KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001

T E N T A N G

KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

 

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

 

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah dan untuk meningkatkan kelancaran pemberian izin di bidang Perdagangan maka perlu menetapkan Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  2. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

  1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
  2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053);
  9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001;
  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2001;
  14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;
  16. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56/Th/1971 dan Nomor 103A/KP/V/71 tentang Ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha Dan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/1979;
  17. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/1980 dan Nomor 395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangn Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

M E M U T U S K A N

Mencabut :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
  2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
  3. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.
  4. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/ Menengah/Besar;
  5. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/ Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagang Utama;
  6. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
  7. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  9. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
  10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

(1)Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

(2)Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :

  1. SIUP Kecil;
  2. SIUP Menengah;
  3. SIUP Besar.

Pasal 3

Kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati atau Walikota.

Pasal 4

Khusus untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bupati atau Walikota melimpahkan kewenangan yang diperolehnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di wilayah setempat.

Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.

Pasal 7

(1)Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.

(2)Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.

(3)Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 8

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

  1. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
  2. Perusahaan Kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan; dan

2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.

  1. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

(2)Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 10

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

 

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN SIUP

Pasal 11

(1)Permintaan SIUP Kecil atau SIUP Menengah, atau SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Bupati atau Walikota cq. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setempat, dengan mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

(2)Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 12

(1)Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilengkapi dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :

  1. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
  2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas :
  3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/Direktur Utama/penanggung jawab Perusahaan;
  4. Copy NPWP Perusahaan, dan
  5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).
  6. Neraca Perusahaan.

b. Perusahaan berbentuk Koperasi :

c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :

1. Perusahaan Persekutuan :

a) Copy Surat Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;

b) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;

c) Copy NPWP Perusahaan;

d) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); dan

e) Neraca Perusahaan.

2. Perusahaan Perorangan :

a) Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;

b) Copy NPWP Perusahaan

c) Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);

d) Neraca Perusahaan.

(2)Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Kehakiman, pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakimana, maka pemohon SIUP cukup melampirkan copy Data Akta Pendirian Perseroan dan copy bukti setor Biaya Administrasi Pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP.

(3)Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, wajib menyampaikan copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman kepada Bupati atau Walikota yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.

(4)Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang permohonannya untuk mendapatkan pengesahan badan hukum ditolak, maka permohonan SIUP adalah gugur dan dianggap tidak ada.

(5)Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO), wajib melampirkan Surat Keterangan tidak perlu Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/5/1979.

(6)Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 13

(1)Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila dihendaki oleh Perusahaan dengan menyampaikan Surat Permintaan SIUP kepada Bupati atau Walikota cq. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setempat dengan melampirkan :

1. Copy KTP pemilik/ Direktur Utama/penanggung jawab, dan

2. Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

(2)Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima sebagaimna dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan copy KTP dan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.

(3)Copy KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

Pasal 14

(1)Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara lengkap dan benar, Bupati atau Walikota yang bersangkutan wajib menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. warna putih untuk SIUP Kecil;
  2. warna biru untuk SIUP Menengah;
  3. warna kuning untuk SIUP Besar.

(2)Apabila pengisian Surat Permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 belum lengkap dan benar, Bupati atau Walikota yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejek diterimanya SP-SIUP Model A, wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon SIUP yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

(3)Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP.

(4)Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon SIUP yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar Bupati atau Walikota yang bersangkutan menolak permintaan SIUP yang bersangkutan.

(5)Pemohon SIUP yang ditolak permintaan SIUP nya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP baru.

 

BAB IV

PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 15

(1)Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau Walikota di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan.

(2)Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :

  1. Copy SIUP Perusahaan Pusat;
  2. Copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
  3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
  4. Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
  5. Copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).

(3)Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati atau Walikota di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan mencatat/mendaftarkan dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

BAB V

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP

Pasal 16

(1)Bupati atau Walikota menunjuk Kepala Dinas atau unit yang bertanggung jawab dibidang perdagangan diwilayah pembinaannya sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

(2)Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP.

(3)Bupati atau Walikota dapat mengatur standar mekanisme pelayanan penerbitan SIUP di wilayah pembinaan masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada Keputusan ini.

 

BAB VI

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 17

(1)Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati atau Walikota yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.

(2)Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :

  1. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
  2. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;

(3)Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar Model A.

(4)Bupati atau Walikota yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

(5)Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 5 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Walikota yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.

(6)Bupati atau Walikota yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dengan menggunakan Formulir Model G, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 18

(1)Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati atau Walikota yang berwenang mengeluarkan SIUP tersebut untuk memperoleh SIUP baru.

(2)Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. dilakukan sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12;
  2. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
  3. melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.

(3)Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Walikota yang bersangkutan wajib mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B.

BAB VII

P E L A P O R A N

Pasal 19

(1)Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.

(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Walikota yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang telah memperoleh SIUP Menengah atau SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Walikota yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

(4)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

  1. semester Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
  2. semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya

(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan Formulir Model C.

Pasal 20

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 21

(1)Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha Perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Walikota yang bersangkutan sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

(2)Bupati atau Walikota yang mengeluarkan SIUP Perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1), mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir Model H.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang (Multi Level Marketing/MLM), Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar Modern, perizinannya diatur tersendiri.

Pasal 23

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 24

(1)Bupati atau Walikota wajib menyampaikan laporan mengenai rekapitulasi data penerbitan, pembekuan, pencabutan SIUP, penutupan perusahaan dan informasi kegiatan usaha perdagangan di wilayah pembinaan masing-masing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur setempat.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut :

  1. Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Agustus.
  2. Semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 28 Februari.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 25

(1)Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

  1. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 20 Keputusan ini;
  2. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
  3. belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  4. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI;
  5. ada laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model D.

Pasal 26

(1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :

  1. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
  2. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
  3. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.

(2)Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan.

(3)Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.

(4)Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

(5)Pembekuan SIUP dilakukan oleh Pejabat atau yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model E.

(6)SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :

  1. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini;
  2. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 27

(1)SIUP dapat dicabut apabila :

  1. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (1);
  2. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3);
  3. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  4. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

(2)Pencabutan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model F.

Pasal 28

(1)Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.

(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.

(3)Dalam hal permohonan keberatan di terima, SIUP yang telah di cabut, diterbitkan kembali.

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10, Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB X

B I A Y A

Pasal 30

(1)Biaya pelaksanaan penerbitan SIUP untuk tiap-tiap golongan usaha perdagangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 227/MPP/Kep/7/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/Kp/1/1980 tentan Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya Administriasi Perusahaan.

(2)Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memungut biaya pengurusan SIUP hanya untuk biaya penggantian Formulir SIUP.

 

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Terhadap Perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Keputusan ini, wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Bupati atau Walikota untuk memperoleh SIUP sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 5 Oktober 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

 

  RINI M.S. SOEWANDI