KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 650/MPP/Kep/10/2004

 

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PASAR LELANG DENGAN

PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) KOMODITI AGRO

 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

Menimbang :

 

a.    bahwa dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang industri dan perdagangan agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro;

b.    bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dikembangkan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) komoditi agro sebagai sarana pemasaran yang transparan, berkeadilan dan bermartabat dengan mengatur penyelenggaraan Pasar Lelang dimaksud;

c.    bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

 

Mengingat :

 

1.        Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2.        Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3.        Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

4.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Kerja Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

6.    Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :

 

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) KOMODITI AGRO.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

 

1.       Penyelenggara Pasar Lelang Forward adalah Badan Usaha atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Forward.

 

2.       Pasar Lelang Forward adalah wahana bertemunya para pembeli dan penjual dengan menggunakan sistem lelang dengan penyerahan kemudian

 

3.       Anggota Pasar Lelang Forward adalah Anggota Pasar Lelang Forward komoditi agro yang mendapat persetujuan dari Penyelenggara Pasar Lelang Forward

 

4.       Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Badan Usaha yang melakukan registrasi dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Pasar Lelang Forward.

 

5.       Periode Penyerahan adalah periode penyerahan barang yang dijadikan dasar dalam melakukan transaksi di Pasar Lelang Forward, yang dengan transaksi dimaksud untuk suatu waktu penyerahan mengandung arti bahwa pelaksanaan dari kontrak yang ditransaksikan harus dilakukan dalam waktu tersebut.

 

6.       Contoh adalah contoh komoditi dengan spesifikasi tertentu yang ditawarkan di Pasar Lelang Forward.

 

7.       Dana Jaminan adalah uang yang ditempatkan oleh Anggota Pasar Lelang Forward pada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai jaminan atas penyelesaian transaksi dari setiap jumlah komoditi yang diperdagangkan dengan sistem lelang.

 

8.       Hari Lelang adalah hari kerja yang ditetapkan secara khusus oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward sebagai hari dilakukannya kegiatan lelang.

 

9.       Hari kerja adalah hari-hari selain hari Minggu dan hari besar lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

 

10.     Jam Lelang adalah periode waktu dilakukannya transaksi lelang sebagaimana ditetapkan Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

11.     Komoditi adalah komoditi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward sebagai komoditi yang diperdagangkan di Pasar Lelang Forward.

 

12.     Perdagangan fisik adalah perdagangan komoditi secara fisik dengan sistem lelang dengan waktu penyerahan fisik segera (spot) dan atau beberapa waktu kemudian (forward).

 

13.     Penyerahan adalah penyerahan komoditi secara fisik kedalam kekuasaan salah satu pihak yang bertransaksi sebagai akibat penyelesaian kontrak.

 

14.     Perantara Perdagangan adalah anggota Pasar Lelang Forward yang berdasarkan ketentuan berhak untuk menerima amanat dari pihak ketiga/prinsipalnya dengan memperoleh imbalan jasa.

 

Pasal 2

 

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.

 

Pasal 3

 

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bappebti berwenang:

a.    membuat ketentuan dan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas pelaksanaan Keputusan ini;

b.    memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward dan Lembaga Kliring dan Penjaminan;

c.    mengarahkan Penyelenggara Pasar Lelang Forward untuk mengambil langkah-Iangkah yang dianggap perlu     apabila diyakini dapat menimbulkan keadaan yang mengakibatkan pelaksanaan Pasar Lelang Forward tidak berjalan dengan tertib dan teratur;

d.    melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyelenggara Pasar Lelang Forward, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pelaku pasar;

e.    menyetujui prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward dan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

f.     melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap Keputusan ini.

Pasal 4

 

Setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro dan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

 

 

BAB II

KELEMBAGAAN DAN KOMITE

 

Pasal 5

 

Pasar Lelang Forward didirikan untuk menyelenggarakan transaksi komoditi melalui sistem lelang dengan penyerahan kemudian (forward) yang teratur, wajar, efisien, don transparan serta berkeadilan.

 

Pasal 6

 

Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, setelah memperoleh persetujuan Bappebti.

 

Pasal 7

 

(1)   Setiap Penyelenggara Pasar Lelang Forward sekurang-kurangnya membentuk susunan organisasi yang terdiri :

a. Ketua Lelang;

b. Bidang Penyelenggaraan Transaksi,

c. Bidang pengawasan dan Penyelesaian Transaksi; don d. Bidang Administrasi dan Keanggotaan;

 

(2)   Penyelenggara Pasar Lelang Forward sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas dan berwenang :

a.     menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Pasar Lelang Forward;

b.    menetapkan tempat dan tanggal pelaksanaan , spesifikasi komoditi, dan sesi lelang;

c.     mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Pasar Lelang Forward;

d.    memantau harga yang terjadi di pasar spot bersama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan;

e.     menetapkan besaran uang simpanan anggota dan biaya layanan penyelenggaraan lelang;

f.     melakukan pengawasan penyelesaian kontrak jual beli Anggota yang terjadi di Pasar Lelang Forward secara berkala dan sewaktu­ waktu diperlukan;

g.     melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Pasar Lelang Forward, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga dan kualitas komoditi;

h.     menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Pasar Lelang Forward;

i.      mengambil langkah-langkah untuk menjamin atas pelaksanaan mekanisme transaksi Pasar Lelang Forward; dan

j.     mengirimkan rekaman data transaksi harian dan data penyelesaian transaksi, serta order jual beli yang belum matching kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Bappebti.

 

Pasal 8

 

(1)   Penyelenggara Pasar Lelang Forward wajib bekerja sarna dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menjamin penyelesaian transaksi.

 

(2)   Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat          (1) harus :

 

a.     badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Bappebti.

b.    mempunyai struktur organisasi sekurang-kurangnya terdiri dari bidang :

1. Kliring dan Penyelesaian;

2. Pengendalian Risiko;

3. Teknologi Informasi, Akuntansi dan Keuangan; dan

4. Audit dan Kepatuhan.

 

Pasal 9

 

Lembaga Kliring dan Penjaminan bertugas dan berwenang :

 

a.    memastikan bahwa kegiatan operasional kliring sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang  berlaku;

b.    menetapkan persyaratan, menerima atau menolak calon Anggota Penjaminan;

c.    menetapkan persyaratan bagi Anggota Penjaminan;

d.    menetapkan dana jaminan, biaya layanan kliring dan biaya penjaminan penyelesaian transaksi;

e.    meminta dan mendapatkan informasi yang diperlukan dari Penyelengaran Pasar Lelang Forward yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Penjaminan;

f.     mengambil langkah-langkah untuk menjamin atas pelaksanaan mekanisme kliring dan penjaminan transaksi Pasar Lelang Forward dengan baik;

g.    mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Penjaminan dalam memelihara persyaratan keuangan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi kewajiban yang jatuh tempo kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan;

h.    mengambil tindakan yang menurut pertimbangannya layak atau perlu untuk memastikan dan menegakkan ketaatan terhadap Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

i.     melakukan audit atau meminta pihak lain untuk melakukan audit, pemeriksaan catatan-catatan Anggota Penjaminan sewaktu-waktu dan melakukan dengar pendapat dengan Anggota Penjaminan sehubungan dengan kepatuhan Anggota Kliring terhadap Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 

Pasal 10

 

Untuk membantu penyelenggaraan Pasar Lelang Forward, Penyelenggara Pasar Lelang Forward dapat membentuk :

a. Komite Komoditi;

b. Komite Lelang dan Keanggotaan; dan

c. Komite Arbitrase.

 

Pasal 11

 

(1)   Komite Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas membantu Penyelenggara Pasar Lelang Forward dalam merumuskan spesifikasi standar setiap komoditi yang telah dan akan diperdagangkan di Pasar Lelang Forward.

 

(2)   Keanggotaan Komite Komoditi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari praktisi yang memahami bisnis komoditi yang bersangkutan.

 

(3)   Spesifikasi standar komoditi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. jenis;

b. asal;

c. ukuran;

d. kualitas;

e. pengawasan;

f. batas waktu maksimum; dan

g. tempat penyerahan.

 

Pasal 12

 

(1)   Komite Lelang dan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertugas membantu di bidang pelaksanaan lelang, keanggotaan serta membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kegiatan perdagangan.

 

(2)   Keanggotaan Komite Lelang dan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari wakil pelaku usaha yang memahami sistem, mekanisme operasional, tata tertib dan keanggotaan Pasar Lelang Forward, serta peraturan perundang­-undangan yang berlaku.

 

Pasal 13

 

Komite Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertugas membantu Penyelenggara Pasar Lelang Forward untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul antara Anggota Pasar Lelang Forward yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan atau mediasi/ konsiliasi.

 

 

BAB III

KEANGGOTAAN

 

Pasal 14

 

(1)   Anggota Pasar Lelang Forward terdiri dari :

 

a. petani/produsen;

b. kelompok tani/usaha;

c. koperasi;

d. pedagang;

e. pabrikan;

f. industri;

g. swalayan;

h. eksportir; atau

i. perantara perdagangan.

 

(2)   Untuk menjadi Anggota Pasar Lelang Forward harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.              perorangan Warga Negara Indonesia, perusahaan berbentuk Perseroan, Komanditer (Firma) atau badan usaha nasional berbadan hukum;

b.              bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia;

c.              mempunyai reputasi dan integritas yang baik dalam usaha; dan

d. menyetorkan jaminan keanggotaan yang besar dan tata cara penyetorannya ditetapkan Penyelenggara Pasar Lelang Forward dalam peraturan tersendiri.

 

(3)   Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi Perantara Perdagangan perorangan atau badan usaha harus memiliki tenaga ahli di bidang perdagangan komoditi agro.

 

Pasal 15

 

(1)   Untuk menjadi Anggota Pasar Lelang Forward, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward dengan menggunakan :

a.     Contoh formulir Nomor 1 dan contoh Formulir Nomor 1A sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan ini untuk pemohon yang berasal dari perusahaan;

b.    Formulir Nomor 2 dan Formulir Nomor 2A sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini untuk pemohon berasal dari perorangan.

(2)   Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berasal dari :

a.     petani produsen (penjual) wajib melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat;

b.    pedagang, pabrikan, eksportir (pembeli) wajib melampirkan rekomendasi dari Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten/Kota/Kotamadya setempat.

(3)   Komite Lelang dan Keanggotaan membahas setiap permohonan dan menetapkan hari serta tanggal wawancara dengan calon anggota.

(4)   Persetujuan atau penolakan untuk menjadi Anggota Pasar Lelang Forward disampaikan kepada pemohon oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward melalui Keputusan Keanggotaan.

 

Pasal 16

 

(1)   Terhadap pemohon yang telah memenuhi persyaratan, Penyelenggara Pasar Lelang Forward memberikan Keputusan Keanggotaan Pasar Lelang Forward dengan menggunakan contoh formulir Nomor 3 sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Keputusan ini.

(2)   Kepada pemohon yang telah menerima Keputusan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Tanda Keanggotaan setelah pemohon menandatangani pernyataan bersedia tunduk pada ketentuan yang berlaku.

(3)   Sertifikat Tanda Keanggotaan Pasar Lelang Forward sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku secara nasional selama yang bersangkutan aktif dalam kegiatan Pasar Lelang Forward.

(4) Apabila Sertifikat Tanda Keanggotaan tersebut hilang atau rusak, Penyelenggara Pasar Lelang Forward memberikan penggantian.

                                                       

Pasal 17

 

Hak dan kewajiban Anggota Pasar Lelang Forward sebagai berikut :

 

a.    Anggota Pasar Lelang Forward berhak :

1.    mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dari Penyelenggara Pasar Lelang Forward;

2.    memperoleh informasi pasar yang dihimpun oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward;

3.    menerima amanat dari prinsipalnya di dalam dan luar negeri bagi Anggota Pasar Lelang Forward yang bertindak selaku Perantara Perdagangan; dan

4.    menunjuk pihak yang mewakili perusahaannya untuk melakukan transaksi di Pasar Lelang Forward.

 

b.    Anggota Pasar Lelang Forward berkewajiban :

1.    mentaati dan menjunjung tinggi disiplin, kode etik serta ketentuan­-ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang Forward;

2.    menyelenggarakan administrasi yang tertib dan teratur atas transaksi yang dilakukannya;

3.    memenuhi kewajiban keuangan sebagai anggota dan menyetorkan dana jaminan sebagai anggota penjaminan;

4.    memberikan kesaksian dalam penyelesaian perselisihan yang timbul  bila diminta oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward;

5.    bertanggung jawab atas setiap kelalaian, kesalahan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang Forward; dan

6.    melaksanakan amanat sesuai perintah prinsipalnya bagi Anggota Pasar Lelang Forward yang bertindak selaku Perantara Perdagangan.

 

Pasal 18

 

Keanggotaan Pasar Lelang Forward berakhir apabila :

a.    yang bersangkutan meninggal dunia bagi perseorangan;

b.    dinyatakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward berada dalam keadaan tidak sanggup memenuhi kewajiban keuangan;

c.    mengundurkan diri dengan pemyataan tertulis;

d.    dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena suatu tindak pidana yang menurut pertimbangan Penyelenggara Pasar Lelang Forward dapat merugikan Pasar Lelang Forward; atau

e.    tidak mengikuti kegiatan Pasar Lelang Forward selama 1 (satu) tahun.

 

Pasal 19

 

(1)   Uang simpanan dan dana jaminan anggota dikembalikan, apabila keanggotaan berakhir berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

 

(2)   Pengembalian uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada yang bersangkutan atau ahli waris yang sah bagi  anggota perseorangan yang meninggal dunia, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

 

 

BAB IV

KEWAJIBAN KEUANGAN

 

Pasal 20

 

Setiap Anggota Pasar Lelang Forward wajib membayar:

a. uang simpanan anggota dan biaya layanan penyelenggaraan Pasar Lelang Forward yang besamya ditetapkan oleh Penyelenggara; dan

b. dana jaminan dan biaya layanan kliring dan penjaminan yang besamya ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 

Pasal 21

 

(1)   Uang simpanan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dibayarkan kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward pada waktu diterima sebagai anggota dan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban anggota yang belum diselesaikan.

 

(2)   Pengelolaan uang simpanan anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward terpisah dari harta Penyelenggara dan disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Penyelenggara.

 

Pasal 22

 

(1)   Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibayarkan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan pada waktu kontrak jual beli diregistrasi di Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memperoleh fasilitas penjaminan.

 

(2)   Pengelolaan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan terpisah dari harta Lembaga Kliring dan Penjaminan dan disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 

 

BAB V

MEKANISME TRANSAKSI

 

Pasal 23

 

Penawaran jual dan beli di Pasar Lelang Forward dilakukan dengan cara terbuka atas dasar contoh dan atau spesifikasi mutu.

 

Pasal 24

 

(1)   Setiap Anggota Pasar Lelang Forward dapat :

a.     turut serta secara langsung dalam lelang sebagai penjual, Pembeli dan atau Perantara Perdagangan dengan ketentuan yang bersangkutan tetap terikat pada ketentuan yang berlaku; dan

b.    memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transaksi di Pasar Lelang Forward dengan persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

(2)   Pemberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap tindakan pihak yang diberi kuasa dalam melakukan transaksi di Pasar Lelang Forward.

 

Pasal 25

 

(1)   Anggota Pasar Lelang Forward mendaftarkan komoditi yang akan dilelang kepada petugas sesuai formulir pendaftaran yang disediakan untuk itu, sebelum lelang berlangsung, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari lelang.

 

(2)   Spesifikasi komoditi yang akan diperdagangkan harus dinyatakan secara lengkap dan jelas dalam formulir yang disediakan.

      

(3)   Apabila penjual/pembeli menyertakan contoh komoditi, contoh harus disampaikan bersamaan pada waktu pendaftaran sebanyak 2 (dua) unit satuan.

      

(4)   Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani diserahkan kepada petugas administrasi lelang untuk diperiksa kelengkapannya dan diparaf.

      

(5)   Sesuai pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) petugas (operator) lelang memasukkan data penawaran beli/jual kedalam sistem elektronik Pasar Lelang Forward.

 

(6)   Petugas administrasi lelang memeriksa pendaftaran yang telah di input ke dalam sistem sesuai dengan nomor urut pendaftaran.

 

(7)   Lelang dilakukan berdasarkan nomor urut yang disesuaikan dengan kehadiran peserta lelang.

      

(8)   Apabila terdapat beberapa pendaftaran dengan komoditas, jenis/mutu dan bulan penyerahan yang sama, ketua lelang mengadakan lelang sekaligus untuk semua pendaftaran.

 

Pasal 26

 

(1)   Ketua Lelang melakukan penyebutan kembali harga, satuan, jumlah, jenis, mutu, asal barang, waktu dan tempat penyerahan, pengemasan dari penawaran beli atau penawaran jual yang dicatat.

 

(2)   Apabila dalam penyebutan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi kesalahan, pihak yang dirugikan dapat meminta pengecekan kembali.

 

Pasal 27

 

(1)   Harga, satuan, jumlah, jenis, mutu, asal  barang, waktu dan tempat penyerahan, pengemasan dari penawaran beli atau penawaran jual yang diucapkan penawar, diulangi kembali oleh Ketua Lelang.

 

(2)   Apabila dalam pengulangan kembali oleh Ketua Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi kekeliruan, pihak penawar dapat mengajukan keberatannya langsung kepada Ketua Lelang untuk . diperbaiki.

 

Pasal 28

 

Atas setiap transaksi yang terjadi, Ketua Lelang menegaskan kembali transaksi yang terjadi dengan menyebutkan nomor peserta penjual dan pembeli, harga, komoditi dan jumlah transaksi yang terjadi.

 

Pasal 29

 

Apabila sistem elektronik tidak berfungsi atau terjadi gangguan teknis lainnya, Penyelenggara Pasar Lelang Forward dapat menghentikan sementara pelaksanaan Pasar Lelang Forward atau melanjutkan pelaksanaan Pasar Lelang Forward dengan secara manual.

 

Pasal 30

 

Selambat-Iambatnya 1 (satu) jam setelah transaksi dinyatakan terjadi, penjual dan pembeli wajib menandatangani kontrak jual beli dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV Keputusan ini dan menyerahkannya kepada Penyelenggara Lelang.

 

Pasal  31

 

(1)   Penyelenggara Lelang wajib mendaftarkan Kontrak jual beli komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan menyerahkan tindasannya, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya transaksi.

 

(2)   Tindasan kontrak jual beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya.

 

Pasal 32

 

(1)   Hari dan Jam Lelang dilakukan setiap hari kerja atau pada waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

(2)   Setiap Lelang diadakan dalam 2 (dua) sesi yang masing-masingnya sebagai berikut :

a. Sesi Pagi - Pukul 09.00 -12.00;

b. Sesi Sore - Puku113.00 - 16.00; atau

c. Waktu lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

Pasal 33

 

(1)   Harga yang ditawarkan dicatat dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

 

(2)   Harga yang terjadi dicantumkan dalam kontrak jual beli komoditi, termasuk variasi harga berdasarkan variasi kualitasnya dan tidak dapat diubah oleh penjual atau pembeli, sampai dengan penyelesaian transaksi.

 

Pasal 34

 

(1)   Periode penyerahan komoditi dalam lelang adalah mingguan dan bulanan atau periode lain yang disepakati.

 

(2)   Periode penyerahan komoditi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)          paling lama untuk 6 (enam) bulan ke depan.

                                                       

Pasal 35

 

(1)   Komoditi yang dapat ditransaksikan di Pasar Lelang Forward tidak dibatasi.

 

(2)   Spesifikasi mutu komoditi yang ditransaksikan dinyatakan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak jual beli

 

Pasal 36

 

Penyerahan dapat dilakukan di gudang tempat penjual atau di gudang tempat pembeli atau di tempat yang disepakati antara penjual dengan pembeli.

 

Pasal 37

 

Pelaksanaan Lelang dilakukan sebagai berikut :

a.    lelang dipimpin oleh Ketua Lelang atau oleh Ketua Lelang Pengganti dengan dibantu oleh beberapa petugas lelang;

b.    Ketua Lelang membuka lelang secara resmi;

c.    berdasarkan data pendaftaran yang tertera dilayar, Ketua lelang memastikan kepada penjual atau pembeli tentang komoditi, jenis/mutu, asal barang, waktu dan tempat penyerahan, jumlah dan harga yang akan ditransaksikan;

d.    setelah Ketua Lelang selesai mengucapkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c, peserta lelang dapat mengajukan tawaran jual atau beli yang diinginkan dengan menyebutkan harga dan jumlah, kualitas, waktu dan tempat penyerahan dan sebagainya;

e.    perserta Lelang tidak dibenarkan mengucapkan harga dan jumlah jual atau beli sebelum Ketua Lelang selesai mengucapkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

f.     Ketua Lelang memberi kesempatan dengan hitungan 3 kali, apabila tidak ada kecocokan penawaran jual/beli, Ketua lelang menyebutkan "Transaksi nihil" dan kemudian dapat membuka kesempatan berikutnya;

g.    Ketua Lelang menyebutkan "terjadi transaksi" bila telah terjadi kecocokan antara penjual dan pembeli terhadap semua hal yang ditransaksikan;

h.    Ketua lelang harus memberikan kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk melakukan tawar menawar sehingga menghasilkan transaksi yang terbaik; dan

i.     setiap transaksi yang terjadi, penjual dan pembeli wajib menandatangani kontrak jual beli.

                                                        

Pasal 38

 

(1)   Setiap harga dan jumlah jual atau beli yang terjadi di Pasar Lelang Forward dicatat oleh petugas (operator) lelang dengan sistem komputer yang tersedia.

 

(2)   Penyelenggara Pasar Lelang Forward wajib memelihara catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

 

Pasal 39

 

Penyelenggara Pasar Lelang Forward wajib :

a. menyampaikan konfirmasi transaksi jual beli komoditi yang telah terjadi di Pasar Lelang Forward kepada penjual dan pembeli; dan

b. menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban setiap penjual dan pembeli atas setiap transaksi yang belum diselesaikan.

                                                       

Pasal 40

 

Setiap penjual dan pembeli wajib melaporkan realisasi penyelesaian transaksinya kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

Pasal 41

 

(1)   Setelah lelang ditutup, petugas lelang segera membuat Laporan transaksi berdasarkan data yang diperoleh selama lelang berlangsung.

 

(2)        Laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari     2 (dua) sesi yaitu sesi pagi dan sesi sore.

 

(3)   Laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperbanyak untuk dibagikan kepada setiap anggota yang ingin mengetahui dan disebarluaskan melalui mass media, cetak dan elektronik.

 

Pasal 42

 

Ketua Lelang wajib melaporkan kepada atasannya mengenai kejadian-­kejadian yang dilihat dan diketahuinya selama lelang berlangsung.

 

Pasal 43

 

Penyelenggara Pasar Lelang Forward wajib :

a. melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil lelang kepada Bappebti selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan lelang;

b. melaporkan realisasi kontrak jual beli, baik penyelesaian penyerahan komoditi maupun pembeliannya setiap akhir  bulan; dan

c. melaporkan terjadinya cidera janji sesegera mungkin kepada Bappebti.

 

 

BAB VI

KEADAAN DARURAT DAN FORCE MAJEURE

 

Pasal 44

 

(1)   Dalam keadaan darurat yang menyebabkan pelaksanaan lelang tidak dapat diselenggarakan, Penyelenggara Lelang dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian yang dianggap perlu.

 

(2)   Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. praktek-praktek yang dapat mempengaruhi operasi Pasar Lelang Forward, yang tidak memungkinkan perdagangan dapat dilakukan secara tertib dan terbuka;

b. situasi yang mengakibatkan penyerahan komoditi menjadi tertunda; atau

c. harga komoditi berkembang kearah yang tidak wajar atau tidak terkendalikan.

 

Pasal 45

 

(1)   Dalam keadaan force majeure yang menyebabkan pelaksanaan lelang tidak dapat diselenggarakan, Penyelenggara Lelang dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian yang dianggap perlu.

 

(2)   Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)       meliputi banjir, gempa bumi, perang, negara dalam keadaan bahaya.

                                                       

Pasal 46

 

Langkah penyelesaian apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dan Pasal 45 dapat berupa :

a.    menunda penyelesaian kontrak dan atau memperpanjang tanggal penyerahan dan atau pembayaran yang disebut dalam kontrak untuk jangka waktu tertentu;

b.    mengizinkan untuk dilakukan penggantian komoditi dari kontrak yang jatuh tempo dengan komoditi yang sama tetapi jenis dan atau mutu yang berlainan, atau dengan komoditi lainnya yang berkaitan;

c.    menghentikan sementara kegiatan Pasar Lelang Forward; atau

d.    memberikan pengarahan dan petunjuk kepada anggota untuk dapat membantu mengatasi keadaan, serta mengambil langkah-langkah pengamanan lainnya yang dianggap Penyelenggara Pasar Lelang Forward dapat mengatasi keadaan.

 

 

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

Pasal 47

 

(1)   Setiap perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak jual beli di Pasar Lelang Forward wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

 

(2)   Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, para pihak wajib menggunakan sarana mediasi atau konsiliasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

Pasal 48

 

(1)   Apabila upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak tercapai, wajib diselesaikan melalui arbitrase dengan membentuk Komite Arbitrase.

 

(2)   Komite Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

(3)   Kornite Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyiapkan Daftar Arbiter yang akan menjadi anggota Panel Arbitrase.

 

Pasal 49

 

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Arbiter wajib memahami :

a.    sistem dan mekanisme operasional Pasar Lelang Forward; dan

b.    permasalahan komoditi dan penyelesaian transaksinya.

 

Pasal 50

 

(1)   Setiap Panel Arbitrase berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Arbiter dengan ketentuan masing-masing pihak yang berselisih memilih seorang dan kedua Arbiter yang terpilih dimaksud memilih seorang Arbiter ketiga sebagai Ketua.

 

(2)   Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari, kedua Arbiter belum sepakat memilih Arbiter ketiga sebagai ketua, Penyelenggara Pasar Lelang Forward berhak menunjuk Arbiter ketiga dimaksud.

 

(3)   Dalam hal salah satu pihak tidak menunjuk seorang Arbiter, dianggap yang bersangkutan menyerahkan penunjukan Arbiter kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

(4)   Apabila para pihak yang bersangkutan tidak menunjuk Arbiter, Penyelenggara Pasar Lelang Forward menunjuk 3 (tiga) orang Arbiter dan salah satu diantaranya diangkat menjadi Ketua.

 (5) Apabila salah satu pihak mempunyai keberatan terhadap seorang atau lebih Arbiter dimaksud pada ayat (4), ia diwajibkan mengajukan alasannya dan apabila alasan dimaksud diterima, Penyelenggara Pasar Lelang Forward berhak menunjuk Arbiter lainnya.

 

Pasal 51

 

(1)   Komite Arbitrase menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

 

(2)   Setiap permohonan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, diajukan kepada Komite Arbitrase dan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Komite Arbitrase.

 

(3)   Apabila biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dibayar, Komite Arbitrase harus segera menyampaikan tindakan permohonan dimaksud kepada pihak lawan yang berselisih untuk ditanggapi selambat-Iambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dengan menyebutkan Arbiter yang dipilihnya.

 

Pasal 52

 

(1)   Setiap permohonan penyelesaian perselisihan wajib diajukan secara tertulis kepada Komite Arbitrase selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tidak tercapainya upaya mediasi atau konsiliasi.

 

(2)   Komite Arbitrase meneliti kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

(3)   Apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah lengkap, Komite Arbitrase menyerahkan berkas permohonan penyelesaian perselisihan dimaksud kepada Panel Arbitrase untuk diproses lebih lanjut.

 

Pasal 53

 

Keputusan Arbitrase bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dimintakan banding.

 

Pasal 54

 

Setiap Anggota Pasar Lelang Forward dianggap telah mengetahui dan wajib tunduk serta patuh terhadap seluruh peraturan yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan Pasar Lelang Forward termasuk peraturan pelaksanaannya.

 

 

BAB VIII

PELANGGARAN DAN SAN KSI

 

Pasal 55

 

(1)   Pelanggaran oleh Anggota Pasar Lelang diklasifikasikan dalam pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.

 

(2)   Klasilikasi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a.  tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang lazim dalam perdagangan;

b.              melakukan kegiatan yang cenderung dapat merusak martabat atau nama baik Pasar Lelang Forward; atau

c. melakukan pelanggaran administrasi yang berlaku di Pasar Lelang Forward.

 

(3)   Klasifikasi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a.  secara sadar berkelompok untuk mengadakan transaksi yang telah disepakati lebih dahulu;

b. membuat atau melaporkan transaksi palsu atau fiktif;

c. melakukan pemerasan atau mencoba memeras terhadap Anggota Pasar Lelang Forward lainnya atau prinsipalnya;

d. memanipulasi harga atau mencoba memanipulasi harga untuk menyudutkan pasar;

e. membuat dengan sengaja penyataan tertulis atau informasi yang tidak benar kepada Penyelenggara Pasar Lelang Forward atau Badan lainnya yang berkaitan dengan Pasar Lelang Forward;

f.   dengan sadar menyebarkan laporan palsu mengenai kondisi persediaan komoditi atau keadaan pasar yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi suatu komoditi di Pasar Lelang Forward;

g. membeli atau menjual suatu komoditi dengan maksud untuk mengacaukan transaksi pembelian atau penjualan dalam Pasar Lelang Forward; atau

h. melakukan pelanggaran ringan lebih dari 2 (dua) kali.

 

Pasal 56

 

Tata cara penentuan terjadinya pelanggaran sebagai berikut :

 

a. penyelenggara Pasar Lelang Forward dan atau pihak lain yang ditunjuknya mengadakan penelitian terhadap kasus yang diketahui atau diduga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Pasar Lelang Forward atas inisiatif sendiri dan atau alas pengaduan pihak yang berkepentingan;  .

b. apabila terdapat petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran, Penyelenggara Pasar Lelang Forward melakukan pengusutan lebih lanjut terhadap Anggota Pasar Lelang Forward yang melanggar dengan cara:

1. memanggil Anggota Pasar Lelang Forward dimaksud dan atau Anggota Pasar Lelang Forward lainnya yang tersangkut;

2. memeriksa pembukuan/catatan-catatan;

3. meminta dokumen-dokumen yang dianggap perlu yang menyangkut masalah dimaksud; dan

4. mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

c. membuat berita acara hasil pemeriksaan guna bahan pengambilan keputusan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

Pasal 57

 

(1)   Bagi pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan, dikenakan peringatan secara tertulis maksimum 2 (dua) kali.

 

(2)   Apabila Anggota Pasar Lelang Forward yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pembekuan keanggotaannya tidak melebihi 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

 

(3)   Bagi pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat, atas setiap pelanggaran dikenakan sanksi pemberhentian dengan pencabutan Tanda Keanggotaan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

 

Pasal 58

 

Ketentuan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dengan Keputusan Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

Pasal 59

 

Pengenaan sanksi peringatan tertulis, pembekuan keanggotaan, pencabutan Tanda Keanggotaan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Forward.

 

 

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 60

 

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Kegiatan Pasar Lelang Forward dinyatakan tidak berlaku.

 

BAB X

PENUTUP

 

Pasal 61

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2004

 

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

 

ttd

 

RINI M SUMARNO SOEWANDI

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

 

 

TITI HENDRAWATI


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR         :  650/MPP/Kep/10/2004

TANGGAL      : 18 Oktober 2004

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------­------------------------

 

DAFTAR LAMPIRAN

 

 

1.       LAMPIRAN 1     :    a. CONTOH FORMULIR NOMOR 1

                                               Permohonar. Anggota Pasar Lelang Forward Komoditi Agro (Perusahaan).

                                           b. CONTOH FORMULIR NOMOR 1A

                                               Daftar Isian Permohonan Anggota Pasar Lelang (Perusahaan).

 

2.       LAMPIRAN II     :    a. CONTOH FORMULIR NOMOR 2

                                               Permohonan Anggota Pasar Lelang Forward Komoditi Agro (perorangan).

                                           b. CONTOH FORMULIR NOMOR 2A

                                               Daftar Isian Permohonan Anggota Pasar Lelang (Perorangan).

 

3.       LAMPIRAN III   :    a. CONTOH FORMULIR NOMOR 3

                                               Keputusan tentang Pemberian Tanda Keanggotaan Pasar Lelang Forward

                                               Komoditi Agro.

                                           b. Petunjuk Penomoran Keanggotan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro.

 

4.       LAMPIRAN IV   :    CONTOH PERJANJIAN JUAL BELI  KOMODITI  AGRO  DI PASAR LELANG

                                           FORWARD.

                                                                                                

 

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN R.I

 

ttd

 

RINI M SUMARNO SOEWANDI

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Biro .Hukum dan Organisasi

 

 

TITI HENDRAWATI


Lampiran I        Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I

                        Nomor             :  650/MPP/Kep/10/2004

                        Tanggal            :  18 Oktober 2004

 

 

Contoh Formulir Nomor 1

 

Nomor             :                                                                       ………….,  ………………….                      

Lampiran          : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Anggota                          Kepada

  Pasar Lelang Forward

  Komoditi Agro.                                              *) Kepala Dinas Prov/Kab/Kota ..............

 

Di ..,...............

 

 

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... ... ... ... ...Nomor     ……. tanggal   …………. tentang Peraturan Tata Tertib Pasar Lelang Forward Komoditi Agro, bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi anggota pasar lelang forward agro sebagai penjual/pembeli/ perantara perdagangan**)

 

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor 1A yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

 

Demikian permohonan ini perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 

 

Pemohon,

 

 

(………………..)

       Nama Jelas

 

*) Penyelenggara Pasar Lelang

      selain Dinas dapat Badan Usaha;

**) Pilih salah satu

 


Lampiran I        Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I

                        Nomor             :  650/MPP/Kep/10/2004

                        Tanggal            :  18 Oktober 2004

 

 

Contoh Formulir Nomor 1 A

 

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN ANGGOTA PASAR LELANG

(PERUSAHAAN)

 

ٱ  PEMBELI*)

 

ٱ  PENJUAL*)

 

ٱ  PERANTARA PERDAGANGAN*)

 

 

I. Keterangan perusahaan

 

1.       a.  Nama pemohon

 

 b.  Jabatan Pemohon

 

2.       a.  Jenis Badan hokum perusahaan

 

 b.   Nama Perusahaan

 

 3. NPWP Perusahaan

 

 4. Jenis usaha

 

 5.

Alamat

 

 6. Nomor telepon

 

 

Nomor Faksimile

 

 

Alamat e-mail

 

 

Kotak Pos

 

 

 

-

 7. Tempat dan tanggal didirikan

 

 

*) pilih salah satu

 


Lampiran I        Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I

                        Nomor             :  650/MPP/Kep/10/2004

                        Tanggal            :  18 Oktober 2004

 

 

 

II. Daftar Lampiran

 

1.    Copy akta perdirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM atau Akta Notaris bagi badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum;

2.    Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3.    Daftar riwayat hidup direksi dan komisaris;

4.    Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

 

III. Pernyataan

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan ini beserta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

 

 

…………….,.............................................

 

Pemohon,

 

Meterai Rp.6.000,­

 

(... ... ... ... ... ... ... .)

 

 

Catatan: permohonan ini harus ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan dan distempel.

 


Lampiran II      Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I

                        Nomor             :  650/MPP/Kep/10/2004

                        Tanggal            :  18 Oktober 2004

 

 

Contoh Formulir Nomor 2

 

Nomor             :                                                                       …………….,  ……………….

Lampiran          : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Anggota                          Kepada Yth.

  Pasar Lelang Forward

                          Komoditi Agro.                                              *) Kepala Dinas Prov/Kab/Kota ............

 

di..................

 

 

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... ... ... ... ...Nomor  …….      Tanggal ……   tentang Peraturan Tata Tertib Pasar Lelang Forward Komoditi Agro, bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi anggota pasar lelang agro sebagai penjual/pembeli/perantara perdagangan**)

 

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor 2A yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

 

Demikian permohonan ini perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 

 

Pemohon,

 

(     .…………..)

       Nama Jelas

 

 

*) Penyelenggara Pasar Lelang

      selain Dinas dapat Badan Usaha;

**) pilih salah satu

 


 

Lampiran II      Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I

                        Nomor             :  650/MPP/Kep/10/2004

                        Tanggal            :  18 Oktober 2004

 

 

Contoh Formulir Nomor 2 A

 

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN ANGGOTA PASAR LELANG

(PERORANGAN)

 

ٱ  PEMBELI*)

ٱ  PENJUAL*)

ٱ  PERANTARA PERDAGANGAN*)

 

I. Keterangan pemohon perorangan

 

1.       Nama pemohon

 

 

 2.   Alamat

 

 3.   NPWP

 

4.        Nomor telepon

Nomor Faksimile

Alamat e-mail

Kotak Pos

 

 5. Jenis Kegiatan

 

 

II. Daftar Lampiran

1.        Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2.        Surat rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat (khusus petani/produsen);

3.        Surat keterangan tenaga ahli di bidang perdagangan komoditi (perantara perdagangan);

4.    Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

 

III. Pernyataan

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan ini beserta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

 

…………….,.............................................

 

Pemohon,

Meterai Rp.6.000,­

 

(... ... ... ... ... ... ... .)

 

*)  pilih salah satu


Lampiran III     Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I

                        Nomor             :  650/MPP/Kep/10/2004

                        Tanggal            :  18 Oktober 2004

 

 

Contoh Formulir Nomor 3

 

KEPUTUSAN

*) KEPALA DINAS PROV/KAB/KOTA

NOMOR:                                                  ..........

 

TENTANG

PEMBERIAN TANDA KEANGGOTAAN PASAR LELANG FORWARD

KOMODITI AGRO

KEPADA.. ...........................................

 

 

*) KEPALA DINAS PROV/KAB/KOTA ....................................

 

Membaca         :  Surat permohonan  …………… nomor  ……………….      Tanggal  …………….

 

Menimbang      :    bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diberikan tanda keanggotaan pasar lelang untuk menyelenggarakan transaksi di pasar lelang.

 

Mengingat        :    1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ……/MPP/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro;

2.  Keputusan Kepala Dinas *) Prov/Kab/Kota …..  Nomor …… tentang Peraturan Dan Tata Tertib Pasar Lelang Farword Komoditi Agro.

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan:         KEPUTUSAN *) KEPALA DINAS PROV/KAB/KOTA ……… TENTANG PEMBERIAN TANDA KEANGGOTAAN PASAR LELANG FORWARD KOMODITI AGRO KEPADA ..................

 

Pasal 1

 

Memberikan tanda keanggotaan pasar lelang untuk menyelenggarakan kegiatan transaksi di pasar lelang kepada …….  alamat..................................... dengan Nomor .........­

 

Pasal 2

 

Tanda keanggotaan ini berlaku untuk melakukan transaksi pada setiap pasar lelang di Indonesia dan selama masih aktif melakukan kegiatannya.

 

Pasal 3

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di : ...............

Pada tanggal : ...................

 

 

KEPALA DINAS PROV/KAB/KOTA............. ,

 

(. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . )

 

 

 

SALINAN Keputusan ini

disampaikan kepada :

1.        Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Deperindag;

2.        2. Pertinggal.

 

 

*) Pilih sesuai lembaga yang bersangkutan

 


Lampiran III     Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I

                        Nomor             :  650/MPP/Kep/10/2004

                        Tanggal            :  18 Oktober 2004

 

 

PETUNJUK PENOMORAN KEANGGOTAAN

PASAR LELANG FORWARD KOMODITI AGRO

 

Digit

Uraian

Keterangan

1

Kode wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota

Diambil dari kode area telpon

2

 

untuk Propinsi/Kabupaten/Kota

3

 

Contoh :

 

 

 

Bandung : 022

 

 

Bogor

: 251 (nol dihilanqkan)

4

Kode Penyelenggara Pasar Lelang

Apabila dalam satu wilayah lebih

 

 

dari 1 lokasi pasar lelang (kalau

 

 

kode telepon berbeda, maka

 

 

yang dipakai adalah 3 digit

 

 

diatas)

 

5

Bentuk Usaha

1. Perseorangan

 

 

     (petani/produsen)

 

 

2. Kelompok Tani/Usaha

 

 

3. Koperasi

 

 

4. Pabrikan

 

 

5. Eksportir

 

 

6. Perantara perdagangan

 

 

7. Pasar swalayan

 

 

8. Lainnya

6

Nomor urut anggota

Nomor urut anggota yang

7

 

dikeluarkan oleh Penyelenggara

8

 

Pasar Lelang sesuai dengan

 

 

urutan pendaftarannya

 

Contoh :

 

Anggota Pasar Lelang Komoditi Agro Bandung, Jawa Barat yang memiliki bentuk usaha-usaha sebagai Koperasi dengan nomor urut anggota 020, akan memperoleh Nomor Anggota 022 1 3 020

 

Penjelasan :

 

Kode

Keterangan

022

Bandung, Propinsi Jawa Barat

1

Penvelenggara Pasar Lelang Komoditi Agro di Bandung

3

Bentuk usaha sebagai Koperasi

020

Nomor urut pendaftaran anggota dengan urutan ke 20

 


Lampiran IV     Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I

                        Nomor             :  650/MPP/Kep/10/2004

                        Tanggal            :  18 Oktober 2004

 

 

 

Contoh

 

PERJANJIAN JUAL BELI

KOMODITI AGRO DI PASAR LELANG FORWARD

No....................

 

 

Pada hari ini................... tanggal...................................... tahun.............. di............... , telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Jual Beli Komoditi Agro di Pasar Lelang Forward oleh pihak - pihak dibawah ini :

 

No. Anggota    :  ……………….

No. AP            :  .........................

Nama              : ..........................

Jabatan             :  .........................

Alamat             : ..........................

Telp                 :  ..........................

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama............................................. sebagai Penjual komoditi pada Pasar Lelang Forward yang di selenggarakan di ..................... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

 

No. Anggota    : ……………

No. AP.                       : ..........................

Nama                           : ..........................

Jabatan                         : ..........................

Alamat                         :  ……………….

Telp                             :  ..........................

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .............................. sebagai Pembeli komoditi pada Pasar Lelang Forward yang di selenggarakan di..................................................................... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

 

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli melalui Pasar Lelang Forward dengan ketentuan sebagai berikut :

 

Pasal 1

 

Transaksi jual beli komoditi yang dilaksanakan dalam pasar lelang adalah Komoditi  ……  dengan spesifikasi sebagai berikut :

 

a)        Nama Komoditi     :  ……………

b)        Jenis                      :  ……………

c)    Kualitas                 :  ……………

d)    Asal Komoditi       :  ……………

e)    Harga Satuan         :  ……………

f)     Volume/Satuan      :  …………..

g)    Nilai Transaksi       :  …………….

h)    Kemasan               :  …………….

i)     Tempat Penyerahan           :  ………………

j)     Waktu Penyerahan            :           1. Tanggal  …..            ; Volume .........

2. Tanggal  …. ; Volume .........

                                                            3. Tanggal  …….         ; Volume .........

 

Pasal 2

 

PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan komoditi kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib membayar harga komoditi kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

 

Pasal 3

 

PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan laporan realisasi perjanjian ini kepada Penyelenggara Pasar Lelang ...... ... ... ... ... ... ...     selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari setelah penyelesaian penyerahan dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

 

Pasal 4

 

Apabila terjadi hal - hal diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (FORCE MAJEURE) sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian ini, sebagian atau seluruhnya, maka para pihak meninjau kembali perjanjian ini dengan persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang ...................... yang dicantumkan dalam Adendum perjanjian ini.

 

Pasal 5

 

Para pihak dilarang memperjual-belikan Surat Perjanjian ini dan tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain selain PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

­

 

Pasal 6

 

Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA anggota penjaminan dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 

Sural Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing bermaterai secukupnya dan, mempunyai kekuatan hukum yang sarna.

 

 

PIHAK KEDUA                                                                      PIHAK PERTAMA

 

(………………………)                                                          ( ……………………. )

 

Mengetahui,

PENYELENGGARA PASAR LELANG

…………………….

Ketua Lelang

 

…………….