KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 61/MPP/Kep/2/2004

TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU

 

                                .

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

 

Menimbang:

a.       bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tata niaga impor gula serta untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga gula, perlindungan terhadap industri Gula dalam negeri, petani tebu dan konsumen, perlu mengatur perdagangan Gula antar pulau;

b.      bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan.

 

Mengingat :

1.      Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

2.      Undang-undang Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting;

3.      Undang-undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang­-undang Drt. Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 155);

4.      Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2695);

5.      Undang-undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);

6.      Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan          Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang         Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);

7.      Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

8.      Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

9.      Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

10.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

11.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

16.  Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

17.  Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

18.  Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

19.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

20.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula.

 

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU.

 

 

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.            Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) adalah Gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diproses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1701.12.00.00; 1701.91.00.00 dan 1701.99.11.00.

2.            Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1701.11.00.00; 1701.99.19.00; 1701.99.19.00; 1701.99.90.00.

3.            Perdagangan Gula adalah kegiatan jual beli dan/atau pendistribusian          Gula.

4.            Perdagangan Gula antar pulau adalah kegiatan jual beli dan/atau pendistribusian Gula dari satu pulau ke pulau lain atau dalam satu pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut.

5.            Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar selanjutnya disebut PGAPT adalah Distributor Gula yang melakukan perdagangan Gula antar pulau yang telah mendapat pengakuan dari Direktur Jenderal.

6.            Distributor Gula adalah perusahaan yang melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Gula berdasarkan perjanjian     tertulis dengan produsen Gula dan/atau IT Gula.

7.            Surat persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau disingkat SPPGAP adalah surat persetujuan perdagangan Gula antar pulau yang diberikan kepada PGAPT dan merupakan dokumen pengangkutan Gula antar pulau.

8.            Importir Terdaftar Gula disingkat IT Gula adalah perusahaan yang telah mendapat penunjukan dan penetapan sebagai IT Gula oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

9.            Importir Produsen Gula disingkat IP Gula adalah perusahaan yang telah  mendapat penunjukan dan penetapan sebagai IP Gula oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

10.        Produsen Gula adalah Pabrik Gula milik BUMN atau swasta dan petani yang memproduksi tebu menjadi Gula melalui pabrik Gula.

11.        Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

12.        Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

13.        Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

14.        Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

 

Pasal2

Gula yang dapat diperdagangkan antar pulau meliputi :

  1. Gula Kristal Putih produksi dalam negeri dan impor;dan
  2. Gula Kristal Rafinasi produk dalam negeri yang berasal dari tebu.

 

Pasal3

(1)   Gula yang dilarang untuk diperdagangkan antar pulau meliputi :

a.       Gula Kristal Rafinasi produk dalam negeri yang berasal dari Gula Kristal Mentah/Gula Kasar, kecuali diperdagangkan dari industri      rafinasi kepada industri makanan, minuman dan farmasi;

b.      Gula Kristal Rafinasi impor;

c.       Gula Kristal Mentah/Gula Kasar.

(2)   Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat diantar pulaukan oleh IP Gula kepada pabrik yang dimiliki oleh IP Gula yang bersangkutan, setelah mendapat Persetujuan Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

 

Pasal4

(1)   Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh PGAPT.

(2)   PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan perdagangan antar pulau dari daerah asal Gula atau dari daerah tujuan Gula atau dari daerah lain.

(3)   Pengakuan sebagai PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

(4)   Bentuk dokumen PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

 

Pasal 5

(1)      Setiap pelaksanaan perdagangan Gula antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1), PGAPT wajib mendapat SPPGAP dari Direktur Jenderal.

(2)      SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai janis, jumlah, daerah asal, daerah tujuan dan distributor penerima.

(3)      SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan setelah mendapat :

a.    Surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah pemasok gula yang memuat keterangan kelebihan persediaan Gula di daerahnya;

b.   Surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah penerima Gula yang antara lain memuat keterangan kekurangan Gula di daerahnya;

c.    Surat Pemyataan dari Produsen GulalPabrik Gula dan/atau IT Gula, yang menyatakan bahwa gula yang akan diperdagangkan oleh PGAPT untuk antar pulau adalah benar berasal dari Produsen Gula/Pabrik Gula dan/atau IT Gula yang bersangkutan.

(4)      Bentuk dokumen SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

 

Pasal 6

Gula yang diperdagangkan antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mencantumkan keterangan dalam bahasa Indonesia pada kemasan gula, sekurang-kurangnya berisi :

a.          Nama dan alamat importir/produsen;

b.         Jenis gula;dan

c.          Berat bersih.

 

Pasal 7

Pengakuan sebagai PGAPT diberikan kepada Distributor Gula setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen :

a.          Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

b.         Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c.          Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d.         Surat rekomendasi aslidari Gubemur cq. Kepala Dinas Propinsi;

e.          Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama Penanggung jawab Perusahaan;

f.           Pas photo Direktur Utama penanggung Jawab Perusahaan dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

g.          Bukti pengalaman sebagai distributor gula sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir dari Dinas Propinsi;

h.          Surat pernyataan kesanggupan untuk berpartisipasi dalam menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri;

i.            Surat Pernyataan dari Direktur Utama Penanggung Jawab Perusahaan di atas materai cukup tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan.

 

Pasal 8

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sekurang­ kurangnya memuat keterangan :

a.          Kebenaran domisili distributor Gula yang bersangkutan;dan

b.         Memiliki dan/atau menguasai sarana dan jaringan distribusi.

 

Pasal 9

(1)         Direktur Jenderal menerbitkan PGAPT selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)         Direktur Jenderal menolak menerbitkan PGAPT selambat-Iambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak lengkap.

(3)         Penolakan permohonan PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan mengemukakan alasan penolakan.

 

Pasal 10

Pengakuan sebagai PGAPT berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

 

Pasal 11

(1)         Direktur Jenderal menerbitkan SPPGAP selambat-Iambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan persyaratan secara lengkap atau menolak permohonan SPPGAP apabila persyaratan tidak lengkap.

(2)         SPPGAP diberikan kepada PGAPT dengan tembusan kepada Dinas       Propinsi dari daerah asal dan daerah tujuan.

 

Pasal 12

(1)         Pelaksanaan pengawasan Keputusan ini dilakukan oleh Tim Monitoring yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.

(2)         Susunan organisasi, keanggotaan dan tugas Tim Monitoring ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

 

Pasal 13

(1)         PGAPT wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan Gula antar pulau setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur cq.-Kepala Dinas Propinsi selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

(2)         Kepala Dinas Propinsi wajib menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi perdagangan Gula antar pulau baik yang masuk maupun keluar daerahnya dan posisi persediaan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

 

Pasal 14

(1)         Pengakuan sebagai PGAPT dibekukan apabila yang bersangkutan :

a.             Tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis        sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali; atau

b.            Dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai PGAPT.

(2)         Pembekuan PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)          dicairkan apabila yang bersangkutan :

a.             Mendapat klarifikasi dari Direktur Jenderal atas kelalaiannya dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1); atau

b.            Tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan sebagai PGAPT.

 

Pasal 15

Pengakuan sebagai PGAPT dicabut apabila yang bersangkutan :

a.             Tidak menyampaikan kewajiban memberikan       laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) lebih dari dua kali;

b.            Mengubah dan atau menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan PGAPT atau SPPGAP; atau

c.             Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai PGAPT.

Pasal 16

Pembekuan sebagai PGAPT dan pencairan sebagai PGAPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta pencabutan pengakuan sebagai PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

 

Pasal 19

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

 

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2004

 

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

 

RINI M SUMARNO SOEWANDI

 


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN RI

NOMOR                               : 61/MPP/Kep/2/2004

T ANGGAL                          :17 Februari 2004

 

DAFTAR LAMPIRAN

 

 

 

Lampiran I :      PENGAKUAN SEBAGAI PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT).

Lampiran II:      SURAT PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU (SPPGAP).

 

Lampiran III:    FORMULIR LAPORAN BULANAN REALISASI PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU DARI PGAPT.

Lampiran IV: FORMULIR LAPORAN TRIWULAN REKAPITULASI REALISASI PERDAGANGAN GULA ANT AR PULAU PGAPT DARI GUBERNUR cq. KEPALA DINAS PROPINSI (DAERAH PENGIRIM DAN PENERIMA GULA).

 

 

 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

 

RINI M SUMARNO SOEWANDI

 

 

Lampiran I

 

PENGAKUAN

SEBAGAI PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR

NO. …………….

 

Sehubungan dengan permohonan PT. …….. nomor …….. tanggal …….. dan mempertimbangkan surat Rekomendasi Gubernur cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi …….. Nomor …….. tanggal …….. dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor …….. tanggal …….. tentang Perdagangan Gula Antar Pulau, dengan ini diberikan pengakuan sebagai:

 

PEDAGANG GULA  ANTAR PULAU/DAERAH TERDAFTAR (PGAPT)

Kepada:

1. Nama Perusahaan                                     :

2. Alamat Perusahaan                                   :

3. Nomor Telepon/Fax/E-Mail Perusahaan:

4. Nomor Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :

5. Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)       :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gula yang dapat diperdagangkan antar pulau adalah Gula Kristal Putih produksi dalam negeri dan atau asal impor serta gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri.

2. Wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan gula antar pulau kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag Jl.M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan nomor 1 dan 2 di atas dapat dikenakan sanksi pencabutan pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau dan atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar ini berlaku sampai dengan tanggal: ………………...

 

 

                                                                                    Jakarta, …………….

Pas Photo

3 x 4

 

Direktur Utama/

Penanggung Jawab

 
 


                                                                                    DIREKTUR JENDERAL

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

 

 

 

 

 

 

Lampiran II

 

Nomor             :                                                                       Jakarta, ……..200

Lampiran          :

Hal                   : Surat Persetujuan Perdagangan                       Kepada Yth.

                          Gula Antar Pulau (SPPGAP)              Sdr. Direktur ……..

                                                                                                ……………………

 

Menunjuk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor …….. tanggal …….. tentang Perdagangan Gula Antar Pulau dan sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor …….. tanggal …….. perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa:

Nama dan Alamat Perusahaan                :  …………….

Nama Pemilik/Penanggung jawab                        :  …………….

Nomor Pengakuan PGAPT                               :  …………….

Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : …………….

Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)             :  …………….

Nomor Pokok Wajib Pajak                                : …………….

Disetujui untuk melaksanakan perdagangan gula antar pulau:

Jenis gula                        :  …………….

Jumlah                            :  …………….

Daerah asal                    :  …………….

Daerah tujuan                 : …………….

Distributor Penerima       :  …………….

 

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) ini DIBATALKAN apabila mengubah, menambah atau mengganti isi yang tercantum dalam SPPGAP.

2. SPPGAP ini hanya berlaku 1 (satu) kali perdagangan gula antar pulau/daerah untuk setiap daerah tujuan.

3. SPPGAP ini juga merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam pengangkutan gula antar pulau.

 

Demikian agar Saudara maklum.

 

 

DIREKTUR JENDERAL

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Kepada Yth.

                                                            Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

                                                            Depperindag

                                                            JL. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat

 

 

TANDA TERIMA

 

Telah diterima Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau/Daerah (SPPGAP) No. ………… tanggal ………… yang disetujui untuk melaksanakan perdagangan gula antar pulau/daerah:

(1) Jenis gula                  :  …………….

(2) Jumlah                      :  …………….

(3) Daerah asal   :  …………….

(4) Daerah tujuan            : …………….

(5) PGAPT Pengirim      : …………….

(6) Distributor Penerima:  …………….

 

 

 

                                                                        …….., ……………. 200

                                                            Penanggung jawab Distributor/Sub Distributor

                                                            PT/CV/FA/PO *) …………….

 

 

                                                                        TTD & Stempel Perusahaan

 

 

                                                                        _____________________

                                                                                    Nama Lengkap

 

*) coret yang tidak perlu

 

Lampiran III

LAPORAN BULANAN REALISASI

PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU

 

NAMA PERUSAHAAN              :

NOMOR PGAPT             :

BULAN                                         :

 

No.

Nomor dan tanggal SPPGAP

Jenis Gula

Kuantum

Total Berat

Berangkat Tgl/Bln/Thn

Tiba Tgl/Bln/Thn

Jenis Angkutan

Ket.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

 

 

 

 

 

 

 

………........,…………………….200

 

PT……………………………………

 

Penanggung Jawab

 

Tanda Tangan + Stempel

 

 

Nama Jelas

 

 

 

 

DAERAH  PENGIRIM GULA

 
 


Lampiran IV.a.

LAPORAN TRIWULAN

REKAPITULASI REALISASI PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU

 

PROPINSI                        :

BULAN                             :

TRIWULAN                     :

POSISI STOK *)              :

 

NO.

Nama Perusahaan dan No. PGPAT

Jenis Gula

Kuantum

Berat Total

No & Tgl Surat Persetujuan Pemasok Gula ke daerah lain

No dan Tgl SPPGAP

Tanggal Keberangkatan

Jenis Angkutan

Nama & Alamat Distributor/Sub Distributor Penerima Gula

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: *) Posisi stok pada tanggal pelaporan

 

 

………........,…………………….200

 

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

 

PROPINSI……………………………………………….

 

 

 

 

 

DAERAH  PENERIMA GULA

 
 

 


Lampiran IV.b.

LAPORAN TRIWULAN

REKAPITULASI REALISASI PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU

 

PROPINSI                        :

BULAN                             :

TRIWULAN                     :

POSISI STOK *)  :

 

 

No.

Nama Perusahaan dan No. PGPAT

Jenis Gula

Kuantum

Berat Total

Nama & Alamat Distributor/Sub Distributor

Tgl. Dan No. Surat Gubernur (Permintaan Pasokan Gula dari daerah lain)

Tgl/Bln/Thn Tiba Gula

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9