 

 

 

 

9.

Tebo

 

 

 

 

10.

Kota Jambi

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SUMATERA SELATAN

1.

Ogan Komering Ulu

 

 

 

 

2.

Ogan Komering Ilir

 

 

 

 

3.

Muara Enim

 

 

 

 

4.

Lahat

 

 

 

 

5.

Musi Rawas

 

 

 

 

6.

Musi Banyuasin

 

 

 

 

7.

Banyuasin

 

 

 

 

8.

OKU Timur

 

 

 

 

9.

OKU Selatan

 

 

 

 

10.

Ogan Ilir

 

 

 

 

11.

Kota Palembang

 

 

 

 

12.

Kota Pagar Alam

 

 

 

 

13.

Kota Lubuk Linggau

 

 

 

 

14.

Kota Prabumulih

,

 

 

 

 

 

 

 

7.

BANGKA BELITUNG

1.

Bangka

 

 

 

 

2.

Belitung

 

 

 

 

3.

Bangka Selatan

 

 

 

 

4.

Bangka Tengah

 

 

 

 

5.

Bangka Barat

 

 

 

 

6.

Belitung Timur

 

 

 

 

7.

Kota Pangkal Pinang

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

BENGKULU

1.

Bengkulu Selatan

 

 

 

 

2.

Rejang Lebong

 

 

 

 

3.

Bengkulu Utara

 

 

 

 

4.

Kaur

 

 

 

 

5.

Seluma

 

 

 

 

6.

Muko-muko

 

 

 

 

7.

Lebong

 

 

 

 

8.

Kepahiang

 

 

 

 

9.

Kota Bengkulu

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

LAMPUNG

1.

Lampung Selatan

 

 

 

 

2.

Lampung Tengah

 

 

 

 

3.

Lampung Utara

 

 

 

 

4.

Lampung Barat

 

 

 

 

5.

Tulang Bawang

 

 

 

 

6.

Tanggamus

 

 

 

 

7.

Lampung Timur

 

 

 

 

8.

Way Kanan

 

 

 

 

9.

Kota Bandar Lampung

 

 

 

 

10.

Kota Metro

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

BANTEN

1.

Pandeglang

 

 

 

 

2.

Lebak

 

 

 

 

3.

Tangerang

 

 

 

 

4.

Serang

 

 

 

 

5.

Kota Tangerang

 

 

 

 

6.

Kota Cilegon

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

DKI JAKARTA

1.

Adm. Kep. Seribu

 

 

 

 

2.

Jakarta Pusat

 

 

 

 

3.

Jakarta Utara

 

 

 

 

4.

Jakarta Barat

 

 

 

 

5.

Jakarta Selatan

 

 

 

 

6.

Jakarta Timur

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

JAWA BARAT I

1.

Garut

 

 

 

 

2.

Tasikmalaya

 

 

 

 

3.

Ciamis

 

 

 

 

4.

Cirebon

 

 

 

 

5.

Kuningan

 

 

 

 

6.

Kota Cirebon

 

 

 

 

7.

Kota Tasikmalaya

 

 

 

 

8.

Kota Banjar

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

JAWA TENGAH I

1.

Cilacap

 

 

 

 

2.

Banyumas

 

 

 

 

3.

Purbalingga

 

 

 

 

4.

Banjarnegara

 

 

 

 

5.

Kebumen

 

 

 

 

6.

Purworejo

 

 

 

 

7.

Wonosobo

 

 

 

 

8.

Magelang

 

 

 

 

9.

Semarang

 

 

 

 

10.

Temanggung

 

 

 

 

11.

Kendal

 

 

 

 

12.

Batang

 

 

 

 

13.

Pekalongan

 

 

 

 

14.

Pemalang

 

 

 

 

15.

Tegal

 

 

 

 

16.

Brebes

 

 

 

 

17.

Kota Magelang

 

 

 

 

18.

Kota Tegal

 

 

 

 

19.

Kota Pekalongan

 

 

 

 

20.

Kota Semarang

 

 

 

 

21.

Kota Salatiga

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

D. I. JOGJAKARTA

1.

Kulon Progo

 

 

 

 

2.

Bantul

 

 

 

 

3.

Gunung Kidul

 

 

 

 

4.

Sleman

 

 

 

 

5.

Kota Jogjakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KALIMANTAN BARAT

1.

Sambas

 

 

 

 

2.

Pontianak

 

 

 

 

3.

Sanggau

 

 

 

 

4.

Ketapang

 

 

 

 

5.

Sintang

 

 

 

 

6.

Kapuas Hulu

 

 

 

 

7.

Bangkayang

 

 

 

 

8.

Landak

 

 

 

 

9.

Melawi

 

 

 

 

10.

Sekadau

 

 

 

 

11.

Kota Pontianak

 

 

 

 

12.

Kota Singkawang

 

 

 

 

 

 

III

PT. PUPUK KUJANG

1.

JAWA BARAT II

1.

Bogor

 

 

 

 

2.

Sukabumi

 

 

 

 

3.

Cianjur

 

 

 

 

4.

Bandung

 

 

 

 

5.

Majalengka

 

 

 

 

6.

Sumedang

 

 

 

 

7.

Indramayu

 

<