KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

INDUSTRI LOGAM, MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

NOMOR : 002/Kep/DJ-ILMEA/I/2002

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA UJI PUBLIK

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

 

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA,

 

Menimbang :

  1. Bahwa dalam rangka pembinaan industri dalam negeri dan impor kendaraan bermotor roda dua serta untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan peningkatan perlindungan konsumen kendaraan bermotor roda dua, perlu adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan kualitas atas kendaraan bermotor roda dua yang diperniagakan;
  2. Bahwa untuk pencapaian tujuan dimaksud dalam huruf a, perlu diadakan uji publik kendaraan bermotor roda dua;
  3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
  10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;
  11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 214/MPP/Kep/7/2001 tentang Uji Publik Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua;
  13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 222.a/MPP/Kep/7/2001 tentang Penunjukan Lembaga Uji Publik Kendaraan Bemotor Roda Empat dan Roda Dua.

Memperhatikan :

  1. Surat YLKI Nomor 53/PH/YLKI/2001 tanggal 9 Pebruari 2001 tentang Uji Publik Kendaraan Bermotor.
  2. Instruksi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1001/MPP/11/2001 tanggal 21 Nopember 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka tentang Ketentuan dan Tata Cara Uji Publik Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Uji Publik adalah proses uji yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor roda dua melalui mekanisme dengan mengukur uji kemampuan, performance dan kesesuaian produk yang hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat konsumen.
  2. Lembaga Uji Publik adalah lembaga pemerintah atau swasta independen yang memiliki kapasitas dalam bidang teknologi pengujian kendaraan bermotor.
  3. Pelaku Usaha adalah importir atau produsen atau pemegang merek/tipe kendaraan bermotor.
  4. Tim Pelaksana dan Pengawas Uji Publik yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.
  5. Uji Teknis Secara Dinamis adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan bemotor roda dua dalam keadaan bergerak dan Pengujian di instalasi uji.
  6. Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
  7. Materi Uji adalah jenis uji dengan parameter pengujian yang harus dilaksanakan pada kendaraan yang di uji publik.
  8. Contoh Uji adalah kendaraan bermotor roda dua dalam keadaan baru milik pelaku usaha.
  9. Hasil Uji adalah angka-angka/informasi atau data yang dihasilkan dari proses uji kendaraan bermotor roda dua.

Lembaga Uji

Pasal 2

Uji publik dilaksanakan oleh Lembaga Uji Publik yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Kendaraan Uji

Pasal 3

(1) Kendaraan bermotor roda dua dengan merek dan tipe yang masih diproduksi dan atau diimpor, wajib diuji publik;

(2) Penentuan Merek dan Tipe Kendaraan bermotor yang akan diuji publik ditetapkan oleh Direktur Jenderal ILMEA berdasar usulan dari Tim.

Standar dan Jenis Uji

Pasal 4

(1) Pengujian Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Standar dan jenis uji tertentu.

(2) Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional lainnya yang ditentukan.

(3) Jenis uji tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 5 (lima) jenis uji dengan parameter uji sesuai standar sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Keputusan ini.

Pengambilan Contoh Uji

Pasal 5

Pengambilan contoh uji dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

(1) Contoh uji diambil oleh Tim atau Petugs dari Lembaga Uji atas nama Tim, dengan membawa Surat Tugas dari Ketua Tim, seperti pada Lampiran 2 Keputusan ini.

(2) Contoh Uji diambil di gudang penyimpanan milik pelaku usaha.

(3) Sebelum pelaksanaan pengambilan contoh uji, pelaku usaha mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Ketua Tim, seperti pada Lampiran 3 Keputusan ini.

(4) Jumlah sontoh uji hanya 1 (satu) unit dan bila dianggap gagal hanya diperbolehkan mengambil 1 (satu) unit lagi untuk merek dan tipe yang sama.

(5) Pengambilan contoh uji dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Contoh Uji, seperti pada Lampiran 4 Keputusan ini.

Pasal 6

(1) Contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak boleh diubah dan direkayasa dengan sistem dan komponen lain dan harus dalam keadaan normal/wajar seperti yang beredar di pasaran.

(2) Pengiriman Contoh Uji ke Lembaga Uji Publik harus dikemas, disegel dan diberi label uji, seperti pada Lampiran 5 Keputusan ini.

(3) Atas permintaan Tim, pengiriman contoh uji ke Lembaga Uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Hasil Uji Publik

Pasal 7

Hasil uji publik merupakan rangkuman berbagai hasil pengujian dan pengukuran atas semua jenis dan parameter uji yang merupakan satu kesatuan.

Publikasi

Pasal 8

(1) Hasil uji publik menjadi milik tim dan tidak boleh dipakai menjadi bahan promosi perusahaan yang bersangkutan.

(2) Hasil uji publik wajib disebarluaskan oleh Tim kepada masyarakat konsumen melalui media cetak, media elektronik, seminar, workshop dan konperensi pers dan/atau media lainnya.

Biaya

Pasal 9

(1) Struktur biaya uji publik meliputi :

  1. Penetapan contoh uji
  2. Pengiriman contoh uji
  3. Penyimpanan contoh uji
  4. Personel penguji lapangan (test driver)
  5. Pengujian laboratorium
  6. Personel penguji laboratorium
  7. Publikasi

(2) Biaya uji publik yang dibebankan kepada pelaku usaha, adalah butir b sampai dengan g pada ayat 1 di atas.

(3) Besaran biaya pada ayat (1) butir c sampai dengan g di atas ditetapkan oleh Tim.

(4) Biaya kegiatan penetapan contoh uji yang dilakukan oleh anggota Tim dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

Sanksi

Pasal 10

(1) Setiap Pelaku Usaha yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan hasil uji publik untuk keperluan promosi dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri, Angk Pengenal Impor/Angka Pengenal Impor Terbatas, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Tanda Pendaftaran Tipe sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Tatacara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Keputusan yang berlaku.

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Januari 2002

DIREKTUR JENDERAL

INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

AGUS TJAHAJANA

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

  1. Ibu Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  3. Direktur Jenderal Perhubungan darat, Dep. Perhubungan dan Komunikasi;
  4. Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri;
  6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  7. Sekretaris Direktorat Jenderal ILMEA;
  8. Dir. Ind. Alat Angkut Darat dan Kedirgantaraan, Ditjen. ILMEA;
  9. Pertinggal

-----------------

 

Lampiran 1

 

5 (Lima) Jenis Uji

No.

JENIS UJI

REFERENSI

PARAMETER UJI

       

1.

Uji jalan & Running In

SNI 09-4405-1997

Kondisi kendaraan setelah dijalankan sepanjang 1000 Km

       

2.

Uji Percepatan

SNI 09-1400-1995

Percepatan (m/detik2) dari kondisi kostan alam periode tertentu

       

3.

Uji Pengereman

JIS D 1034

Jarak Pengereman

       

4.

Uji Karakteristik Unjuk Kerja Mesin

SNI 09-0120-1995

- Torsi vs Putaran pada throttle maksimum

   

Prosedur Standar BTMP

- Konsumsi bahan bakar

       

5.

Uji Ketahanan Mesin

Prosedur Uji Ketahanan BTMP

Ketahanan Motor Penggerak dan Sistem yang Melekat pada Kondisi Idle/Normal/Diam/Statis

 

DIREKTUR JENDERAL

INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

AGUS TJAHAJANA

 

Lampiran 2

 

Kop Surat Ditjen ILMEA

 

 

 

Nomor : Jakarta, …………….. 200….

Lampiran :

Perihal : Pengambilan Contoh Uji Kepada Yth.

……………………………….

……………………………….

 

 

Sehubungan dengan Surat kami Nomor …………….. Tanggal …………… perihal Pemberitahuan untuk Uji Publik, dengan ini kami menugaskan :

1. Nama : ……………………………………………………………..

N I P : ……………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………..

2. Nama : ……………………………………………………………..

N I P : ……………………………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………………………..

Untuk mengambil contoh uji dalam rangka pelaksanaan Uji Publik, pada tanggal ……

Contoh Uji yang akan diambil adalah Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagai berikut :

1. Merek :

2. Tipe :

3. Jumlah : 1 (satu) unit

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

 

KETUA

TIM PELAKSANA DAN PENGAWAS UJI PUBLIK

(______________________________)

 

Tembusan :

  1. Dirjen ILMEA DEPPERINDAG;
  2. BTMP-BPPT & B4T-Depperindag;
  3. Pertinggal

 

Lampiran 3

 

Kop Surat Ditjen ILMEA

 

 

 

Nomor : Jakarta, …………….. 200….

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan untuk uji publik Kepada Yth.

Sdr. ……………………………….

……………………………………

di

……………………………

 

 

Sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 214/MPP/Kep/7/2001 perihal Uji Publik kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, dengan ini kami sampaikan bahwa :

    1. Setiap kendaraan bermotor yang akan dipasarkan di Indonesia, wajib dikenakan uji publik.
    2. Uji publik tersebut dilakukan oleh Lembaga Uji Publik yang telah ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
    3. Pengambilan contoh akan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Tim Pelaksana dan Pengawas Uji Publik sesuai dengan jadwal dan tipe kendaraan terlampir

Mengingat hal tersebut diatas kami mohon bantuan Saudara agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan pengambilan contoh dimaksud.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

 

KETUA

TIM PELAKSANA DAN PENGAWAS UJI PUBLIK

(______________________________)

 

Tembusan :

  1. Bapak Dirjen ILMEA;
  2. Sesditjen ILMEA;
  3. Kasubdit Stantek;
  4. Pertinggal

 

Lampiran 4

 

Tanpa Kop Surat

 

 

 

Pada hari ini ……, tanggal ……., Bulan …….., tahun ………, ( …………….) yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai Petugas Pengambil Contoh, berdasarkan Surat Tugas Pengambilan Contoh dari Ketua Tim, Nomor ………… tanggal……….. dengan disaksikan oleh pihak perusahaan :

Nama : ……………………………………………………………………………………………….

Jabatan : ……………………………………………………………………………………………….

Telah melakukan pengambilan contoh :

1. Komoditi : ………………………………………………………………………………

2. Merek : ………………………………………………………………………………

3. Tipe : ………………………………………………………………………………

4. NIK/VIN : ………………………………………………………………………………

5. Nomor Mesin : ………………………………………………………………………………

6. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………………

7. Status Perusahaan : a. Produsen b. Importir

8. Alamat Perusahaan : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

9. Lokasi Pengambilan contoh : ……………………………………………………………………

 

Pengambilan contoh dikemas, diberi label contoh uji dan dikirimkan kepada Lembaga Uji Publik.

 

Saksi dari Perusahaan :

(Tanda tangan dan nama jelas)

 

Nama-nama Petugas

(Tanda tangan dan nama jelas)

       

1

 

1

 
       
       

2

 

2

 
       
       

 

 

 

Lampiran 5

Tanpa Kop Surat Ditjen ILMEA

 

 

 

 

1. Komoditi : …………………………………………………………………………

2. Merek : …………………………………………………………………………

3. Tipe : …………………………………………………………………………

4. NIK/VIN : …………………………………………………………………………

5. Nomor Mesin : …………………………………………………………………………

6. Nama Perusahaan : …………………………………………………………………………

7. Alamat Perusahaan : …………………………………………………………………………

8. Lokasi Pengambilan contoh : ………………………………………………………………………..

9. No. dan tanggal surat tugas : ………………………………………………………………………..

 

 

……………….., ……………. 200 …

 

 

Saksi dari Perusahaan :

(Tanda tangan dan nama jelas)

 

Nama-nama Petugas

(Tanda tangan dan nama jelas)

       

1

 

1

 
       
       

2

 

2