KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

NOMOR 17 TAHUN 2001 TANGGAL 12 JULI 2001

TENTANG

PELIMPAHAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA GUBERNUR

 

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

 

Menimbang :

  1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota dapat dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan;
  2. bahwa pelimpahan kewenangan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 1999 Nomor 140);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 41);
  7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PELIMPAHAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA GUBERNUR.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilimpahkan sebagian kewenangan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

Pasal 2

Pelimpahan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

  1. Melaksanakan penjabaran kebijakan pengawasan fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayahnya;
  2. Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
  3. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota kecuali hal-hal yang dipandang perlu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Pasal 3

Gubernur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 4

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara berkala.

(2) Dalam hal-hal tertentu, apabila diminta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Gubernur wajib melaporkan penyelenggaraan pengawasan fungsional di wilayahnya.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2001

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA